- Wali Kota Bekasi secara resmi melantik 18 pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) masa bakti 2026-2031 di Plaza Pemkot Bekasi pada Senin, 31 Agustus 2026.
- H. Abdul Manan kembali ditunjuk sebagai Ketua FKUB, didampingi 12 wajah baru pada posisi strategis untuk membawa inovasi dalam merawat keberagaman.
- Pemkot Bekasi menargetkan lonjakan skor Indeks Kota Toleran (IKT) yang saat ini tertahan di peringkat kelima nasional (skor 6,037) versi SETARA Institute pada tahun 2025.
- Lembaga ini dituntut lebih transparan dan progresif dalam mengelola dana hibah APBD senilai Rp2 miliar untuk mediasi konflik dan implementasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto secara resmi mengukuhkan 18 pengurus baru Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi periode 2026-2031 di Plaza Pemkot Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, pada Senin (31/08/2026).
Pengukuhan strategis ini merupakan langkah krusial Pemkot Bekasi untuk mengevaluasi sekaligus mendongkrak kembali prestasi daerah yang saat ini menduduki peringkat kelima sebagai kota paling toleran di Indonesia.
Melalui penyegaran struktur yang melibatkan 12 figur baru dan mempertahankan H. Abdul Manan sebagai ketua, kepengurusan ini dihadapkan pada tenggat waktu yang ketat untuk mengimplementasikan aksi kerukunan nyata, memitigasi konflik pendirian rumah ibadah, serta menggaungkan narasi toleransi di era digital.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Visi Strategis Wali Kota Bekasi dalam Transformasi Kepengurusan FKUB 2026-2031
Mengapa Pengukuhan Pengurus FKUB Kota Bekasi Periode 2026-2031 Menjadi Momentum Krusial bagi Pemkot Bekasi?
Pengukuhan pengurus FKUB Kota Bekasi periode 2026-2031 menjadi momentum krusial karena langkah ini merupakan fondasi utama Pemkot Bekasi dalam merespons fluktuasi indeks toleransi daerah serta menekan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat urban yang sangat majemuk.
“Peringkat kelima ini harus kita tingkatkan lagi. Jangan hanya menjadi sebuah angka atau penghargaan, tetapi harus diwujudkan melalui aksi toleransi yang nyata di setiap wilayah,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (31/08/2026).
Momentum ini terasa semakin istimewa karena rekam jejak Kota Bekasi selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerukunan yang tinggi, meskipun menghadapi tekanan dari tingginya laju urbanisasi dan heterogenitas demografi.
Transformasi struktur kepengurusan pada periode ini menunjukkan dinamika perombakan yang cukup signifikan demi merespons tantangan zaman.
Dari total 18 formatur pengurus yang dilantik oleh Wali Kota Bekasi, hanya terdapat enam individu yang merupakan pengurus dari periode sebelumnya. Sisanya, sebanyak 12 posisi strategis mulai dari kursi wakil ketua hingga jajaran sekretaris kini diisi oleh figur-figur baru.
Penyegaran komposisi ini dirancang secara berjenjang oleh Pemkot Bekasi untuk memastikan efektivitas komunikasi lintas iman berjalan optimal, mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, hingga ke pusat pemerintahan kota.
Kehadiran kepengurusan yang segar ini diharapkan mampu mempertahankan stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan capaian positif melalui pendekatan yang lebih relevan dengan kondisi sosiologis masyarakat modern.
Bagaimana Dinamika Regenerasi Kepemimpinan H. Abdul Manan Menuai Sorotan Publik dan Pengamat Kebijakan?
Dinamika regenerasi kepemimpinan menuai sorotan publik secara luas karena keputusan Pemkot Bekasi untuk kembali menetapkan H. Abdul Manan sebagai Ketua FKUB memunculkan diskursus terkait lambatnya sirkulasi inovasi manajerial di tubuh lembaga yang menerima kucuran dana miliaran rupiah dari APBD tersebut.
“Dari 18 orang pengurus, yang lama hanya tersisa enam orang. Posisi wakil ketua hingga sekretaris semuanya baru, hanya posisi ketua yang masih tetap,” tegas H. Abdul Manan kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (31/08/2026).
Penunjukan kembali Abdul Manan oleh Wali Kota Bekasi memicu perdebatan di kalangan publik, mengingat indikator kinerja toleransi kota sempat mengalami pasang surut dalam tiga tahun terakhir, sehingga memunculkan persepsi bahwa figur pimpinan seolah tak tergantikan.
Di satu sisi, alasan utama pemerintah daerah mempertahankan figur petahana berakar pada pengalaman panjang dan luasnya jaringan komunikasi lintas agama yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun.
Profil Abdul Manan yang memiliki rekam jejak politik historis, termasuk pengalamannya sebagai Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Bekasi, dinilai memberikan keunggulan tersendiri dalam membangun konsensus politik serta memitigasi eskalasi konflik di tingkat tapak.
FKUB di bawah kepemimpinannya dipandang terbukti ampuh meredam gesekan lapangan tanpa berujung pada bentrokan fisik, yang mana dedikasi ini diapresiasi langsung oleh Wali Kota Bekasi saat prosesi pelantikan.
Namun, dari perspektif evaluasi kebijakan publik, kepemimpinan sentralistik berpotensi menghambat lahirnya pendekatan resolusi konflik yang inovatif.
FKUB Kota Bekasi tercatat menerima fasilitas berupa dana hibah dari APBD yang nilainya mencapai Rp2 miliar per tahun untuk menunjang operasional, sosialisasi, dan pemeliharaan kerukunan umat beragama di 12 kecamatan.
Besarnya alokasi anggaran publik ini menuntut pertanggungjawaban yang akuntabel, transparansi penggunaan, serta evaluasi program yang terukur.
Tantangan terbesar bagi 12 wajah baru di jajaran pengurus saat ini adalah membuktikan bahwa perpaduan antara kebijaksanaan figur senior dan energi pemikiran baru mampu mengembalikan Kota Bekasi ke jajaran teratas tanpa bergantung sepenuhnya pada figur tunggal.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
