Boikot Retreat Artinya Membangkang ala Megawati Terhadap Prabowo

Langkah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melarang kadernya ikuti retreat kepala daerah bisa dianggap pembangkangan terhadap Presiden Prabowo. Pasalnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu program andalan Prabowo.

“Kalau kemudian retreat yang merupakan wajah dari Prabowo, keputusan penting pemerintah tiba-tiba ada partai yang membangkang, tiba-tiba ada partai yang mengharamkan kadernya tidak ikut retreat, tentu itu menjadi sebuah sesuatu negatif dalam sebuah hubungan, kemesraan, chemistry, persahabatan antara PDI Perjuangan dan Gerindra seakan-akan sirna,” kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (23/02/2025).

Adi memandang, semestinya PDI Perjuangan melakukan perlawanan secara hukum jika tak terima dengan penahanan Hasto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, para kepala daerah PDI Perjuangan tetap mengikuti retret dengan memposisikan diri sebagai pejabat publik, bukan petugas partai.

“Secara prinsip, saya menilai retreat penting. Kepala daerah PDI Perjuangan mestinya memposisikan diri sebagai pejabat publik, bukan petugas partai tapi secara prinsip, apakah PDI Perjuangan marah dengan Hasto ditahan? Perlawanannya harus melalui hukum bukan politik dengan memboikot semacam ini,” tegasnya.

Adi menilai sejatinya para kepala daerah kader PDI Perjuangan sangat ingin mengikuti retreat di Magelang.

Sebab, puluhan kepala daerah kader PDI Perjuangan telah standby di Magelang dan sekitarnya.

Hingga Sabtu (22/02/2025), 55 kepala daerah kader PDI Perjuangan telah bersiap di Magelang.

Mereka menunggu arahan dari DPP PDI Perjuangan terkait waktu untuk mengikuti Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang.

“Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Agung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Sabtu (22/02/2025).

55 kepala daerah kader PDI Perjuangan tersebut terdiri atas 2 gubernur dan 53 bupati/wali kota. Kedua gubernur tersebut adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Para kepala daerah tersebut kini tengah menunggu terkait kepastian kapan mereka masuk arena retreat.

Hasto menyebut ada komunikasi intens yang dilakukan PDI Perjuangan dengan pemerintah dan penyelenggara.

“Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Mas Pram dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara,” sambung Hasto.

Dia mengatakan komunikasi yang dilakukan sudah mewakili dua arah. Puluhan kepala daerah kader PDI Perjuangan ini masih menunggu hasil komunikasi tersebut.