Poin Utama:
- Fokus 2026: Tahun pembenahan total dan restrukturisasi utang untuk keberlanjutan bisnis perusahaan.
- Target Evaluasi: Memutus kontrak rekanan swasta yang tidak produktif dan tidak menguntungkan perusahaan.
- Dasar Hukum: PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018.
- Penyebab: Minimnya penyertaan modal dari Pemkab Bekasi sejak 2012 memaksa perusahaan mengandalkan investasi swasta yang kini perlu ditinjau ulang.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rekanan atau pihak ketiga pada tahun anggaran 2026.
Langkah strategis ini diambil demi mengoptimalisasi pendapatan perusahaan serta meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi pelanggan di wilayah Kabupaten Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengapa Evaluasi Kerja Sama Dilakukan Saat Ini?
Evaluasi mendesak dilakukan karena prinsip kerja sama investasi harus bersifat mutual benefit atau saling menguntungkan.
Manajemen menilai perlu adanya peninjauan ulang terhadap kontrak-kontrak lama yang dinilai tidak lagi relevan atau merugikan arus kas perusahaan.
”Yang namanya kerja sama, para pihak harus saling menguntungkan. Karena itu, evaluasi dilakukan. Kemudian, kerja sama hanya dilakukan sesuai kebutuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat,” kata Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi, Reza Luthfi Hasan, kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Kantor Pusat Perumda Tirta Bhagasasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kamis (05/02/2026).
Reza menjelaskan bahwa keterlibatan pihak swasta awalnya dilakukan untuk menutupi celah pendanaan, mengingat sejak tahun 2012, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memiliki keterbatasan dalam memberikan penyertaan modal. Namun, di tahun 2026 yang dicanangkan sebagai “tahun pembenahan”, efisiensi dan produktivitas menjadi harga mati.
Apa Sanksi Bagi Rekanan yang Tidak Produktif?
Manajemen tidak segan mengambil langkah tegas terhadap badan usaha swasta yang performanya buruk. Direktur Umum Perumda Tirta Bhagasasi, Daud Husin, menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja sama adalah opsi nyata jika evaluasi menunjukkan hasil negatif.
Langkah-langkah teknis yang disiapkan meliputi:
- Revisi kebijakan teknis kelanjutan kerja sama.
- Pemutusan kontrak bagi mitra yang tidak berkontribusi pada aspek pelayanan maupun pendapatan.
- Restrukturisasi utang perusahaan.
”Evaluasi kerja sama dengan pihak ketiga telah diagendakan untuk dibahas tahun ini. Akan ada restrukturisasi utang juga. Kita sedang berupaya agar perusahaan ini menjadi lebih baik lagi ke depannya,” ujar Daud.
Bagaimana Sikap Dewan Pengawas Terkait Hal Ini?
Langkah direksi ini mendapat dukungan penuh dari Dewan Pengawas (Dewas). Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi, Ani Gustini, menilai banyak perjanjian kerja sama warisan direksi terdahulu yang perlu dibedah kembali karena dinilai tidak proporsional.
Ani, yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah Bidang Ekonomi Pemkab Bekasi, menegaskan bahwa Dewas tidak ingin perusahaan daerah ini semakin terpuruk akibat beban kontrak yang tidak sehat.
”Pemikiran kami ini sejalan dengan keinginan para direksi sehingga evaluasi menjadi fokus utama tahun ini. Termasuk restrukturisasi utang dengan pihak ketiga,” tegas Ani.
Dengan adanya evaluasi ketat ini, Perumda Tirta Bhagasasi optimis dapat memperluas cakupan wilayah pelayanan sekaligus menyehatkan kondisi finansial perusahaan.
Segenap pegawai juga diminta meningkatkan soliditas untuk mendukung agenda pembenahan tersebut.
Warga Kabupaten Bekasi, apakah Anda merasakan peningkatan atau kendala layanan air bersih di wilayah Anda? Sampaikan laporan Anda melalui kanal pengaduan resmi Perumda Tirta Bhagasasi.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
