Poin Utama:
- Kritik Keras: Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Kamil Syaikhu, mengkritik frekuensi rotasi pejabat yang dinilai terlalu sering dan mengganggu ritme birokrasi.
- Dampak Pembangunan: Mutasi berkepanjangan dikhawatirkan menghambat program strategis seperti penanganan banjir, sampah, dan kemacetan.
- Mutasi Terbaru: Wali Kota Bekasi Tri Adhianto baru saja merotasi Kepala Disparbud dan Kepala Diskominfostandi pada Rabu, 13 Mei 2026.
- Kekosongan Jabatan: Sejumlah posisi strategis seperti Kadisdik dan Inspektorat masih kosong dan akan diisi secara bertahap.
Kebijakan bongkar pasang kabinet yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Kamil Syaikhu, menegaskan bahwa stabilitas birokrasi jauh lebih mendesak dibandingkan rotasi jabatan yang terus berulang.
Kritik ini mencuat usai Wali Kota Bekasi kembali melakukan mutasi pejabat eselon 2B di tengah tumpukan persoalan kota yang belum tuntas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengapa DPRD mengkritik kebijakan mutasi pejabat di Pemkot Bekasi?
Kamil menilai frekuensi rotasi yang terlalu mepet antar waktu pelaksanaan dapat merusak konsentrasi organisasi dalam menjalankan program pembangunan.
Putra eks Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013 – 2018 Ahmad Syaikhu ini menekankan bahwa masyarakat saat ini lebih membutuhkan solusi konkret dibandingkan sekadar pergantian wajah di kursi kedinasan.
”Masyarakat ingin melihat percepatan penanganan banjir, sampah, kemacetan, pelayanan publik, dan peningkatan PAD. Kalau pejabat terus berganti, kapan program bisa berjalan maksimal?” sindir Kamil Syaikhu kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Kamis (14/05/2026).
Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti dampak psikologis bagi ASN. Menurutnya, ketidakpastian posisi membuat ASN lebih sibuk “mengamankan kursi” daripada melahirkan inovasi pelayanan.
Oleh karenanya dirinya menuntut Pemkot Bekasi transparan mengenai parameter penilaian kinerja yang menjadi dasar mutasi tersebut.
Siapa saja pejabat Eselon 2 yang baru saja dirotasi oleh Wali Kota Bekasi?
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melakukan penyegaran organisasi pada tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2B).
Dalam keputusan terbaru, posisi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) kini resmi diisi oleh Nadih Arifin, yang sebelumnya menjabat Kadiskominfostandi.
Sementara itu, Dzikron yang sebelumnya menahkodai Disparbud, kini dipercaya mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
”Hari ini tentu bagian dari proses evaluasi terkait dengan bagaimana kita upaya-upaya percepatan program disesuaikan dengan visi-misi Pemerintah Kota Bekasi,” tegas Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Kantor Wali Kota Bekasi, Rabu (13/05/2026).
Jabatan apa saja yang masih kosong di lingkungan Pemkot Bekasi?
Meskipun rotasi telah dilakukan, sejumlah posisi strategis di lingkup Pemerintah Daerah masih berstatus kosong dan akan diisi secara bertahap melalui mekanisme evaluasi. Berikut adalah daftar kekosongan jabatan saat ini:
- Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik)
- Kepala Diskominfostandi
- Kepala Inspektorat
- Asisten Daerah (Asda) 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Dinamika mutasi di lingkungan Pemkot Bekasi kini menyisakan tantangan besar terkait efektivitas kinerja di sisa masa jabatan pemerintahan.
Transparansi dan hasil nyata di lapangan akan menjadi pembuktian apakah rotasi ini benar-benar demi rakyat atau sekadar formalitas birokrasi.
Bagaimana pendapat Anda mengenai seringnya mutasi pejabat di Kota Bekasi? Sampaikan opini Anda di kolom komentar atau bagikan berita ini ke warga Bekasi lainnya!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
