- Akar konflik daerah bermula dari ketidakadilan struktural di bidang ekonomi, sosial, dan politik.
- Konflik berlarut sering bertransformasi menjadi isu suku dan agama karena dimanipulasi oleh elite lokal.
- Insiden pengibaran bendera GAM dan kontak senjata OPM menjadi bukti eskalasi konflik yang membahayakan negara.
- Pencegahan apriori sangat krusial untuk menutup celah ketidakadilan sebelum konflik meledak menjadi disintegrasi bangsa.
Ketidakadilan struktural di bidang ekonomi, sosial, dan politik menjadi akar utama pecahnya konflik daerah di Indonesia.
Direktur LBH FRAKSI ’98, Naupal Al Rasyid, menyoroti bagaimana konflik tersebut kini bertransformasi menjadi isu primordial yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Insiden berulang di Aceh dan Papua menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera melakukan upaya pencegahan secara apriori.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Transformasi Konflik Daerah: Dari Ekonomi Menjadi Isu Suku dan Agama
”Konflik di daerah yang berlangsung lama akan mengalami transformasi yang semulanya dalam bidang ekonomi, sosial dan politik berubah menjadi latar belakang kedaerahan dan kesukuan,” kata Naupal Al Rasyid kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Minggu (16/08/2026).
Menurut Naupal, masyarakat Indonesia yang sangat plural menyimpan banyak potensi konflik laten pada simpul-simpul perbedaan.
Setiap kali simpul tersebut merenggang, konflik dengan mudah meletus dan bertransformasi melampaui tujuan awalnya.
Mengapa Akar Konflik Daerah Sulit Dipadamkan?
Akar konflik daerah sulit dipadamkan karena bersumber dari rasa ketidakadilan serta perebutan sumber daya yang dibiarkan tanpa solusi pasti.
Masalah ini secara konsisten memicu ketegangan antarwarga, benturan kepentingan elite lokal, hingga manipulasi identitas kelompok.
Sejalan dengan pandangan Sosiolog Lewis A. Coser (Demartoto, 2010), konflik sebenarnya merupakan gejala yang melekat pada masyarakat sebagai pendorong perubahan.
Namun, jika dibiarkan berlarut, konflik ini menciptakan ketidakteraturan sosial atau konflik eksternal yang merusak tatanan masyarakat.
Demontrasi massa kerap menjadi wujud nyata dari kekecewaan terhadap sistem yang dinilai tidak adil.
Bagaimana Dampak Eskalasi Konflik Eksternal terhadap NKRI?
Eskalasi konflik eksternal yang dibiarkan akan memicu perpecahan, disintegrasi, dan tindakan destruktif massa yang mengancam keutuhan negara.
Naupal mencontohkan peristiwa pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 15 Agustus 2026 lalu, yang memicu kericuhan.
Kondisi serupa terjadi di Papua, ketika prajurit Satgas TNI di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III terluka akibat kontak senjata dengan kelompok TPNPB-OPM.
Menurut pandangan Soerjono Soekanto (1985), kata Naupal, konflik semacam ini justru akan meningkatkan solidaritas kelompok internal yang berhadapan dengan negara, sehingga masalah semakin sulit diurai.
Apa Peran Elite Lokal dalam Memperkeruh Suasana?
Elite kelompok lokal kerap memperkeruh suasana dengan mengkapitalisasi sentimen primordial dan agama demi mendulang dukungan publik.
Pergeseran akar masalah ini tidak terjadi secara spontan, melainkan sengaja didorong untuk kepentingan politik praktis.
Agama sering kali dijadikan alat legitimasi moral untuk membenarkan tindakan destruktif. Ujung dari manuver elite lokal ini bermuara pada perebutan jabatan publik, redistribusi anggaran daerah, serta penguasaan aset-aset daerah yang semakin merugikan masyarakat luas.
Bagaimana Solusi Mencegah Disintegrasi Bangsa akibat Konflik?
Solusi utama untuk mencegah disintegrasi bangsa adalah melalui penerapan langkah pencegahan secara apriori.
Langkah antisipatif ini harus dilakukan berdasarkan analisis logis, teoretis, dan data kerawanan intelijen sebelum sebuah konflik benar-benar meledak ke permukaan.
Fokus utama pemerintah harus diarahkan pada penutupan celah ketidakadilan struktural dan kesenjangan ekonomi.
Jika pemerintah gagal meredam eskalasi ini, iklim usaha dan proses pemerintahan tidak akan kondusif, yang berujung pada gagalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah (Ayyub Siswanto, 2014).
Melihat dinamika konflik daerah yang terus bertransformasi dan mengancam keutuhan bangsa, pemerintah tidak boleh sekadar menjadi pemadam kebakaran.
Evaluasi sistemik terhadap keadilan ekonomi dan sosial harus segera diwujudkan demi menjaga tegaknya muruah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ingin terus mendapatkan informasi tajam, kritis, dan tepercaya seputar kebijakan publik dan isu terkini? Ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di [sini] agar selalu update!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
