Poin Utama:
- Kebijakan diskon pajak BPHTB dan PBB dinilai efektif mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani warga.
- Pemkot Bekasi merespons cepat perbaikan infrastruktur jalan rusak yang sempat dikeluhkan warga.
- Mitigasi banjir sukses dikoordinasikan hingga tingkat nasional, membawa bantuan langsung dari kementerian terkait.
- Rotasi ASN diwajibkan menggunakan sistem meritokrasi untuk merespons viralnya keluhan pelayanan publik.
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Samuel Sitompul, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap kinerja Wali Kota Bekasi beserta jajarannya di lingkungan Pemkot Bekasi.
Penilaian ini menyoroti keberhasilan program pro-rakyat di sektor pajak dan infrastruktur, hingga desakan perbaikan layanan publik pasca viralnya keluhan warga terkait birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apa Saja Prestasi Kepemimpinan Wali Kota Bekasi Saat Ini?
Prestasi kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Abdul Harris Bobihoe mendapat sorotan positif, terutama dalam hal kebijakan ekonomi dan infrastruktur selama setahun terakhir. Langkah strategis pemerintah daerah ini dinilai berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat kecil.
”Nah ini salah satu kebijakan yang pro-rakyat menurut saya, karena tidak membebankan pajak begitu besar kepada rakyat. Ini suatu langkah yang saya apresiasi terkait dengan pertumbuhan PAD kita,” kata Samuel Sitompul kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Sabtu (21/02/2026).
Berdasarkan evaluasi legislatif, Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi ini membeberkan empat capaian utama dalam setahun kepemimpinan Tri Adhianto-Harris Bobihoe di Kota Bekasi, yakni:
- Diskon Pajak Daerah: Potongan pembayaran untuk BPHTB dan PBB yang justru berhasil menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Perbaikan Infrastruktur Cepat: Respons instan terhadap keluhan jalan rusak yang viral di media sosial.
- Mitigasi Bencana Terpadu: Manuver komunikasi strategis dengan pemerintah provinsi dan nasional untuk penanganan banjir di titik rawan seperti wilayah Jatiasih dan Rawalumbu.
- Transparansi Anggaran: Keberhasilan menjaga uang rakyat yang dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari audit BPK RI.
Mengapa Pelayanan Publik ASN Pemkot Bekasi Dikritik?
Pelayanan publik di tingkat birokrasi bawah masih menjadi catatan merah akibat keluhan masyarakat yang viral di media sosial baru-baru ini.
Kasus seorang influencer yang mendapat pengalaman buruk saat mengurus dokumen membuktikan bahwa kecepatan infrastruktur belum sepenuhnya diimbangi oleh kualitas pelayanan administrasi.
Samuel mendesak Pemkot Bekasi untuk segera berbenah dan mengevaluasi kinerja jajarannya. Rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menyentuh akar permasalahan di lapangan.
Penerapan sistem meritokrasi menjadi harga mati dalam penempatan pejabat daerah. Posisi strategis harus diisi oleh sosok yang tepat (the right man in the right place).
“Di mana ASN yang berprestasi diberikan apresiasi, sementara mereka yang lamban melayani warga wajib dievaluasi secara tegas,” tuturnya.
Menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik yang masif dan kualitas sumber daya manusia di tubuh birokrasi, kata dia, tentu menjadi pekerjaan rumah krusial bagi Pemkot Bekasi ke depannya.
“Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur dari jalan yang mulus, tetapi juga dari senyum kepuasan saat dilayani oleh aparatur negaranya,” tutupnya.
Punya keluhan terkait pelayanan publik ASN atau menemukan jalan rusak di lingkungan Kelurahan dan Kecamatan Anda? Laporkan segera melalui layanan pengaduan resmi Pemkot Bekasi atau sampaikan langsung ke redaksi RakyatBekasi.Com!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
