GMNI Apresiasi Kebijakan PJJ Pemkot Bekasi, Ingatkan Pentingnya Pemerataan Akses Belajar Daring

- Jurnalis

Senin, 7 September 2026 - 23:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

  • ​Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kota Bekasi mengapresiasi langkah cepat Pemkot Bekasi menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) demi keselamatan siswa.
  • ​GMNI mendesak sosialisasi aturan dilakukan secara masif dan terkoordinasi agar tidak ada sekolah atau orang tua yang terlambat menerima informasi.
  • ​Kesiapan teknis seperti akses internet dan perangkat gawai menjadi sorotan utama agar PJJ tidak menciptakan kesenjangan baru bagi siswa dari keluarga prasejahtera.

LANGKAH RESPONSIF Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam menerapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk melindungi peserta didik mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Bekasi.

Meski dinilai tepat memprioritaskan keselamatan anak-anak, implementasi belajar daring ini diharapkan tidak memicu masalah baru terkait kesenjangan akses teknologi dan lambatnya aliran informasi di tingkat satuan pendidikan.

​DPC GMNI Kawal Ketat Kebijakan PJJ Pemkot Bekasi

​Bagi GMNI, memindahkan aktivitas belajar dari ruang kelas ke ruang digital bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan upaya mutlak negara menjamin keberlangsungan pendidikan saat krisis melanda.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepekaan Pemkot Bekasi terhadap ancaman keselamatan siswa dinilai sudah berada di jalur yang benar.

​“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bekasi yang cukup responsif dalam mengambil kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh. Dalam situasi tertentu, keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan anak-anak kita,” kata Wakil Ketua Bidang Pendidikan DPC GMNI Kota Bekasi, Tonny Nangon kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Senin (07/09/2026).

​Mengapa Sosialisasi Aturan PJJ Harus Cepat dan Merata?

​Keterlambatan distribusi informasi sering kali menimbulkan kebingungan di lapangan. GMNI mendorong agar surat edaran atau instruksi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi segera disosialisasikan secara terkoordinasi ke seluruh sekolah, guru, hingga orang tua siswa tanpa terkecuali.

​“Kebijakan yang baik harus diikuti dengan komunikasi publik yang baik. Jangan sampai keputusan sudah dikeluarkan, tetapi informasi belum diterima secara merata oleh seluruh sekolah dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan koordinasi dari tingkat dinas hingga satuan pendidikan berjalan efektif,” tegas Tonny.

​Apa Dampak Kesenjangan Digital Selama Belajar Daring?

​Pelaksanaan PJJ menuntut kesiapan infrastruktur digital yang memadai dari setiap keluarga. Bung Tonny sapaan karibnya, menekankan bahwa Pemkot Bekasi tidak boleh menutup mata terhadap siswa yang memiliki keterbatasan akses terhadap perangkat gawai (smartphone/laptop) maupun jaringan internet, agar mereka tidak menjadi korban kesenjangan sistem pendidikan.

​“Kami ingin melihat pemerintah tidak hanya cepat dalam mengeluarkan kebijakan, tetapi juga konsisten dalam memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Pendidikan tidak boleh berhenti dalam kondisi apa pun, tetapi keselamatan peserta didik juga tidak boleh dipertaruhkan,” tuturnya.

​Bagaimana Harapan Mahasiswa terhadap Evaluasi PJJ?

​Sebagai bentuk pengawalan, lanjut dia, DPC GMNI Kota Bekasi meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala.

Kebijakan harus dipastikan efektif, adaptif, terukur, transparan, dan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi.

​“Pendidikan harus tetap berjalan, keselamatan harus tetap dijaga, dan pemerintah harus selalu hadir ketika rakyat membutuhkan,” pungkasnya.

​Organisasi mahasiswa berideologi marhaenisme ini juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan masukan konstruktif.

Kehadiran negara diuji bukan sekadar saat belajar di ruang kelas, melainkan pada kemampuannya menjamin masa depan generasi bangsa di tengah situasi darurat.

​Bagikan informasi ini kepada wali murid dan rekan Anda agar pengawasan terhadap jalannya pendidikan di Kota Bekasi semakin kuat.

Jangan lupa berikan tanggapan Anda di kolom komentar dan pastikan untuk mengikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] untuk update berita pendidikan dan kebijakan pemerintah daerah teraktual!


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pusaran Korupsi PT Migas Meluas: Kejagung RI Cecar Saksi dari Foster Oil hingga PT SP Dua Hari Beruntun
Menakar Kursi Pendamping Asep Surya Atmadja: Ini Syarat Calon Wakil Bupati Bekasi agar Tak Ada ‘Dusta’ di Pemerintahan
Waspada Sindikat Loker Bodong di Kota Bekasi, BPKN-RI Buka Posko Pengaduan Korban
PKS TPST Bantargebang Berakhir 26 Oktober, Pemkot Bekasi Tuntut Kompensasi DKI Tetap Rp362 Miliar
Desain Awal Dinilai Rumit, Disperkimtan Kota Bekasi Kaji Ulang Lokasi Gedung Parkir Pemkot Bekasi 9 Lantai
Darurat Lahan Parkir di Pusat Pemerintahan, Wali Kota Bekasi Kaji Pembangunan Gedung Parkir 9 Lantai
​Layani 2.000 Komuter Tanpa Atap, Halte Transjakarta B41 Jatiasih Akhirnya Dibangun Oktober Ini via CSR Bank BJB
Loker Palsu di Bekasi Kembali Beroperasi, GMNI Semprot Disnaker dan Sebut Komitmen KDM Hanya Konten Belaka
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 20:07 WIB

Pusaran Korupsi PT Migas Meluas: Kejagung RI Cecar Saksi dari Foster Oil hingga PT SP Dua Hari Beruntun

Rabu, 21 Oktober 2026 - 18:59 WIB

Menakar Kursi Pendamping Asep Surya Atmadja: Ini Syarat Calon Wakil Bupati Bekasi agar Tak Ada ‘Dusta’ di Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 17:51 WIB

Waspada Sindikat Loker Bodong di Kota Bekasi, BPKN-RI Buka Posko Pengaduan Korban

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:42 WIB

Desain Awal Dinilai Rumit, Disperkimtan Kota Bekasi Kaji Ulang Lokasi Gedung Parkir Pemkot Bekasi 9 Lantai

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Darurat Lahan Parkir di Pusat Pemerintahan, Wali Kota Bekasi Kaji Pembangunan Gedung Parkir 9 Lantai

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x