Dedi Mulyadi di Konferda PDIP Jabar: Apresiasi Konsistensi Partai hingga Kritik Tata Kelola Lingkungan ‘Ugal-ugalan’

Poin Utama:

• Acara: Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Jabar di Bandung, Minggu (07/12/2025).
• Isu Krusial: Kritik terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ugal-ugalan penyebab banjir.
• Solusi: Penerapan filosofi budaya Sunda untuk keseimbangan ekologi dan pembangunan.
• Dukungan: Apresiasi terhadap PDIP yang konsisten mengoreksi kebijakan tidak berkeadilan.

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sosok yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini menilai partai berlambang banteng tersebut konsisten dalam mengoreksi kebijakan pembangunan yang tidak berkeadilan.

Pernyataan tersebut disampaikan KDM melalui sambungan video saat memberikan sambutan dalam acara Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Jabar yang berlangsung di Bandung, Minggu (07/12/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Dalam pandangannya, PDIP memiliki peran historis dan ideologis yang kuat dalam menjaga arah bangsa.

​”Kelahiran PDI Perjuangan merupakan bagian penting dalam kehidupan kebangsaan kita. PDI Perjuangan menginginkan negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar KDM dalam pidatonya.

​Soroti Bencana Banjir dan Pengelolaan SDA yang ‘Ugal-ugalan’

Tidak hanya membahas aspek politik, KDM memanfaatkan momen tersebut untuk menyoroti isu krusial yang tengah melanda berbagai wilayah, yakni kerusakan lingkungan.

Ia menarik benang merah antara bencana alam yang terjadi belakangan ini dengan kesalahan manusia dalam mengelola alam.

​KDM menegaskan bahwa bencana banjir yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Sumatera dan Jawa Barat, bukanlah peristiwa alam semata, melainkan dampak dari eksploitasi yang berlebihan.

​”Banjir terjadi bukan hanya di Sumatera, tetapi juga di Jabar. Itu karena masih adanya kelompok yang mengelola sumber daya alam (SDA) secara ugal-ugalan, tidak memperhatikan aspek ekologi dan keberlangsungan alam,” tegasnya.

​Ia mengkritik keras praktik alih fungsi lahan yang masif, terutama di kawasan hulu yang seharusnya berfungsi sebagai daerah tangkapan air.

​”Kebun sayur berada di lereng-lereng gunung yang seharusnya menjadi kawasan tutupan. Ini melahirkan sedimentasi sungai dan banjir ketika hujan,” tambah KDM.

​Filosofi Sunda sebagai Solusi Pemulihan Ekologi

Sebagai solusi atas permasalahan lingkungan di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk kembali pada kearifan lokal.

Ia menekankan perlunya mengembalikan tata kelola lingkungan berdasarkan nilai-nilai budaya Sunda yang sangat menghargai keseimbangan alam.

​KDM mengutip filosofi kesundaan klasik yang relevan untuk diterapkan dalam tata ruang modern: “Gunung kudu awian, lengkong kudu balongan, lebak kudu sawahan”.

​Filosofi tersebut memiliki makna mendalam terkait zonasi lingkungan:

• ​Gunung kudu awian: Gunung harus ditanami pohon (bambu/kayu) sebagai pengikat tanah.
• ​Lengkong kudu balongan: Cekungan atau lembah harus dijadikan kolam atau waduk penampung air.
• ​Lebak kudu sawahan: Dataran rendah harus dijadikan sawah atau lahan produktif.

​Menurut KDM, prinsip ini mencerminkan pemerataan ekonomi sekaligus keberlanjutan ekologis yang sering kali diabaikan dalam pembangunan modern.

​Keselarasan dengan Semangat Kaum Marhaen

Menutup sambutannya, KDM berharap arah pembangunan Jawa Barat ke depan dapat bertumpu pada tiga pilar utama: nilai budaya, pluralisme, dan aspek keadilan.

Ia menilai visi ini sejalan dengan perjuangan PDIP dalam membela hak-hak rakyat kecil atau kaum Marhaen.

​”Pembangunan harus meletakkan alam sebagai sendi utama, kebudayaan sebagai nilai dasar, dan keadilan sebagai pilar. Itu selaras dengan prinsip keberpihakan kepada kaum marhaen,” pungkasnya.

​Pernyataan KDM ini menjadi sinyal kuat pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan partai politik dalam memitigasi bencana ekologis yang mengancam masa depan Jawa Barat.