BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kini tengah berpacu dengan waktu. Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan langkah percepatan pembangunan fisik dan optimalisasi penyerapan anggaran menjelang tutup tahun anggaran 2025.
Instruksi tegas ini dikeluarkan mengingat realisasi fisik di Kota Bekasi dinilai belum berjalan optimal, padahal saat ini telah memasuki triwulan terakhir (Kuartal IV). Pemerintah daerah menargetkan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur krusial tepat waktu demi kepentingan publik.
Optimisme di Tengah Kendala Bahan Baku
Abdul Harris Bobihoe mengakui adanya sejumlah kendala teknis di lapangan, salah satunya terkait ketersediaan material konstruksi yang sempat menghambat laju pengerjaan. Namun, ia menegaskan bahwa hambatan tersebut mulai teratasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Serapan anggaran saat ini sudah cukup berjalan, meski ada kendala. Kemarin sempat saya sampaikan bahwa kita terkendala di bahan baku. Tapi sekarang alhamdulillah suplainya sudah mulai berjalan lancar. Insyaallah, kita optimis bahwa nanti di bulan Desember ini semua selesai,” ujar Harris saat ditemui di Gedung Plaza Pemkot Bekasi usai Apel Pagi, Senin (24/11/2025).
Harris menekankan bahwa sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ia percaya, dengan kerja kolektif antar-instansi, target realisasi dapat tercapai.
”Saya kira prosesnya bisa cepat, karena ini bukannya satu orang yang mengerjakan, tapi banyak pihak. Jadi kita bergerak bersama-sama, insyaallah rampung,” sambungnya.
BPKAD: Realisasi Baru 57 Persen, Target 85 Persen
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Yudianto, memaparkan data riil terkait kondisi penyerapan anggaran. Hingga akhir November 2025, realisasi penyerapan fisik di lingkungan Pemkot Bekasi baru menyentuh angka 57 persen.
Angka ini masih terpaut cukup jauh dari target yang ditetapkan pemerintah daerah untuk penutupan tahun buku.
”Kedepannya diharapkan di akhir Desember itu targetnya bisa mencapai 85 persen untuk penyerapan anggarannya. Memang kemarin ada beberapa proses yang harus dilaksanakan, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur yang penyerapannya masih tergolong rendah,” jelas Yudianto.
Dua Dinas Infrastruktur Jadi Sorotan Khusus
Dalam upaya mengejar ketertinggalan tersebut, Pemkot Bekasi menempatkan dua OPD teknis sebagai prioritas utama pengawasan dan percepatan, yakni:
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan)
- Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)
Yudianto mengungkapkan bahwa kedua dinas ini memegang peranan vital dalam pembangunan infrastruktur kota, namun progresnya masih perlu didorong secara masif.
”Sekarang ada dua prioritas OPD tersebut, posisinya (realisasi) rata-rata masih kurang lebih hampir 25 persenan. Kendalanya mungkin dari OPD yang bersangkutan lebih paham secara teknis. Baik itu dari proses perencanaan, penganggaran, proses tendernya, pelaksanaan, bahkan sampai dengan proses evaluasi dan laporannya,” imbuhnya.
Strategi Rakor dan Evaluasi Menyeluruh
Sebagai langkah konkret untuk mengurai sumbatan birokrasi dan teknis tersebut, BPKAD bersama pimpinan daerah akan segera menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) intensif.
”Nanti kita akan melakukan Rakor bersama juga dengan Pak Wali Kota terkait dengan capaian-capaian. Kita akan bedah progresnya, baik dari sisi pendapatan maupun proses penyerapan APBD Tahun Anggaran 2025 ini agar berjalan efektif dan efisien,” pungkas Yudianto.
Langkah percepatan ini diharapkan tidak hanya sekadar mengejar angka serapan anggaran, tetapi juga memastikan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi dapat dinikmati masyarakat tanpa penundaan lebih lanjut.
Warga Bekasi, mari awasi pembangunan di lingkungan Anda! Jika melihat proyek mangkrak atau pengerjaan yang tidak sesuai, laporkan melalui kanal pengaduan resmi Pemkot Bekasi.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
