Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini menjadi perhatian utama sejak ia bersama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Yang paling penting, dan ini juga menjadi penekanan sejak Presiden melantik kami, ada suatu peringatan bahwa hal yang tidak boleh terjadi adalah pungutan dalam bentuk apa pun dalam pelayanan untuk masyarakat,” ujar Harris melalui keterangannya kepada rakyatbekasi.com, Kamis (27/02/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Harris menyatakan bahwa seluruh kepala perangkat daerah diharapkan untuk mengawasi jajarannya agar tidak ada yang melakukan pungutan liar (pungli) dengan mengatasnamakan pimpinan, terutama Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Kepada kepala perangkat daerah agar mengawasi jajaran di bawahnya yang melakukan pungli atas mengatasnamakan pimpinan, apalagi sampai mengatasnamakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” tuturnya.
Selain itu, Harris juga menegaskan bahwa roda pemerintahan akan dijalankan dengan baik dan transparan.
Jika masih ditemukan praktik pungli, pihaknya tidak akan segan untuk menindak tegas secara hukum.
“Insyaallah, kita akan menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kalau pun ada yang melakukan itu, maka kami tidak akan segan-segan untuk melakukan upaya hukum kepada yang bersangkutan,” imbuhnya.
Dengan sikap tegas ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat menciptakan lingkungan pelayanan yang bersih dan transparan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa adanya pungutan liar.
Harris Bobihoe berharap agar seluruh aparatur pemerintah daerah dapat bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
