Klarifikasi Ketua PSI Kota Bekasi soal PPK Holiday ke Bali “Asbun”

KOTA BEKASI – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi, Tanti Herawati dinilai asal bunyi (asbun) menyusul dalilnya mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke Bali semata untuk menjalin persahabatan dan kekeluargaan dan perayaan ulang tahun. [irp posts=”10853″ ] Aktivis muda pemerhati pemilu, Kusnadi menilai klarifikasi yang bersangkutan “Asbun” (Asal Bunyi) dan menganggap enteng tudingan miring perihal dugaan gratifikasi yang di alamatkan kepadanya. Menyangkut undangan PPK dan PPS, Kusnadi melihat ada keanehan karena yang diundang hanya di daerah pemilihan (dapil) Timur-Selatan dan Bekasi Barat-Pondokgede–Dapil yang notabene PSI meraih kursi.

“Di dua dapil itu PSI meraih kursi. Belum lagi yang berangkat juga orang-orang tertentu. Kalau mau ngundang, ya, semuanya dong,” ketusnya Sabtu (18/05/2024) siang.

[irp posts=”10855″ ] Alasan lain yang dinilai janggal adalah pernyataan bahwa para undangan sudah purna tugas terbilang ngawur. Karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota baru mengesahkan para anggota PPK rekrutan baru pada Kamis (16/05/2020) lalu, padahal mereka ke Bali pada tanggal 24-29 April 2024. Dengan begitu secara normatif, para anggota PPK yang hadir di Bali masih tercatat sebagai anggota.

“Sekarang saja masih ada anggota PPK dilibatkan dalam sengketa hasil Pemilu. Artinya proses masih belum selesai. Jabatannya masih melekat,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Staf Khusus Bawaslu RI Ali Mahyail menegaskan bahwa pemberian tiket perjalanan dan akomodasi adalah bentuk gratifikasi, bahkan disebut dalam penjelasan pasal 12B UU tipikor (nomor 20/2021) yang ancamannya penjara paling ringan 4 tahun dan denda Rp1 milyar.

“Komisionernya kena gratifikasi, PPK dan PPS ikut juga. Kan bisa saja, itu janji (Caleg) ke mereka (Komisioner, PPK dan PPS) ketika masih menjabat. Perlu didalami mensrea-nya oleh penyidik Polri dan KPK,” terang Stafsus Bawaslu RI Ali Mahyail.

“Ini sudah diakui, jadi terbukti memang terjadi gratifikasi berupa fasilitas tiket pesawat dan akomodasi, walaupun tanpa uang saku. Kalau sudah begini, aparat yang berwenang harus segera bertindak memeriksa mereka semua yang terlibat,” pungkasnya.