Husin Munir: “Kemiskinan Ekstrem” Tak Boleh Ada di Kampung Pancasila

Ketua Umum Forum Budaya Jakarta Pesisir (FBJP), M. Husin Munir, menegaskan, tidak boleh ada kemiskinan ekstrem dalam sebuah lingkungan kampung Pancasila. Menurut Husin, Kampung Pancasila yang dihuni oleh manusia-manusia Pancasila tak akan membiarkan warga sekelilingnya hidup dalam kemiskinan ekstrem.

“Manusia Pancasila di Kampung Pancasila akan membantu tetangganya terbebas dari situasi kemiskinan ekstrem. Mereka juga akan mendorong dan membantu pemerintah mengatasi masalah kemiskinan ekstrem tersebut,” ujar Husin saat berbicara dalam forum Gerakan Membumikan Pancasila di Kampung Pancasila.

Acara tersebut diselenggarakan sejumlah elemen seperti Komju, Forum Budaya Jakarta Pesisir (FBJP), Pemuda Pancasila, FPK, bekerjasama dengan Polres, Kodim, dan Pemerintahan kota Jakarta Utara, di Jakarta Utara, Senin (28/3/2022). Forum ini akan berlangsung terus-menerus di setiap kelurahan di Jakarta Utara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Husin, kemiskinan ekstrem tidak boleh ada di bumi Indonesia karena merendahkan nilai kemanusiaan. Kondisi kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem – setara USD 1.9 secara purchasing power parity atau sekitar Rp 5.500/kapita/hari. Ciri kemiskinan ekstrem lainnya adalah tempat tinggal yang sangat tidak layak dan minimnya akses layanan dasar.

“Umumnya, kemiskinan ekstrem dialami saudara-saudara kita yang cacat, lansia, atau sebatang kara. Warga harus menolong jika ditemukan ada kondisi semacam itu. Itu baru namanya manusia Pancasila,” kata Husin.

Di lain pihak, Husin mengatakan, pemerintah juga cukup serius dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Sangat tepat jika dilakukan sinergi dan kerjasama di antara semua kalangan untuk mengatasi problem kemiskinan ekstrem ini.

Menurut Husin, selain bebas dari kemiskinan ekstrem, Kampung Pancasila harus mampu mengidentifikasi permasalahan warga dan memetakan potensi warga. Kampung itu juga tidak boleh semena-mena, tidak ada pungli, mendukung penciptaan lapangan kerja, dalam memiliki aparat yang bekerja efektif serta bersih.

Di sisi lain, Husin menegaskan, kelembagaan warga harus bekerja dengan baik sehingga demokrasi, gotong royong, musyawarah, tanggap bencana, dan kelestarian lingkungan tumbuh dengan sehat. Warga juga bebas beribadah menurut agama dan kepercayaannya dengan tetap menjaga toleransi, keberagaman, persatuan, dan kebersamaan.

Warga juga harus merasa aman dan terjamin jiwa, harta, dan kehormatannya. Nilai-nilai, norma-norma etika, dan kesopanan, terjaga. “Kita perlu mengutamakan hukum, kepentingan bersama, dan musyawarah. Selain itu, layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), fasilitas umum, dan fasilitas sosial tersedia secara lengkap, berkualitas, dan terjaga baik,” ujar Husin.