Poin Utama:
- Apresiasi Skandal MBG: Mahamuda Bekasi memuji langkah cepat dan transparansi Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, dalam menepis keterlibatan pada isu nasional skandal MBG.
- Darurat Begal: Pemkab Bekasi didesak tidak lepas tangan dan segera menggandeng pihak swasta (CSR) untuk memasang CCTV di kawasan rawan kejahatan.
- Pemberantasan Obat Keras: Organisasi kepemudaan ini mendukung penuh pemberantasan obat tipe G (Tramadol) yang dinilai mengancam Visi Indonesia Emas 2045.
Organisasi kepemudaan Mahamuda Bekasi secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni, dalam menjaga kondusivitas wilayah serta merespons cepat isu nasional skandal MBG.
Di sisi lain, mereka juga melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi agar tidak tutup mata terhadap tingginya angka kriminalitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemkab Bekasi didesak segera turun tangan dan berkolaborasi dengan pihak swasta untuk menuntaskan krisis keamanan, terutama ancaman begal di jalanan.
Mengapa Mahamuda Bekasi Mengapresiasi Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni?
Mahamuda Bekasi menilai Kombes Sumarni memiliki integritas tinggi berkat langkah preventif, represif, serta transparansi cepatnya terkait isu nasional yang sedang berkembang.
Penegakan hukum di Kabupaten Bekasi dinilai berada di jalur yang tepat untuk mengamankan wilayah hukumnya.
”Langkah cepat Ibu Kombes Sumarni dalam memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat dalam skandal MBG yang sedang menjadi sorotan nasional adalah bukti integritas seorang pemimpin. Ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi Polri, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi,” kata Jaelani Nurseha selaku perwakilan Mahamuda Bekasi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Kamis (25/06/2026).
Apa Solusi Mengatasi Darurat Begal di Kabupaten Bekasi?
Solusi konkret yang didorong untuk menekan angka kriminalitas adalah pelibatan pihak ketiga melalui optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Dana ini harus diarahkan untuk pengadaan dan pemasangan kamera CCTV yang terintegrasi di titik-titik rawan begal dan pencurian.
Pemanfaatan teknologi pengawasan yang terhubung langsung dengan Command Center Polres Metro Bekasi dinilai sangat efektif mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
Urusan keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian; Pemkab Bekasi harus hadir sebagai leading sector yang menjembatani komunikasi lintas instansi (Muspida).
”Soliditas antar unsur Muspida harus terus terjalin. Libatkan pihak ketiga untuk berkontribusi dalam pengawasan pemasangan CCTV di wilayah rawan begal maupun kriminal lainnya sebagai aktualisasi program CSR. Pemkab harus serius melihat tingginya angka kriminalitas di Bekasi,” tegas Jaelani.
Bagaimana Dampak Peredaran Obat Tipe G Terhadap Visi Indonesia Emas 2045?
Selain masalah kejahatan jalanan, peredaran masif obat keras terbatas tipe G (seperti Tramadol dan Hexymer) dinilai sebagai ancaman serius bagi generasi muda.
Mahamuda Bekasi mendukung penuh langkah tegas kepolisian dalam menyapu bersih peredaran obat terlarang tersebut hingga ke akar-akarnya.
Penyalahgunaan obat-obatan di kalangan remaja dan pemuda Kabupaten Bekasi secara langsung menjadi penghambat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Karena penyalahgunaan obat termasuk penghambat Visi Indonesia Emas 2045,” tutup Jaelani.
Sinergi yang kuat antara Pemkab Bekasi, Polres Metro Bekasi, dan sektor swasta kini menjadi kunci utama untuk membebaskan masyarakat dari bayang-bayang ketakutan aksi kriminalitas.
Bagaimana pendapat Anda tentang kinerja Pemkab Bekasi dalam menangani masalah begal? Tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini untuk menyuarakan aspirasi warga Bekasi! Baca juga berita selengkapnya seputar kebijakan Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi hanya di RakyatBekasi.com.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
