Tercium Aroma Curang, Warga Ngadu ke DPRD Minta Bubarkan Panlih RW 012 Margahayu

KOTA BEKASI – Puluhan warga di lingkungan RW 012 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, menolak Panitia Pemilihan Ketua Rukun Warga yang merupakan hasil pembentukan Ketua RW 012 tanpa melibatkan tokoh dan masyarakat setempat sama sekali.

[irp posts=”5088″ ]

[irp posts=”5073″ ]

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Begitu mengetahui perbuatan curang tersebut, sontak warga mengadukan persoalan ini ke DPRD Kota Bekasi untuk meminta wakil rakyat turun tangan menyikapi pembentukan panitia pemilihan oleh Ketua RW 012 yang jauh dari kata musyawarah mufakat.

“Masyarakat sekarang sudah cerdas, kita bisa melihat indikasi adanya kecurangan dengan skema pembentukan panlih Ketua RW 012. Masa pembentukannya gak melibatkan para Ketua RT, Tokoh maupun perwakilan masyarakat. Apalagi yang dipilih jadi ketua panlih adalah sanak family RW, ada apa ini?,” ujar Agus, Ketua RT 004 kepada rakyatbekasi.com, Jumat (10/03/2023).

[irp posts=”5062″ ]

[irp posts=”5071″ ]

Selain Ketua Panitia Pemilihan, warga juga menyoroti lokasi pembentukan kepanitiaan yang digelar di luar Kota Bekasi, “Kita dapat undangan dadakan, katanya pembentukan panitia tapi lokasi di Puncak Bogor. Ngapain jauh-jauh ke sana cuma untuk mengukuhkan saudara Amit Riyadi jadi ketua panitia, kan di Margahayu juga banyak tempat,” kelakarnya.

“Saya katakan itu tidak sah, karena yang hadir hanya satu Ketua RT saja. Warga meminta DPRD turun tangan karena kita menduga ada campur tangan penguasa di balik ini,” tegasnya.

Fakta lain diungkap Dedi Trituranto, mantan pengurus RW 012. Menurutnya, Amit Riyadi adalah pamannya Ketua RW yang dijadikan tim sukses agar memuluskan jalan incumbent mempertahankan jabatannya.

“Ini jelas konspirasi dan mutlak KKN. Amit adalah paman RW, dan RW sendiri kembali mencalonkan diri, makanya mereka membuat skema menguasai kepanitiaan,” kata Dedi mempertegas laporan ke DPRD Kota Bekasi sebagai bentuk kekecewaan atas kesewenangan Ketua RW yang diduga mendapat dukungan instansi kelurahan, kecamatan dan pejabat Pemerintah Kota Bekasi.

“Masyarakat tidak sanggup melawan sistem yang mereka buat, karena itu kita mengadu ke DPRD Kota Bekasi agar ditindaklanjuti. Jika aduan kita tidak digubris, ratusan warga RW bakal demonstrasi besar-besaran di DPRD,” tandasnya. (*)