- Sejarah mencatat keterlibatan Operasi Khusus (Opsus) Orde Baru pada 1969 dalam memecah belah kekuatan Darul Islam (DI) demi kemenangan Golkar.
- Pemberian konsesi bisnis, seperti distribusi minyak tanah dari Pertamina, menjadi awal mula gerakan Islam dijadikan proksi kekuasaan.
- Penulis Syahrul E Dasopang menilai praktik koruptif ini merusak moral dan muruah perjuangan Islam hingga saat ini.
- Solusi ke depan menuntut pergerakan untuk berfokus pada substansi, pembelaan kaum tertindas, serta penguatan ekonomi konstituen umat.
Banyak pihak bertanya-tanya mengapa sejumlah gerakan Islam di Indonesia kerap bersikap reaksioner dan cenderung memihak pada status quo pemerintahan saat dinamika politik sedang memanas.
Penulis buku “Mengapa Gerakan Islam Gagal?”, Syahrul E Dasopang, mengungkap bahwa akar masalah ini bermula sejak operasi intelijen Orde Baru pada tahun 1969 yang memanipulasi tokoh-tokoh pergerakan demi kepentingan politik berbalut konsesi ekonomi.
Menelusuri Akar Sejarah Politik Gerakan Islam Era Orde Baru
Pergeseran nilai juang dari pergerakan Islam di Indonesia tidak terjadi dalam waktu semalam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terdapat intervensi sistematis dari negara yang perlahan menggerus idealisme organisasi.
Bagaimana Orde Baru Memecah Belah Gerakan Islam?
Pemerintah Orde Baru menggunakan taktik pecah-belah secara sistematis.
Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1969, setelah militer menggulingkan Soekarno, seorang Mayor Angkatan Darat bernama Pitut Soeharto mendapat mandat khusus dari Ali Moertopo.
Ali Moertopo yang saat itu merupakan asisten pribadi Presiden Soeharto sekaligus penanggung jawab Operasi Khusus (Opsus), memerintahkan agar kekuatan Darul Islam (DI) dipecah belah.
Tujuannya sangat politis, yakni menggiring suara basis DI di Jawa Barat untuk memenangkan Golkar pada Pemilu 3 Juli 1971.
Operasi bersandi Komando Jihad ini berhasil menciptakan friksi. Kubu Dodo Muhammad Darda (putra Imam Kartosoewirjo) menolak bersekutu dengan Orde Baru. Sebaliknya, tokoh DI lain seperti Danu Muhammad Hasan dan Ateng Djaelani memilih berdamai setelah dieksploitasi dengan suapan konsesi bisnis minyak tanah dari Pertamina.
Apa Dampak Konsesi Bisnis Terhadap Moral Pergerakan?
Pemberian konsesi tersebut melahirkan pola hubungan yang sangat berbahaya bagi independensi umat.
“Sejak terbinanya hubungan Opsus dengan pentolan-pentolan DI tersebut, maka terjadilah pola hubungan yang sangat berbahaya, di mana gerakan Islam seperti DI menempatkan diri sebagai proksi pemerintah dengan imbalan uang dan konsesi bisnis,” kata Syahrul E Dasopang kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui naskah opininya, Minggu (30/08/2026).
Praktik ini menjadi candu dan menciptakan celah bagi para petualang politik untuk mencari pendanaan. Dampak fatalnya adalah hancurnya landasan moral dari gerakan itu sendiri.
Agama sering kali hanya dijadikan pemicu sentimen untuk memobilisasi massa yang polos, yang ujungnya “dijual” untuk mendapatkan pengaruh atau legitimasi dari pemerintah.
Mengapa Politik Gerakan Islam Saat Ini Mudah Menjadi Proksi?
Kondisi tersebut terus terlembagakan dan bertahan hingga sistem politik modern saat ini. Banyak elit pengurus yang mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok dari praktik koruptif tersebut.
Hal inilah yang menjawab mengapa banyak wakil dari kelompok pergerakan bersikap reaksioner dan memihak pada status quo pemerintahan.
Di sisi lain, akar permasalahan juga terletak pada kerapuhan ekonomi di tubuh umat yang menjadi basis konstituen.
Lemahnya ketahanan ekonomi umat membuat mereka tidak berdaya menyingkirkan elit-elit korup yang memimpin mereka, karena figur-figur pragmatis tersebut sering kali dianggap lebih mampu memberikan perlindungan atau keuntungan ekonomi jangka pendek dibandingkan figur moralis.
Apa Solusi Mengembalikan Maruah Politik Gerakan Islam?
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan substansifikasi gerakan, bukan sekadar terjebak pada formalisasi simbol-simbol di ruang publik.
Substansi pergerakan harus berorientasi pada pemenangan moral, membela kaum tertindas, serta mewujudkan keadilan akses dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
Kedua, kecenderungan praktik pragmatis ini hanya dapat ditekan jika umat tidak lagi miskin dan rapuh secara ekonomi.
Penguatan kemandirian ekonomi umat merupakan kunci utama agar gerakan Islam, baik partai, ormas, maupun figur-figurnya, memiliki wibawa yang kuat dan tidak gampang ditaklukkan oleh kekuasaan.
Sejarah panjang intervensi kekuasaan masa lalu harus menjadi pelajaran berharga bagi pergerakan politik masa kini.
Tanpa kemandirian ekonomi dan integritas moral, sebuah organisasi akan terus terjebak dalam lingkaran setan pragmatisme.
Jangan lewatkan ulasan tajam dan berita mendalam lainnya. Dapatkan update informasi tercepat dengan bergabung dan ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi di [sini].
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Penulis : Syahrul E Dasopang
Editor : Bung Ewox
