KOTA BEKASI – Rotasi dan mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang digelar pada Rabu (03/09/2025) pagi menuai tanggapan positif dari kalangan masyarakat sipil.
Salah satunya datang dari Yayasan Marhaen Sejahtera Indonesia (YAMSI) yang menilai langkah ini sebagai upaya strategis untuk memutus mata rantai kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Dewan Pembina YAMSI, Ricky Tambunan, menyatakan keyakinannya bahwa komposisi pejabat yang baru dilantik dapat membawa perubahan signifikan terhadap optimalisasi pendapatan daerah di masa mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan mutasi pejabat eselon II yang baru saja digelar, kami melihat ini adalah upaya Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk memutus rantai para pencuri Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini,” ujar Ricky Tambunan kepada rakyatbekasi.com dalam keterangan resminya, Rabu (03/09/2025).
Ia menambahkan, “Dengan komposisi ini, saya yakin Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi pada tahun 2026 akan naik signifikan.”
Potensi PAD yang Tergerus Praktik Korupsi
Menurut Ricky, PAD Kota Bekasi selama ini belum mencapai titik maksimal dan cenderung menjadi objek praktik ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ia membandingkan potensi besar yang dimiliki Kota Bekasi sebagai kota penyangga strategis DKI Jakarta dengan kota-kota besar lainnya.
”Pendapatan Asli Daerah selama ini menjadi bancakan dari para ‘tikus-tikus’, sehingga PAD Kota Bekasi memprihatinkan. Potensinya sangat besar, namun jauh tertinggal dari kota lain seperti Surabaya,” tegasnya.
Kondisi ini, lanjutnya, tidak hanya merugikan keuangan daerah tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat yang taat membayar pajak.
“Malu, ah, pendapatan kota ini rendah karena ulah para maling itu,” imbuhnya.
Dorongan Pendekatan Ilmiah dan Profesional
Sebagai solusi, YAMSI mendorong agar para pejabat yang kini menduduki posisi strategis, terutama yang berkaitan langsung dengan sektor pendapatan, untuk menerapkan pendekatan yang lebih profesional dan berbasis data.
”Saya minta kepada para pejabat, terutama yang menangani pendapatan daerah, harus lebih mengedepankan keilmuan dalam menaikkan pajak daerah,” sarannya.
Ricky meyakini bahwa dengan menggali potensi pendapatan secara cermat dan meminimalisir celah korupsi, kebocoran uang rakyat dapat ditekan secara efektif.
Langkah mutasi ini diharapkan menjadi fondasi awal untuk membangun sistem birokrasi yang lebih bersih dan akuntabel di Kota Bekasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan dari YAMSI tersebut.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
