GMNI Geruduk BGN Desak Evaluasi Program MBG Kota Bekasi

​Poin Utama:

• DPC GMNI Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta untuk memprotes karut-marut Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• ​Massa menyoroti dugaan monopoli pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) oleh elite politik dan pengusaha berkapital besar.
• ​GMNI mendesak BGN melakukan audit transparan, mencabut izin dapur bermasalah, hingga mencopot Koordinator SPPG Kota Bekasi.

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, pada Kamis (21/05/2026).

Massa aksi secara tajam mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi karut-marut tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Program andalan Presiden Prabowo Subianto yang sejatinya bertujuan menekan angka stunting ini dinilai melenceng dari sasaran dan justru dikuasai oleh segelintir elite serta pengusaha yang memiliki koneksi kekuasaan.

​Mengapa Program Makan Bergizi Gratis di Kota Bekasi Diprotes?

​Pelaksanaan Program MBG di Kota Bekasi dinilai penuh kejanggalan, minim transparansi, dan memiliki sistem manajerial yang buruk.

Ketua DPC GMNI Kota Bekasi, Nicolas Tamba, mengungkapkan bahwa dapur-dapur SPPG yang bermunculan di setiap wilayah diduga kuat hanya memberikan keuntungan bagi kelompok menengah ke atas, alih-alih memberdayakan ekonomi rakyat kecil.

​”Program yang seharusnya menjadi solusi bagi rakyat menengah ke bawah kini menimbulkan keresahan karena tata kelola yang amburadul. Mulai dari transparansi, dan sistem manajerial yang bobrok,” kata Nicolas Tamba kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di depan Kantor BGN Jakarta, Kamis (21/05/2026).

​Apa Saja Masalah Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bekasi?

​Berdasarkan temuan massa aksi di lapangan, operasional dapur MBG di Kota Bekasi dipenuhi oleh berbagai pelanggaran serius yang mengancam keselamatan masyarakat.

Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan administrasi perizinan, tetapi juga kelalaian fatal di jalan raya.

​Beberapa persoalan utama yang disoroti meliputi:

• ​Dugaan banyaknya operasional dapur MBG yang belum memiliki kelengkapan izin bangunan maupun izin operasional yang sah.
• ​Lemahnya sistem pengawasan dan standar keselamatan kerja (K3) di lingkungan SPPG.
• ​Adanya indikasi keterlibatan elite politik tingkat lokal dalam memonopoli pengelolaan dapur MBG.
• ​Terjadinya insiden kecelakaan fatal akibat kelalaian sistem manajerial, di mana seorang pedagang tahu crispy meninggal dunia usai ditabrak oleh pengemudi armada SPPG.

​Apa Tuntutan GMNI Terhadap Badan Gizi Nasional (BGN)?

​Menyikapi rentetan masalah yang membahayakan nyawa dan merugikan keuangan negara tersebut, GMNI secara tegas melayangkan tujuh tuntutan krusial.

Mereka meminta Kepala BGN untuk segera turun langsung membersihkan oknum-oknum di tubuh SPPG Kota Bekasi.

​Berikut adalah tuntutan lengkap yang disuarakan oleh DPC GMNI Kota Bekasi:

• ​Mendesak BGN turun langsung ke Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
• ​Menuntut audit transparan dan independen terhadap seluruh penggunaan anggaran program MBG di Kota Bekasi.
• ​Menuntut pengelolaan program MBG agar sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan didominasi oleh penguasa dan pengusaha besar.
• ​Menolak keras wacana pemangkasan anggaran pendidikan demi membiayai program MBG, karena merampas hak dasar masyarakat.
• ​Mendesak audit harta kekayaan Kepala SPPG Kota Bekasi beserta jajarannya untuk memastikan tidak ada tindak pidana penyalahgunaan wewenang.
• ​Mencabut izin operasional seluruh dapur MBG di Kota Bekasi yang terbukti melanggar prosedur operasional dan tata ruang.
• ​Mendesak pencopotan Koordinator SPPG Kota Bekasi atas dugaan kelalaian berat dalam pengawasan pelaksanaan program.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional maupun Pemkot Bekasi terkait tuntutan yang dilayangkan oleh mahasiswa tersebut.

Keberlanjutan Program MBG yang bersih dari praktik oligarki kini sepenuhnya berada di tangan integritas lembaga pengawas.

​Bagaimana pendapat Anda mengenai karut-marut tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kota Bekasi ini?

Sampaikan opini Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini agar publik turut mengawasi anggaran negara, dan baca terus pembaruan berita investigasi lokal lainnya hanya di RakyatBekasi.Com!