Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi Desak Pemkot Evaluasi Perijinan Mall Pakuwon

- Jurnalis

Kamis, 14 November 2024 - 15:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan.

Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, mempertanyakan pengawasan dan izin yang diberikan oleh dinas terkait Kota Bekasi dalam proses pembangunan Mall Pakuwon yang terletak di simpang Jalan Pekayon Kota Bekasi.

Hal ini disebabkan oleh dampak pembangunan yang mulai dirasakan masyarakat, seperti banjir dan kemacetan.

“Saya pertanyakan proses pembangunan dimulai apakah sudah terbit izin-izin yang terkait dengan proses pembangunan mall tersebut atau belum,” tanya Nuryadi Darmawan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politisi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan penggunaan sejumlah ruas trotoar jalan raya milik pemerintah Kota Bekasi oleh pihak mall.

“Trotoar milik pemerintah Kota Bekasi banyak terpakai oleh pihak mall dalam pembangunannya. Bagaimana dinas yang terkait pengawasannya, karena pasti trotoar yang terpakai bakal rusak juga,” ujar Nuryadi.

Namun, yang menjadi catatan pokok menurut Nuryadi Darmawan adalah persoalan banjir dan kemacetan yang timbul dari dampak lingkungan.

“Kami akan panggil Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan apakah izinnya sudah terbit atau belum,” tegasnya.

Nuryadi juga menegaskan bahwa apabila izin belum terbit, pihaknya akan menginstruksikan kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk menghentikan proses pembangunan.

“Apabila sudah ada izin, saya akan minta kepada pemerintah untuk mengevaluasi izin yang telah diterbitkan, karena proses pembangunan sudah dimulai dan dampaknya sudah ada. Apalagi ke depan, tiap hari kami dapat keluhan dari masyarakat terkait dampak dari pembangunan mall tersebut,” tuturnya.

Nuryadi menambahkan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan mall tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

“Kami harus memastikan bahwa pembangunan ini tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Jika ada dampak negatif, kami harus segera mengambil tindakan untuk mengatasinya,” tambahnya.

Selain itu, Nuryadi juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan dampak negatif dari pembangunan mall tersebut.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan dampak negatif dari pembangunan ini. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan ini berjalan dengan baik dan tidak merugikan siapa pun,” tutupnya.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK
Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik
Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran
Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan
Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret
Wanti-wanti Jangan Ada Titipan Politik, Komisi IV Soroti Ketertutupan Seleksi Dewan Pendidikan Kota Bekasi
Warga Bulak Sentul Tagih Bansos Lansia dan U-Ditch, Nawal Husni Janji Kawal Mati-matian!
Awas SiLPA Membengkak! Serapan APBD Kota Bekasi Baru 58 Persen, DPRD Desak OPD Kejar Target 99 Persen
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:01 WIB

BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:55 WIB

Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:42 WIB

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran

Jumat, 16 Oktober 2026 - 09:37 WIB

Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 10:29 WIB

Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x