Pusat Data Nasional Error, Layanan Publik di 56 Kementerian/Lembaga Terganggu

JAKARTA – Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan serius yang dampaknya mempengaruhi operasional yang terkoneksi dengan 56 layanan publik pemerintah di Indonesia.

Insiden ini menyoroti pentingnya keandalan infrastruktur data dalam mendukung layanan publik esensial.

Gangguan di PDN yang terjadi sejak Kamis (20/06/2024), tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan tetapi juga mengganggu sejumlah layanan penting yang mengandalkan data dari pusat ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

PDN merupakan inti dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai instansi pusat dan pemerintah daerah.

PDN adalah infrastruktur kunci yang mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia, seperti dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Fasilitas ini memungkinkan pengintegrasian dan penyimpanan data dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, mendukung fungsi-fungsi kritikal seperti cloud computing pemerintah, pengolahan big data, dan kecerdasan buatan.

Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), layanan PDN sementara saat ini mencakup sejumlah aspek teknis yang vital, seperti penyediaan layanan government cloud computing, integrasi dan konsolidasi data, serta penyediaan platform perangkat lunak yang mendukung aplikasi umum atau khusus untuk SPBE.

Merujuk pada laman Kominfo, ada 56 kementerian dan lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional selama 2020 – 2021. Selain itu, ada 13 provinsi, 105 kabupaten, dan juga 31 kota.

Rincian daftar kementerian dan lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional selama 2020 – 2021 di antaranya:

Daftar Layanan yang Terkoneksi:

1. ANRI
2. BKN
3. BNPB
4. BSSN
5. Dewan Kerajinan Nasional
6. DKPP
7. Kementerian Agama
8. Kementerian ATR/BPN
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12. Kementerian Pendidikan dan Budaya
13. BSN
14. Kantor Staf Presiden
15. Badan Pengawas Pemilu
16. BAPPENAS
17. Badan Informasi Geospasial
18. Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional atau DKKDN
19. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
20. BMKG
21. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
22. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI
23. BPJS
24. BPOM
25. Badan Pusat Statistik atau BPS
26. BRIN
27. Kemenko PMK
28. Kementerian ESDM
29. Kementerian Hukum dan HAM
30. Kementerian Kesehatan
31. Kementerian Keuangan
32. Kementerian Komunikasi dan UKM
33. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
34. Kementerian Koperasi dan UKM
35. Kementerian Luar Negeri
36. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
37. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
38. Kementerian Perdagangan
39. Kementerian Pertanian
40. Kementerian PUPR
41. Kementerian Sosial
42. Kementerian Kelautan dan Perikanan
43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
44. Komisi Yudisial
45. Komnas HAM
46. LAPAN
47. Lembaga Administrasi Negara
48. Mahkamah Konstitusi
49. Ombudsman
50. Perpustakaan Nasional
51. PPATK
52. Setjen DPR
53. Setjen MPR
54. BAPETEN
55. Kementerian Perhubungan
56. LKPP

Respons dari Pemerintah

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, menyatakan bahwa tim teknis sedang bekerja keras untuk mengatasi masalah tersebut.

“Kami memahami dampak yang ditimbulkan oleh gangguan ini dan sedang melakukan segala upaya untuk memulihkan layanan secepat mungkin,” ujarnya.

Sementara itu, berbagai instansi pemerintah yang terdampak sedang mengambil langkah darurat untuk memastikan bahwa layanan kritikal tetap berjalan sebisa mungkin, termasuk menggunakan sistem backup manual.

Dampak Layanan Publik Termasuk Imigrasi

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menginformasikan bahwa akibat gangguan ini, layanan imigrasi di bandara dan pelabuhan sementara waktu mengalami kendala.

Gangguan kesisteman pada PDN Kementerian Kominfo telah menyebabkan penumpukan dan antrean di bandara serta pelabuhan di seluruh Indonesia

“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup Pusat Data Nasional di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” ujar Silmy.

Pemerintah belum dapat memastikan penyebab pasti gangguan ini.

Pengamat keamanan siber, seperti Wahyudi Djafar dari Elsam dan Ardi Sutedja dari Indonesia Cyber Security Forum, menekankan perlunya audit dan peningkatan keamanan sistem PDN.

Mereka berpendapat bahwa transparansi dan pengujian ketahanan sistem secara reguler adalah kunci untuk mencegah gangguan serupa di masa depan.

Dengan infrastruktur kritikal seperti PDN mengalami gangguan, pemerintah diharapkan segera mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa semua layanan dapat kembali beroperasi normal secepatnya untuk meminimalisir dampak pada layanan publik dan kepercayaan masyarakat.