Ketua DPRD Dorong Penghapusan TKK, Politisi PKS Syaifuddaulah Tak Punya Empati dan Bikin Gaduh Kota Bekasi

*oleh Christianto Manurung

Belum Seumur Jagung dilantik, Politisi PKS yang juga Ketua DPRD Kota Bekasi Syaifuddaulah, dinilai langsung membuat gaduh Kota Bekasi. Kenapa tidak, pernyataanya yang menginginkan penghapusan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) membuat ribuan pegawai non ASN di Kota Bekasi bereaksi keras.

Dari data yang ada, bahwa analisa jabatan (Anjab) ASN di Kota Bekasi hanya sekitar 9000 orang lebih, ini disebar di ratusan sekolah, 56 Kelurahan dan 12 Kecamatan serta puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menilik data yang ada, jika TKK dihapuskan, maka Pemkot Bekasi akan berhenti dalam melakukan pelayanan masyarakat. Artinya tenaga TKK masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bekasi

“Jika Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang dituju pelayanan maksimal” maka pernyataan Ketua DPRD harus ditata ulang. Kenyataan yang ada di lapangan, Pemkot Bekasi terus meningkatkan sarana prasarana tempat pelayanan seperti pembangunan sekolah, rumah sakit serta puskesmas. Karena itu butuh tenaga kerja (TKK) yang akan mendukung pelayanan sebagai SDM.

Sebagai Ketua DPRD, tentunya bukan membuat gaduh situasi Kota Bekasi yang saat ini sedang dilanda “Musibah Korupsi”. Harusnya Politisi PKS ini memikirkan cara dan strategi agar PAD di Kota Bekasi dapat lebih maksimal dan jauh dari korupsi bukan malah menambah masalah baru. Atau memang PKS sengaja memilih Syaifuddaulah untuk memperkeruh keadaan Pemerintah Kota Bekasi dan nantinya akan mendulang suara pada saat Pilkada.?

Perlu diingat bahwa setiap Pemerintah Kota Bekasi mengambil kebijakan juga berkordinasi dan berkonsultasi ke DPRD Kota Bekasi. Mustahil jika Pemerintah Kota mengambil kebijakan secara diam – diam.

Jika peryataan Ketua DPRD ini tidak mencerminkan pengayom bagi aparatur, ditakutkan akan ada gelombang demo dari mogok kerja hingga aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh para TKK. Dan apakah ini yang diinginkan? .

Sebagai seorang Ketua DPRD, masih banyak kerja yang harus dilakukan dan tidak harus mengkritisi kebijakan yang sebelumnya “diamini” bersama.

Bagaimana Kota Bekasi harus berbenah di saat ini harus menjadi perhatian bersama terutama Ketua DPRD. Sebagai lembaga pembuat perda, Budgeting, dan kontrol ini harusnya memberikan saran dan masukan pada eksekutif agar pembangunan dapat lebih baik, bukan malah membuat gaduh.

Ketua DPRD Tak Punya Empati, Nasib Ribuan TKK ?

Apakah Politisi PKS ini juga tidak memikirkan kesejahteraan TKK dan malah akan memberangusnya? Ketua DPRD dari Fraksi PKS ini tidak ada empatinya. Ingatlah, bahwa saat ini mencari pekerjaan sulit. Dan akan ada pengangguran terbuka 9 -10 persen penganguran terbuka Kota Bekasi.

Dimana hampir semua TKK memiliki keluarga yang harus dihidupi. DPRD harusnya mendorong pembuatan sistem kinerja TKK agar lebih maksimal. Melakukan pengawasan dalam SOP pelaksanaan tugas dari aparatur, bukan malah mengancam.

Ketua DPRD harusnya berfikir agar 13 ribu TKK ini dapat diangkat menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) seperti yang di inginkan pemerintah pusat. Jika Ketua DPRD dapat mencari data dan cara ke Pemerintah Pusat terkait hal ini, maka gelombang dukungan akan mengalir ke PKS, namun yang dilakukan saat ini justru sebaliknya.Hal ini juga akan sangat berpengaruh bagi suara PKS pada 2024 mendatang jangan sampai ada “boikot” partainya dalam gelaran politik mendatang di Kota Bekasi.

Pada saat Kota Bekasi defisit anggaran saja, persoalan pelayanan publik masih menjadi tujuan pemerintah. Namun jika yang akan diberangus adalah adanya TKK, maka pelayanan publik yang saat ini sudah sampai ke tingkat RW dan RT akan mundur.

Ketua DPRD juga harusnya mendorong kinerja aparatur di tengah “Ketakutan ” yang timbul saat ini. Jangan sampai pembangunan menjadi berhenti dan rakyat yang merugi. Ketua DPRD Kota Bekasi dimohon agar bijak dalam mengemukakan pendapat di media massa.

Ketua DPRD juga harus memastikan pencarian PAD maksimal, jangan sampai catatan BPK juga disclaimer di saat KPK sedang mengungkap kasus besar yang juga melibatkan Politisi PKS yang menjadi Ketua DPRD sebelumnya Choiruman J Putro. Ketua DPRD harus bijak sikapi 13 ribu pegawai yang bergantung pada Kota Bekasi.

*penulis adalah Ketua DPC GmnI Bekasi