Ini Alasan Pj Gani Tak Izinkan Anak Buahnya Penuhi Panggilan Komisi I DPRD Kota Bekasi

KOTA BEKASI – Penjabat (Pj) Raden Gani Muhamad memberikan keterangannya dibalik alasan dirinya tidak mengizinkan 37 Pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemkot Bekasi untuk dimintai panggilan oleh Komisi I pada Kamis (06/06/2024) kemarin.Pasalnya, pemanggilan Komisi I tersebut terkait dengan proses mekanisme mutasi dan rotasi pejabat yang telah dilakukan Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad.

“Kemarin Komisi I DPRD mengundang kami untuk menghadirkan para pejabat yang baru dilantik. Prinsip saya engga ada masalah, tapi karena ini lembaga punya aturan main bahwa di Tatib (Tata Tertib) DPRD itu tidak boleh memanggil orang perorangan itu lintas OPD. Kecuali ada laporan, kecuali untuk angket, baca tatibnya,” ucap Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad saat ditemui RakyatBekasi.com di Pendopo Kantor Wali Kota Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Jumat (07/06/2024).

PJ Gani mengatakan, dirinya mempelajari hal tersebut usai dirinya menerima surat undangan pemanggilan 37 Pegawai Tingkat Eselon 3 dan 4 oleh Komisi 1 DPRD Kota Bekasi.Menurutnya, ada ketentuan yang tidak mengikat, dikarenakan memanggil perseorangan pegawai secara personal, bukan secara kelembagaan.

“Setelah saya pelajari, maka saya kemudian bersurat kepada Ketua, karena yang menandatangani undangan DPRD adalah Ketua (DPRD), saya kembali bersurat mengkonfirmasi itu menyampaikan itu, prinsip saya sepakat sepanjang tatib DPRD,” jelasnya.

PJ Gani juga menjelaskan bahwa atas dasar itulah maka pihaknya mengeluarkan Surat Edaran melalui Surat Pj Wali Kota Bekasi no. 800.1.3/3230/bkpsdm yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bekasi tertanggal 6 Juni 2024.

“Diinformasikan kepada bapak/ibu pejabat eselon 3 dan 4 yang mendapat undangan dari Ketua DPRD Kota Bekasi Nomor 000.1.5/3104/DPRD.FPP perihal undangan, agar dapat menunda kehadirannya sampai dengan informasi berikutnya,” demikian isi surat tersebut beredar seperti yang diterima oleh Redaksi RakyatBekasi.com, Kamis (06/06/2024).

Terlebih secara mekanisme, kata dia, perlu adanya aturan yang mengikat bilamana ingin melakukan pemanggilan kepada pihak tertentu, agar tidak terjadi kesalahan prosedural, apalagi bagi pegawai yang berstatus Aparatur Negara atau ASN.

“Ya mohon maaf, itu karena saya menghargai lembaga tadi. Supaya jangan menjadi preseden di kemudian hari bahwa DPRD bisa memanggil atau keluar dari tatib, ini kan lembaga, ada aturan main,” tegasnya.“Itu yang saya atur, jangan sampai saya melepaskan pasukan saya, jajaran saya untuk menghadiri sesuatu yang menurut saya itu tidak sesuai tatib, tetapi jika nanti Ketua DPRD-nya menjawab dan bisa menjelaskan ke saya, saya persilahkan. Engga ada masalah, no problem,” pungkasnya.