Jumlah Lulusan SD Menurun, Disdik Kota Bekasi Optimalisasi Kuota Rombel SMP Negeri di SPMB 2025

Dinas Pendidikan Kota Bekasi tengah melakukan persiapan matang dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bagi jenjang SD dan SMP Negeri di Kota Bekasi untuk tahun ajaran 2025/2026.

Langkah ini dilakukan setelah konsultasi resmi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, guna memastikan mekanisme penerimaan siswa berjalan efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana, menyebut bahwa koordinasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan jumlah rombongan belajar (rombel) yang akan dibuka di sekolah negeri pada tahun ajaran mendatang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kamis (10/04/2025) kemarin, kami baru saja melakukan konsultasi ke BBPMP Jawa Barat untuk kesiapan SPMB, termasuk membahas jumlah kuota penerimaan siswa baru,” ujar Warsim dalam keterangannya, Minggu (13/04/2025).

Berdasarkan prakiraan Disdik Kota Bekasi, jumlah lulusan SD yang akan melanjutkan ke tingkat SMP di Kota Bekasi mencapai sekitar 41 ribu siswa. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024, di mana jumlah lulusan mencapai 44 ribu siswa .

Sebelumnya, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, Disdik Kota Bekasi juga telah menggelar rapat koordinasi dengan Komisi IV DPRD Kota Bekasi, yang membidangi sektor pendidikan.

Salah satu agenda utama dalam pembahasan tersebut adalah penentuan jumlah kuota penerimaan siswa baru, baik untuk SD maupun SMP Negeri, sesuai dengan daya tampung sekolah.

“Kami juga sedang melakukan mapping kuota zonasi, karena tiap kecamatan memiliki jumlah lulusan yang berbeda. Selain menentukan kuota sekolah negeri, kami juga tengah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk memastikan proses penerimaan berjalan lancar,” jelasnya.

Sebelumnya, Disdik Kota Bekasi telah menyusun draft pelaksanaan SPMB 2025/2026, termasuk pembentukan tim panitia, penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) dan Keputusan Wali Kota (Kepwal) terkait sistem penerimaan siswa baru.

Selain itu, Disdik juga telah mengajukan usulan jumlah rombongan belajar (rombel) untuk sekolah-sekolah negeri di tingkat SD dan SMP.

“Kami sudah menyiapkan draft SPMB-nya, tetapi masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). Saat ini, regulasi formalnya belum turun, sehingga kami masih bekerja berdasarkan kisi-kisi awal,” jelas Warsim.

Meskipun Disdik telah melakukan berbagai persiapan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai mekanisme SPMB karena masih harus menyesuaikan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat.

Dalam perencanaan SPMB, Disdik Kota Bekasi juga telah berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kota Bekasi, meskipun pembahasan masih berada dalam tahap awal.

“Kami sudah berkomunikasi dengan DPRD, tetapi koordinasi formal masih dalam tahap diskusi awal. Kami berharap dalam waktu dekat, regulasi dari Kementerian turun sehingga kami dapat menyusun mekanisme dengan lebih terperinci,” tambahnya.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Disdik Kota Bekasi berharap bahwa pelaksanaan SPMB 2025/2026 dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta sesuai dengan asas objektif, transparan, dan akuntabel.

Selain memastikan pemerataan pendidikan bagi semua siswa, Disdik juga berupaya meningkatkan akses bagi anak-anak dari berbagai latar belakang agar memperoleh pendidikan yang berkualitas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Dengan koordinasi yang baik dan regulasi yang jelas, diharapkan sistem penerimaan murid baru di Kota Bekasi bisa berjalan lebih efektif, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Warsim.

Ke depan, Disdik Kota Bekasi berencana untuk terus meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam persiapan SPMB, termasuk pemerintah pusat, DPRD dan stakeholder pendidikan, agar dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan memastikan bahwa sistem penerimaan murid baru berjalan adil, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.