SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politik | Sabtu, 18 Januari 2025 - 12:31 WIB
Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor 03 Pilkada Kota Bekasi memberikan dua rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh gugatan perkara yang dilayangkan oleh…
Politik | Sabtu, 18 Januari 2025 - 12:11 WIB
Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor 03 Pilkada Kota Bekasi menepis tudingan dalil yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 01 ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan…
Politik | Sabtu, 18 Januari 2025 - 10:44 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh gugatan perkara yang dilayangkan oleh Paslon Nomor Urut 1, Heri Koswara…
Politik | Jumat, 17 Januari 2025 - 20:29 WIB
Pelanggaran politik uang berupa pemberian “Kartu Keren” oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 03, Tri Adhianto–Abdul Harris Bobihoe, merupakan dalil…
Politik | Selasa, 14 Januari 2025 - 14:37 WIB
Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 03 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe (Ridho), mengkritik…
Politik | Selasa, 14 Januari 2025 - 11:44 WIB
Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, menyatakan bahwa dirinya belum mendapatkan laporan apapun dari pihak penyelenggara kepemiluan terkait indikasi dua Aparatur Sipil…
Politik | Minggu, 12 Januari 2025 - 14:31 WIB
Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe (Ridho), menilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) kemungkinan…
Politik | Minggu, 12 Januari 2025 - 13:28 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi melaporkan bahwa sebanyak 12 orang advokat telah ditunjuk sebagai Tim Kuasa Hukum KPU Kota Bekasi dalam menghadapi Perselisihan…
Politik | Jumat, 10 Januari 2025 - 18:11 WIB
Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe (Ridho), menilai gugatan yang diajukan…
Politik | Rabu, 8 Januari 2025 - 20:08 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menilai proses terhadap sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) mengkualifikasikan pelanggaran ke dalam kategori, money politic, keterlibatan oknum pejabat atau…
Berita Terkini dan Eksklusif di WhatsApp RakyatBekasi