KPU Batasi Pengeluaran Dana Kampanye Kontestan Pilkada Kota Bekasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menggelar rapat koordinasi (Rakor) pembatasan laporan dana kampanye (LADK) bersama Tim Kampanye Pasangan Calon (Paslon) Kontestan Pilkada Kota Bekasi.

Pembatasan tersebut bertujuan agar kontestan Pilkada tidak menggelontorkan anggaran melebihi batasan yang sudah ditentukan. Senin (30/09/2024).

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bekasi Eli Ratnasari mengatakan Rakor tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi penentuan buat pembatasan jumlah dana kampanye itu memperhitungkan hal-hal yang berkaitan dengan kampanye, metode kampanye itu kan beragam ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka (dialog), penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga media cetak, massa dan elektronik dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye,” ucap Eli saat dikonfirmasi rakyatbekasi di Gedung KPU Kota Bekasi, Senin Sore.

Menurutnya, pembatasan item-item kampanye sendiri, KPU juga membatasi mengenai biaya keseluruhan kampanye pasangan calon. Adapun, besarannya sendiri masih dalam pembahasan.

“Kalau Pilkada Jawa Barat batas maksimal dana kampanye Rp150 miliar. Nanti KPU Kota Bekasi juga akan mengeluarkan berapa batas maksimalnya, itu akan dituangkan di SK,” katanya.

Terlebih, kata dia, pembahasan LADK juga mesti dibuat secara batas maksimum bagi anggaran yang nantinya akan dikeluarkan oleh seluruh Paslon Pilkada. Dimana, hal itu akan turut mengacu kepada standar biaya umum (SBU) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bekasi Tahun 2024.

“Meskipun ini kegiatan ini adalah Pilkada, tetapi standar biaya umumnya (SBU) itu kita mengacu terhadap apa yang dikeluarkan oleh SBU Wali Kota Bekasi. Karena setiap tahunnya mereka akan mengeluarkan SBU, jadi kenapa dibuat batasan dalam pembatasan dana kampanye itu agar tidak keluar dari pagu-pagu yang sudah ditentukan, agar ketika nanti misalnya pemeriksaan oleh akuntan publik,” tutupnya.

Sementara, tahapan kampanye sendiri sudah dimulai sejak 25 September hingga 23 November 2024. Atau selama 60 hari sebelum masuk masa tenang.