Macet di Pusat, Dana Makan Bergizi Gratis di Kota Bekasi Distop?

- Jurnalis

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivis Bekasi, Imron, memberikan keterangan pers di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Selasa (26/05/2024).

Aktivis Bekasi, Imron, memberikan keterangan pers di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Selasa (26/05/2024).

Poin Utama:

  • Masalah Utama: Distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar di Kota Bekasi terhenti sementara.
  • Penyebab: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan belum menerima pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
  • Wilayah Terdampak: Dapur operasional di Bekasi Utara dan Bekasi Timur dikabarkan setop produksi sejak awal pekan ini.
  • Tuntutan: Aktivis Bekasi mendesak KPK turun tangan menginvestigasi potensi dugaan penyalahgunaan anggaran di tingkat pusat.

​Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ratusan pelajar di Kota Bekasi kini tengah dirundung masalah serius.

Distribusi makanan yang seharusnya berjalan setiap hari sekolah dilaporkan terhenti sementara akibat adanya tunggakan pembayaran kepada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keterlambatan pencairan anggaran ini memunculkan kekhawatiran publik dan memicu dugaan adanya kebocoran serta potensi penyalahgunaan anggaran program vital ini di tingkat pusat.

​Mengapa program Makan Bergizi Gratis di Kota Bekasi dihentikan sementara?

​Berdasarkan informasi yang dihimpun, program Makan Bergizi Gratis di Kota Bekasi dihentikan sementara di beberapa titik karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kehabisan modal operasional.

SPPG di wilayah Bekasi Utara dan Bekasi Timur terpaksa menghentikan aktivitas dapur mereka sejak awal pekan ini.

Langkah ini diambil karena dana operasional untuk pengadaan bahan baku makanan yang seharusnya dicairkan oleh BGN belum juga masuk ke rekening mereka.

​Salah satu sumber terpercaya di lingkungan SPPG yang meminta identitasnya dirahasiakan mengonfirmasi kondisi ini.

Mereka mengaku selama ini mengandalkan dana talangan atau utang kepada supplier bahan baku sembari menunggu penggantian (reimbursement) dari pusat.

​”Dugaan kami, ada keterlambatan pencairan dana dari pusat. SPPG di lapangan sudah mendahulukan pembelian bahan baku, tapi penggantiannya belum masuk,” ujar sumber tersebut kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (22/05/2024).

​Ia menambahkan bahwa jika keterlambatan ini terus berlanjut tanpa kejelasan, hal itu berpotensi menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat.

“Kalau uangnya macet berbulan-bulan, publik wajar bertanya: dananya ke mana?” tegasnya retoris.

​Bagaimana dampak berhentinya distribusi MBG bagi siswa di Bekasi?

​Dampak langsung dari terhentinya program MBG adalah hilangnya jaminan pemenuhan gizi harian bagi ratusan siswa penerima manfaat di Kota Bekasi.

Distribusi makanan sehat yang biasanya mereka terima setiap pagi atau siang, kini tidak ada lagi.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi konsentrasi belajar serta kesehatan fisik siswa jika masalah pencairan dana tidak segera diselesaikan oleh pihak terkait.

​Apa tanggapan aktivis mengenai macetnya anggaran Makan Bergizi Gratis?

​Menanggapi situasi mengkhawatirkan tersebut, aktivis Bekasi, Imron, melontarkan kritik keras dan menyebut adanya indikasi kuat bahwa masalah ini bukan sekadar kendala administratif biasa.

Imron yang ditemui di depan Gedung KPK di Jakarta, menduga ada praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan anggaran program MBG yang bernilai fantastis tersebut.

​”Program MBG ini dananya besar. Tapi kalau SPPG yang kerja capek-capek di lapangan nggak dibayar, sementara laporan di pusat jalan terus, publik berhak menduga ada yang main di anggaran,” tegas Imron kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (26/05/2024).

​Ia secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi dan menginvestigasi aliran dana program ini.

“Jangan sampai program buat anak-anak ini jadi bancakan (korupsi). Kalau ada dugaan korupsi, KPK harus turun periksa BGN!” lanjut Imron sambil menunjuk gedung Merah Putih.

​Selain melayangkan kritik, Imron menegaskan pihaknya akan melakukan langkah konkret untuk mengawal kasus ini.

“Kami akan melanjutkan investigasi ke setiap sekolah se-Kota Bekasi untuk memastikan berapa ribu pelajar yang menjadi korban atas haknya dari program MBG,” tandasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait jumlah pasti SPPG di Kota Bekasi yang mengalami tunggakan pembayaran, maupun besaran total nominal dana yang belum dicairkan.

Pihak BGN dalam keterangan sebelumnya hanya menyatakan bahwa proses verifikasi dan pencairan dana MBG memang dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia.

RakyatBekasi.Com akan terus memantau perkembangan masalah ini, termasuk upaya yang dilakukan Pemkot Bekasi untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan kembali normal demi kepentingan para pelajar.

Visited 3283 times, 1 visit(s) today


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Karto Jadi Staf Ahli, 3 Open Bidding Kota Bekasi ‘Menggantung’?
Antisipasi Kebakaran Musim Kemarau, Disdamkarmat Kota Bekasi Tingkatkan Pengawasan TPA dan TPST
Terkait Usulan CFD di Alun-alun M Hasibuan, Wali Kota Bekasi Bilang Begini
Jelang Ground Breaking, Pemkot Bekasi Klaim Pembebasan Lahan Utama PSEL Tuntas
​Nasi Cadong dan HP di Lapas Bekasi, Aktivis: Ini Bom Waktu!
Harumkan Bekasi, Bocah Rawalumbu Rebut Mahkota Juara Umum Puteri Anak Jawa Barat 2026
Panti Pijat Plus-Plus Tak Tersentuh Aparat, Ulama Kritik Keras Pemkot Bekasi
15 Gugur! Lima Belas Pejabat Lolos Seleksi Lelang Jabatan Eselon II Pemkot Bekasi, Ini Daftarnya
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 17:02 WIB

Karto Jadi Staf Ahli, 3 Open Bidding Kota Bekasi ‘Menggantung’?

Senin, 15 Juni 2026 - 13:14 WIB

Antisipasi Kebakaran Musim Kemarau, Disdamkarmat Kota Bekasi Tingkatkan Pengawasan TPA dan TPST

Senin, 15 Juni 2026 - 12:29 WIB

Terkait Usulan CFD di Alun-alun M Hasibuan, Wali Kota Bekasi Bilang Begini

Senin, 15 Juni 2026 - 09:06 WIB

Jelang Ground Breaking, Pemkot Bekasi Klaim Pembebasan Lahan Utama PSEL Tuntas

Senin, 15 Juni 2026 - 08:33 WIB

​Nasi Cadong dan HP di Lapas Bekasi, Aktivis: Ini Bom Waktu!

Berita Terbaru

Ilustrasi. (Nano Banana Pro2)

Opini

Umat Islam Dominan tapi Didominasi, Ada Apa dengan Ormas?

Senin, 15 Jun 2026 - 19:59 WIB

Dua anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mubakhi (kiri) dan H. Nawal Husni (kanan), yang resmi bertukar tugas antara Komisi 1 dan Komisi 4 dalam rangka rotasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/06/2026). (Foto: Istimewa/Kolase RakyatBekasi.Com)

Parlementaria

Penyegaran AKD DPRD Kota Bekasi, Dua Legislator PPP Bertukar Komisi

Senin, 15 Jun 2026 - 15:02 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x