- Penurunan Angka Kemiskinan: Persentase penduduk miskin di Kota Bekasi turun menjadi 3,96 persen (setara 129,54 ribu jiwa), membaik dibandingkan periode 2024 yang berada di angka 4,01 persen berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi.
- Target Pendataan Terpadu: Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi menargetkan 833.000 Kepala Keluarga (KK) di 12 kecamatan se-Kota Bekasi masuk ke dalam satu basis data terpadu melalui program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos).
- Koreksi Desil Warga: Pembenahan difokuskan untuk mengatasi anomali data warga tidak mampu yang tercatat pada kategori desil kesejahteraan tinggi agar tidak lagi terlewat dari penyaluran bantuan sosial (bansos).
- Verifikasi Lintas Instansi: Sistem Perlinsos Kota Bekasi (wilayah piloting tahap kedua nasional) kini terhubung langsung dengan basis data Disdukcapil Kota Bekasi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKN, ATR/BPN, hingga otoritas perpajakan.
DINAS SOSIAL (DINSOS) KOTA BEKASI mengonfirmasi penurunan angka kemiskinan Kota Bekasi menjadi 3,96 persen atau berada di kisaran 129,54 ribu jiwa berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi.
Capaian yang membaik dibandingkan posisi tahun 2024 sebesar 4,01 persen ini langsung direspons Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dengan memperketat pembenahan basis data desil masyarakat melalui program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos).
Langkah strategis ini menargetkan distribusi bantuan sosial (bansos) yang jauh lebih presisi dan bebas salah sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Strategi Pemkot Bekasi Menekan Angka Kemiskinan Kota Bekasi Lewat Perlinsos
Penurunan persentase penduduk miskin menjadi sinyal positif bagi efektivitas intervensi kesejahteraan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi.
Namun, Pemkot Bekasi menyadari bahwa penurunan angka makro di atas kertas harus dibarengi dengan akurasi data mikro di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di seluruh 12 kecamatan—mulai dari Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medansatria, Mustikajaya, Rawalumbu, Bantargebang, hingga Pondokgede, Jatiasih, Pondokmelati, dan Jatisampurna.
Mengapa Angka Kemiskinan di Kota Bekasi Bisa Menurun?
Penurunan angka kemiskinan Kota Bekasi menjadi 3,96 persen didorong oleh sinergi pelaksanaan sejumlah program pengentasan kemiskinan pemerintah pusat dan daerah yang diimplementasikan melalui sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos).
Berdasarkan catatan resmi BPS Kota Bekasi, tren perbaikan ini juga tercermin dari indikator kemiskinan lainnya:
- Persentase Penduduk Miskin (P0): Turun dari 4,01 persen (2024) menjadi 3,96 persen (2025/2026).
- Jumlah Penduduk Miskin: Tercatat di kisaran 129,54 ribu jiwa.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1): Membaik signifikan dari 0,80 poin menjadi 0,51 poin.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): Turun tajam dari 0,21 poin menjadi 0,08 poin, menandakan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit.
Kepala Dinsos Kota Bekasi Robert Siagian menegaskan bahwa tren melandainya angka kemiskinan tersebut menjadi pijakan penting bagi jajarannya untuk merapikan arsitektur pendataan warga di lapangan.
”Kondisi itu menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pendataan dan pembenahan data masyarakat melalui Perlinsos,” kata Kepala Dinsos Kota Bekasi Robert Siagian kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Senin (02/11/2026).
Menurut Robert, Pemkot Bekasi secara konsisten mengakselerasi registrasi dan verifikasi masyarakat ke dalam ekosistem Perlinsos.
Langkah ini krusial agar alokasi anggaran perlindungan sosial benar-benar diterima oleh keluarga rentan yang berhak.
”Untuk angka kemiskinan, dari 2025 ke 2026 itu kita turun ke 3,96 persen. Tentunya ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat yang kita implementasikan di Kota Bekasi. Saat ini kita mendorong program Perlindungan Sosial Digital,” jelasnya.
Bagaimana Cara Kerja Program Perlinsos dalam Membenahi Data Desil Bansos Warga?
Program Perlinsos membenahi data desil bansos dengan mengintegrasikan dan memvalidasi ulang data 833.000 Kepala Keluarga (KK) di Kota Bekasi ke dalam satu pangkalan data tunggal (single database) lintas kementerian dan lembaga.
Melalui sistem ini, anomali status sosial ekonomi warga yang kerap memicu polemik ketidaktepatan sasaran bansos di tingkat kelurahan dapat dikoreksi secara objektif.
Selama ini, Dinsos Kota Bekasi masih kerap menerima pengaduan dari warga prasejahtera yang gagal mengakses bantuan pemerintah karena nama mereka justru tercatat di kategori desil kesejahteraan tinggi dalam sistem lama.
”Pendataan dilakukan untuk memperbaiki basis data penerima perlindungan sosial, termasuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang merasa masuk dalam kategori desil tinggi meskipun membutuhkan bantuan,” tuturnya.
Untuk menutup celah manipulasi maupun kesalahan input manual (inclusion and exclusion error), arsitektur Perlinsos dirancang terkoneksi secara otomatis dengan basis data strategis lintas instansi, meliputi:
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi: Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, dan domisili faktual.
- BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan: Pemantauan status kepesertaan jaminan sosial dan riwayat pekerjaan formal.
- Badan Kepegawaian Negara (BKN): Penyaringan otomatis terhadap status Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam anggota keluarga.
- Kementerian ATR/BPN: Verifikasi kepemilikan aset tanah dan properti warga.
- Otoritas Perpajakan: Pengecekan kepemilikan kendaraan bermotor, aset usaha, dan kepatuhan pajak.
Apa Dampak Piloting Perlinsos Tahap Kedua bagi Masyarakat Kota Bekasi?
Penunjukan Kota Bekasi sebagai wilayah percontohan (piloting) Perlinsos tahap kedua berdampak langsung pada transparansi seleksi kelayakan penerima bantuan sosial secara real-time.
Begitu identitas warga diinput ke dalam sistem, algoritma lintas instansi akan langsung memetakan profil ekonomi keluarga tersebut tanpa intervensi subjektif.
”Jadi ketika warga itu didaftarkan, nanti akan langsung ketahuan mana warga yang memang berpotensi layak menerima bantuan, mana warga yang memang tidak layak. Inilah makanya dengan Perlindungan Sosial ini tidak ada lagi warga yang nanti tertinggal, harapannya seperti itu,” jelasnya.
Kendati menawarkan akurasi tinggi, Robert tidak menampik bahwa proses pemutakhiran dan sinkronisasi data ratusan ribu kepala keluarga tersebut tidak dapat diselesaikan secara instan.
Saat ini, jajaran Dinsos Kota Bekasi bersama petugas pendata di tingkat kecamatan dan kelurahan terus menjalankan verifikasi secara paralel di lapangan guna memastikan transisi menuju Perlinsos berjalan tuntas.
Pembenahan menyeluruh lewat sistem Perlinsos ini diharapkan mampu menjadi fondasi utama Pemkot Bekasi dalam menekan kembali persentase kemiskinan ekstrem sekaligus menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga.
Bagaimana pengalaman Anda terkait pendataan desil dan penyaluran bantuan sosial di lingkungan tempat tinggal Anda?
Sampaikan tanggapan Anda di kolom komentar, bagikan artikel ini kepada warga lainnya, dan baca juga ulasan kebijakan layanan publik terbaru di RakyatBekasi.Com.
Agar tidak ketinggalan informasi terkini seputar Kota dan Kabupaten Bekasi, segera bergabung di Saluran WhatsApp Resmi RakyatBekasi melalui tautan berikut: Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
