Poin Utama:
- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menargetkan pembayaran ganti rugi 73 bidang tanah untuk Flyover Bulak Kapal cair sepenuhnya pada akhir Juni 2026.
- Total anggaran proyek mencapai lebih dari Rp360 Miliar, di mana Rp107 Miliar dialokasikan khusus untuk membebaskan lahan seluas 10.637 meter persegi.
- Konstruksi tahap awal senilai Rp20 Miliar yang didanai Pemprov Jawa Barat akan dilelang pada Juli dan mulai dikerjakan Agustus 2026.
- Jalan layang sepanjang 768 meter ini akan membentang dari Jalan Joyo Martono hingga Jalan Pahlawan untuk meminimalisir kemacetan dan risiko kecelakaan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) memastikan proses pembayaran ganti rugi lahan proyek Flyover (FO) Bulak Kapal tuntas pada akhir Juni 2026.
Akselerasi pembebasan lahan ini dikebut guna segera mengurai benang kusut kemacetan di persimpangan Jalan Joyo Martono hingga Jalan Pahlawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah urusan lahan beres, tahapan lelang dan konstruksi fisik infrastruktur strategis ini akan langsung dieksekusi secara maraton pada kuartal ketiga tahun ini.
Kapan Ganti Rugi Lahan Flyover Bulak Kapal Cair?
Pembayaran ganti rugi bagi 73 Kepala Keluarga (KK) terdampak ditargetkan mulai cair pada akhir Juni 2026.
Saat ini, Disperkimtan Kota Bekasi dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah merampungkan tahapan verifikasi final, menyusul telah selesainya masa sanggah dari warga pemilik tanah yang sempat menunda target awal di bulan Juni.
”Posisi terakhir, kami sudah menyelesaikan proses sanggah. Sekarang kami sedang berproses dengan BPN untuk melaksanakan verifikasi final. Setelah verifikasi final selesai, barulah masuk ke proses pencairan keuangan,” kata Kepala Disperkimtan Kota Bekasi Widayat Subroto Hardi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (17/06/2026).
Guna merealisasikan hal tersebut, Pemkot Bekasi telah menyiapkan dana segar dari APBD senilai Rp100 Miliar. Dana ganti rugi ini akan segera disalurkan secara bertahap kepada masyarakat, segera setelah Tim Appraisal merilis hasil penilaian harga tanah yang sah.
“Dengan kurang lebih untuk biaya proses ganti rugi lahan membutuhkan anggaran sebesar Rp 100 Miliar dari APBD Kota Bekasi. Dan uangnya sendiri sudah siap, untuk dibayarkan. Tetapi, dari lahan tersebut harus dinilai dan dikeluarkan dulu oleh Tim Appraisal,” ujarnya.
Sebelumnya, kendala yang dialami oleh Disperkimtan Kota Bekasi ialah ada beberapa sanggahan yang diajukan oleh pemilik tanah terkait proses biaya ganti rugi lahan. Sehingga, sanggahan tersebut sempat menjadi kendala, lantaran target awal yang seharusnya rampung secara pembayaran pada Awal Juni. Tetapi, meleset secara waktu.
“Karena kita belum melakukan pembayaran. Kemarin ada beberapa sanggahan yang diajukan oleh pemilik tanah yang perlu dibahaskan kembali secara penyesuaian. Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan,” ucap Widayat melalui keterangannya, Selasa (02/06/2026) lalu.
Menurut Widayat, ada beberapa sanggahan yang diajukan ulang oleh para pemilik lahan. Dan hal itulah yang kini tengah dilakukan penyesuaian lebih lanjut oleh Disperkimtan.
“Setelah itu, apabila semua sudah rampung terselesaikan. Maka akan segera kita bayarkan kepada pihak pihak terkait. Target kita sih semoga pertengahan Juni, seluruh administrasi pembayaran sudah fix bisa terbayarkan,” jelasnya.
Wilayah Mana Saja yang Terdampak Pembebasan Lahan?
Proyek jalan layang pengurai kemacetan ini membutuhkan lahan seluas 10.637 meter persegi. Kebutuhan lahan tersebut mencakup 73 bidang tanah yang terdiri dari milik warga perseorangan serta lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Area terdampak secara spesifik tersebar di sejumlah titik strategis di Kecamatan Bekasi Timur.
Berikut adalah rincian sebaran wilayah kelurahan yang terdampak pembebasan lahan:
- Kelurahan Margahayu: 23 bidang tanah.
- Kelurahan Duren Jaya: 21 bidang tanah.
- Kelurahan Aren Jaya: 17 bidang tanah.
Sisa bidang tanah lainnya merupakan lahan PSU yang sejak awal memang dialokasikan untuk menunjang fasilitas infrastruktur publik di wilayah tersebut.
Berapa Total Anggaran dan Kapan Konstruksi Flyover Dimulai?
Pembangunan Flyover Bulak Kapal yang membentang sepanjang 768 meter ini diproyeksikan menelan total anggaran mencapai lebih dari Rp360 Miliar.
Proporsi biaya tersebut terbagi atas pengadaan lahan sebesar Rp107 Miliar dan kebutuhan konstruksi fisik yang mencapai Rp253 Miliar.
Pengerjaan fisik tahap awal akan segera bergulir menggunakan suntikan dana Rp20 Miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
”Lelang dari pihak Provinsi itu kan rencana Juli. Gak apa-apa lelang dimulai aja. Karena pertengahan Juni ini kita sudah selesai untuk proses biaya ganti rugi lahan. Jadi, proses biaya ganti rugi lahan selesai, nanti tinggal penyesuaian lanjutan memasuki waktu konstruksi pekerjaan fisik,” tegas Widayat.
Akselerasi pembangunan jalan layang ini menjadi hal yang sangat mendesak demi meminimalisir kemacetan akut di simpang Bulak Kapal.
Selain itu, proyek ini juga krusial untuk mendukung sinkronisasi rekayasa jalur ganda ganda (Double-double Track / DDT) PT KAI, serta menjadi respons tegas Pemkot Bekasi dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas pascainsiden kecelakaan kereta di pelintasan Stasiun Bekasi Timur pada akhir April lalu.
Tuntasnya proses pembebasan lahan ini menjadi angin segar bagi kelancaran pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi.
Diharapkan, proses konstruksi ke depannya berjalan tanpa hambatan sehingga warga dapat segera menikmati lalu lintas yang lebih lancar dan aman.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai desain dan target rampungnya Flyover Bulak Kapal ini? Mari bagikan informasi penting ini ke grup WhatsApp RT/RW Anda dan ikuti terus perkembangan pembangunan infrastruktur di kawasan Anda hanya di RakyatBekasi.com.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
