Komisi II DPRD Kota Bekasi Usulkan Kenaikan Subsidi Bus Trans Beken Rp12,6 Miliar

​Poin Utama:

• ​Total Usulan Anggaran: Rp12,6 Miliar melalui APBD Perubahan 2026.
• ​Rincian Alokasi: Rp2,8 Miliar (Trans Beken) & Rp9,8 Miliar (Biskita Trans Patriot).
• ​Target Waktu: Pemberlakuan tarif angkutan dijadwalkan mulai awal Maret 2026.
• ​Fokus Integrasi: DPRD mendorong penerapan skema Buy The Service (BTS) agar sopir angkot bisa menjadi angkutan pengumpan (feeder).

​Komisi 2 DPRD Kota Bekasi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) sepakat mengusulkan perubahan subsidi operasional senilai Rp12,6 miliar untuk Bus Trans Beken dan Biskita Trans Patriot yang akan mulai bertarif pada awal Maret 2026.

Kesepakatan ini muncul sebagai langkah strategis untuk menata transportasi publik sekaligus merespons gejolak penolakan dari para sopir Angkutan Kota (Angkot) terhadap armada baru milik Pemkot Bekasi tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Berapa Rincian Subsidi Bus Trans Beken dan Trans Patriot?

​Usulan perubahan subsidi senilai Rp12,6 miliar ini rencananya akan dialokasikan melalui APBD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2026.

Sebelumnya, Dishub Kota Bekasi memproyeksikan alokasi anggaran awal yang lebih kecil, yakni sebesar Rp9 miliar.

​Adapun rincian pembagian usulan anggaran subsidi dari Pemkot Bekasi tersebut meliputi:

• ​Subsidi Bus Trans Beken: Rp2,8 Miliar
• ​Subsidi Bus Biskita Trans Patriot Bekasi: Rp9,8 Miliar

​Apa Hasil Rapat DPRD Kota Bekasi Terkait Nasib Sopir Angkot?

​”Dari hasil rapat tersebut, kami menyepakati beberapa poin penting, termasuk penetapan tarif, rerouting angkot, dan jam operasional Bus Trans Beken,” kata Latu Har Hary kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Kamis (19/02/2026).

​Latu menjelaskan, salah satu fokus utama Komisi 2 DPRD Kota Bekasi adalah memastikan pemerintah daerah tidak menganaktirikan para sopir angkot.

Mengingat kondisi armada angkot saat ini yang memprihatinkan dan sulitnya melakukan peremajaan mandiri, pihaknya mempertanyakan apakah alokasi anggaran belasan miliar tersebut juga bisa menyentuh sektor angkot konvensional.

​Politisi asal Fraksi PKS ini mengusulkan agar skema pembelian layanan atau Buy The Service (BTS) yang dinikmati Bus Trans Beken juga dapat diadaptasi untuk membantu operasional para sopir angkot yang terdampak rute baru.

​Bagaimana Rencana Integrasi Transportasi di Kota Bekasi?

​Subsidi yang berkeadilan diharapkan mampu mengoptimalkan transportasi modern sekaligus mengintegrasikan angkot sebagai angkutan pengumpan (feeder) menuju halte-halte utama.

Latu menegaskan bahwa penataan angkutan umum terpadu tanpa mematikan mata pencaharian warga ini sejalan dengan janji politik Wali Kota Bekasi yang tertuang dalam RPJMD.

​Oleh karena itu, Komisi 2 meminta Dishub Kota Bekasi untuk segera menyusun kajian komprehensif terkait transformasi angkot.

Kajian ini sangat krusial untuk memetakan potensi investasi, termasuk mencari pengusaha transportasi yang bersedia memberikan modal peremajaan armada untuk pilot project di masa depan.

​Jika skema integrasi transportasi ini dieksekusi dengan baik dan transparan, permasalahan konflik rute angkutan umum diyakini dapat diselesaikan secara komprehensif.

Win-win solution antara Pemkot Bekasi, operator bus, dan sopir angkot akan bermuara pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

​Bagaimana pendapat Anda tentang rencana tarif angkutan dan usulan integrasi angkot di atas? Sampaikan keluhan atau saran Anda terkait pelayanan transportasi umum di wilayah Anda melalui kolom komentar atau kanal pengaduan resmi Lapor Pemkot Bekasi!