- Direktur Eksekutif IPPS, Yusuf Blegur, menilai Aksi 27 Agustus 2026 oleh AMPB di DPR RI sarat dengan pengalihan isu dan agenda terselubung pemerintah.
- Terdapat diskriminasi pengamanan; unjuk rasa mahasiswa direpresi, sementara aksi AMPB difasilitasi layaknya mendapat “karpet merah”.
- Mobilisasi massa dituding sebagai rekayasa sosial untuk meredam gelombang protes pelengseran rezim Prabowo-Gibran dan tuntutan mengadili Jokowi.
- Jatuhnya korban jiwa warga sipil tak berdosa memicu desakan agar aparatur negara bertanggung jawab secara etis dan hukum.
Direktur Eksekutif Institute for Public Policy (IPPS), Yusuf Blegur, melontarkan kritik tajam terhadap demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR RI pada Selasa (27/08/2026) lalu.
Aksi 27 Agustus 2026 tersebut dinilai bukan sekadar penyampaian aspirasi murni, melainkan skenario pengalihan isu di tengah krisis multidimensi.
Situasi ini kian memanas menyusul tewasnya seorang warga sipil akibat dugaan bentrokan yang melibatkan organisasi masyarakat (Ormas).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengupas Skenario Pengalihan Isu Politik dalam Aksi 27 Agustus 2026
”Isu perampasan aset bagi para koruptor memang penting, tapi dalam aksi unjuk rasa yang dimobilisasi secara sektoral tanpa tahapan konsolidasi, aksi ini cenderung konvensional dan relatif terkoordinasi dengan orang-orang pemerintahan,” kata Yusuf Blegur kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Sabtu (29/08/2026).
Yusuf menilai, unjuk rasa yang dimotori AMPB tersebut terkesan eksklusif. Menurutnya, keterlibatan invisible hand dalam gerakan ini justru mereduksi desakan fundamental terkait distorsi penyelenggaraan negara yang sedang disuarakan rakyat.
Mengapa Aksi AMPB di DPR RI Dianggap Memiliki Agenda Terselubung?
Perbedaan perlakuan aparat terhadap massa aksi menjadi sorotan utama dalam analisis IPPS. Aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia, termasuk BEM UI, kerap diwarnai tindakan represif aparat dan blokade ketat sehingga aspirasi gagal tersampaikan.
Sebaliknya, Yusuf melihat ada fasilitas “karpet merah” yang disediakan oleh parlemen dan lingkaran dalam kekuasaan untuk massa AMPB.
Ia menyebut partisipan aksi tersebut didominasi massa cair yang jauh dari semangat progresif perlawanan.
Isu perampasan aset memang krusial, namun dianggap tidak mendesak saat rakyat sedang gencar melakukan mosi tidak percaya.
Tuntutan sesungguhnya di akar rumput saat ini berpusat pada wacana pelengseran Prabowo-Gibran dan desakan untuk mengadili Jokowi.
Apa Dampak Kehadiran Ormas GRIB dalam Dinamika Unjuk Rasa Saat Ini?
IPPS menuding ada upaya rekayasa sosial di balik layar yang didesain untuk menciptakan ilusi berjalannya ruang demokrasi ekstra parlementer.
Aksi ini dianggap sebagai konspirasi elemen pemerintahan—termasuk pertahanan, keamanan, dan intelijen—untuk meredam gerakan kritis masyarakat.
Yusuf membandingkan situasi ini dengan era menjelang kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998 silam.
Ia menyoroti pengerahan ormas seperti GRIB yang seolah difungsikan kembali sebagai kelompok PAM Swakarsa.
Kelompok masyarakat ini diduga diadu domba untuk menangani unjuk rasa yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan.
Strategi ini secara sistematis dinilai telah mengaborsi suara kritis yang menuntut keadilan atas krisis multidimensi yang melanda negara.
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab atas Tewasnya Warga Sipil dalam Tragedi Ini?
Dampak paling fatal dari konflik horizontal di lapangan adalah hilangnya nyawa. Kekerasan yang disinyalir melibatkan intervensi ormas telah memicu kerusuhan berdarah dan menelan korban dari masyarakat sipil yang tidak bersalah.
Bambang Setiawan, seorang pedagang cermin warga sipil yang sama sekali tidak terkait dengan demonstrasi, harus meregang nyawa akibat insiden tersebut. Kejadian tragis ini memantik kemarahan publik secara luas.
Pemerintah dan lingkaran kekuasaan, termasuk institusi kelembagaan negara yang memfasilitasi aksi, didesak untuk tidak lepas tangan.
Semua aparatur pemerintahan yang memiliki wewenang dalam penanganan massa diwajibkan memikul tanggung jawab penuh, baik secara etis, moral, maupun di mata hukum.
Kasus ini menambah daftar panjang polemik kebebasan berpendapat dan represi gaya baru di Indonesia.
Publik kini menanti langkah konkret dari penegak hukum untuk mengusut tuntas insiden berdarah tersebut secara transparan dan independen.
Jangan lewatkan perkembangan terbaru seputar isu pemerintahan, kebijakan publik, dan perpolitikan lokal hingga nasional.
Mari diskusikan pandangan Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini, dan pastikan Anda mengikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi] agar selalu update dengan berita paling akurat.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
