Poin Utama:
- Insiden maut kendaraan operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ugal-ugalan menewaskan seorang pedagang UMKM di kawasan Bekasi Timur.
- DPC GMNI Kota Bekasi mengutuk keras kelalaian pengemudi dan minimnya Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi di lapangan.
- Program unggulan Presiden dipandang perlu dievaluasi menyeluruh karena membebani APBN daerah di tengah ekonomi sulit.
- GMNI berjanji menginvestigasi dugaan keterlibatan pejabat publik Pemkot Bekasi yang merangkap sebagai pengusaha dapur MBG.
Kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bekasi Timur, Kota Bekasi, memicu reaksi keras dari elemen mahasiswa.
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Bekasi secara tegas mengutuk aksi ugal-ugalan pengemudi yang merenggut nyawa seorang pedagang UMKM setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Insiden memilukan ini dinilai sebagai potret kelam dari implementasi program unggulan pemerintah pusat yang terkesan buru-buru, serta minim pengawasan dan manajerial yang matang.
Mengapa GMNI Kritik Keras Kecelakaan Mobil MBG di Bekasi Timur?
Insiden tewasnya pedagang UMKM akibat tertabrak mobil operasional MBG menjadi puncak kekecewaan GMNI terhadap tata kelola program tersebut di lapangan.
Ketua DPC GMNI Kota Bekasi, Nicolas Tamba, memandang kejadian tragis ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan cerminan kegagalan sistematis dari sebuah kebijakan bernilai triliunan rupiah.
”Insiden kecelakaan tersebut merupakan bentuk kegagalan dari program makan bergizi gratis yang selalu dibanggakan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Nicolas Tamba kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (12/05/2026).
Lebih lanjut, Nicolas menyoroti triliunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersedot untuk program ini.
Ia memandang implementasi kebijakan tersebut kini sudah semakin jauh dari cita-cita awal dan mendesak Presiden untuk berani mengakui serta melakukan evaluasi menyeluruh.
Apa Dampak Negatif Program Makan Bergizi Gratis di Daerah?
Selain masalah fatalitas Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi yang memakan korban jiwa, GMNI juga menyoroti beban ekonomi akibat pemangkasan anggaran daerah. Banyak sektor esensial yang dananya terkena refocusing dengan dalih efisiensi, demi mempertahankan kuota MBG secara utuh.
”Hadirnya MBG memang membawa dampak positif bagi beberapa masyarakat, kita akui itu. Tetapi tak sedikit juga dampak negatifnya, hari ini kalau kita mau jujur dan buka-bukaan. Berjalannya program MBG di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini pastinya menjadi beban bagi kita semua,” kata Bung Nico sapaan Karibnya.
Menurut kajian DPC GMNI Kota Bekasi, distribusi MBG seharusnya memperhatikan beberapa poin kritis berikut:
- Target Proporsional: Penyaluran harus disesuaikan secara riil dengan kebutuhan wilayah, bukan disamaratakan.
- Tepat Sasaran: Diutamakan khusus untuk anak-anak yang benar-benar mengalami ketergantungan atau krisis gizi.
- Efisiensi Terarah: Tidak mengorbankan anggaran krusial Pemkot Bekasi dan daerah lain hanya untuk memenuhi kuota absolut MBG.
Benarkah Ada Pejabat Publik di Balik Dapur MBG Kota Bekasi?
Menyikapi hilangnya nyawa akibat keteledoran petugas distribusi, DPC GMNI Kota Bekasi menyampaikan belasungkawa mendalam dan bersiap mengawal kasus ini.
Mereka mendesak pertanggungjawaban dari segala lini, mulai dari pemerintah pusat, Pemkot Bekasi, Badan Gizi Nasional, hingga pengusaha penyedia katering.
Sebagai langkah konkret, mahasiswa menyatakan akan turun tangan melakukan investigasi mendalam terkait siapa aktor utama di balik perusahaan penyedia layanan dapur MBG di wilayah Kota Bekasi.
”Dan kami akan investigasi juga, karena tak jarang para pejabat publik yang menjadi pengusaha dapur MBG itu sendiri. Tentu mereka yang sudah meraup untung banyak dari MBG ini harus bertanggung jawab atas kelalaian ini,” tuturnya.
Tragedi jatuhnya korban jiwa di Bekasi Timur ini harus menjadi peringatan keras bagi pelaksana program.
Jangan sampai program berniat mulia justru membawa nestapa bagi masyarakat kecil akibat bobroknya manajerial operasional di lapangan.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai urgensi evaluasi program Makan Bergizi Gratis di Kota Bekasi? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan bagikan artikel ini. Baca terus informasi tajam dan terpercaya seputar pemerintahan hanya di RakyatBekasi.Com!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
