Komisi I Gelar Rapat Evaluasi Penegakan Aturan Pemilu 2024, Bawaslu dan KPU Mangkir

- Jurnalis

Kamis, 13 Juli 2023 - 14:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Faisal (kanan) dan Abdul Rozak (kiri) saat ditemui di ruangan rapat Komisi I DPRD Kota Bekasi, Kamis (13/07/2023).

Ketua dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Faisal (kanan) dan Abdul Rozak (kiri) saat ditemui di ruangan rapat Komisi I DPRD Kota Bekasi, Kamis (13/07/2023).

Kota Bekasi – Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Faisal, SE menyayangkan sikap Bawaslu dan KPU Kota Bekasi yang mangkir dalam rapat evaluasi yang juga dihadiri oleh para Camat dan Satpol PP soal penegakan pemilu 2024.

Dirinya menyebut, seharusnya perwakilan Bawaslu dan KPU hadir, karena ini merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya tertanggal 7 Juni 2023 soal tata tertib sosialisasi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).

“Kami kan meminta kejelasan soal aturan main penegakan pemilu 2024, ini kan belum masuk masa kampanye. Jadi seperti apa aturan mainnya untuk sosialisasi Bacaleg,” tegas Faisal, Kamis (13/07/2023).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Faisal menyebut dengan tidak hadirnya perwakilan Bawaslu saat rapat tadi, maka dirinya akan menjadwalkan ulang rapat tersebut.

“Nanti kita reschedule ulang, karena saat rapat tadi, perwakilan Bawaslu dan KPU tidak hadir,” Tegasnya.

Sementara itu terpisah, Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Ali Mahyail mengaku pihaknya bingung dengan undangan DPRD yang bakal mengevaluasi lembaganya.

“Ngapain kami hadir di rapat tersebut, Kita ini lembaga vertikal, atasan kita Bawaslu Jabar dan Bawaslu RI, masa DPRD mengevaluasi kinerja kami,” ucap Ali.

Dirinya menyebut, seharusnya DPRD mengundang kami dengan rapat koordinasi soal penegakan pemilu bukan mengevaluasi kinerja Bawaslu.

“Harus jelas dong, kalau mau rapat hanya untuk mengevaluasi Bawaslu, kami tidak akan hadir,” pungkasnya. (mar)


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Kota Bekasi Siap Lindungi Korban Dugaan Pelecehan Seksual yang Catut Nama Kasatpol PP
Skandal Satpol-PP Bekasi: DPRD Desak BKPSDM Usut Dugaan Pelecehan Seksual
Kebocoran Pajak Hotel Rp2,7 Miliar, DPRD Desak Bapenda Kota Bekasi Bertindak Cepat!
Dana Hibah Rp100 Juta per RW Dinilai Timpang, DPRD Kota Bekasi Dorong Kajian Pemekaran RW
Komisi 1 DPRD Sentil Pemkot Bekasi Agar Percepat Proses Pencairan Dana Hibah Rp100 Juta per RW
Tagih Janji Presiden, Flyover Bulak Kapal Baru Dibangun 2027
Banpres Flyover Bulak Kapal Buram, DPRD Tagih Janji Presiden
Komisi I DPRD Kota Bekasi Siap Kawal Nasib 3.442 PPPK Paruh Waktu
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 16:37 WIB

DPRD Kota Bekasi Siap Lindungi Korban Dugaan Pelecehan Seksual yang Catut Nama Kasatpol PP

Kamis, 25 Juni 2026 - 16:13 WIB

Skandal Satpol-PP Bekasi: DPRD Desak BKPSDM Usut Dugaan Pelecehan Seksual

Kamis, 25 Juni 2026 - 11:40 WIB

Kebocoran Pajak Hotel Rp2,7 Miliar, DPRD Desak Bapenda Kota Bekasi Bertindak Cepat!

Selasa, 23 Juni 2026 - 13:27 WIB

Dana Hibah Rp100 Juta per RW Dinilai Timpang, DPRD Kota Bekasi Dorong Kajian Pemekaran RW

Selasa, 23 Juni 2026 - 12:24 WIB

Komisi 1 DPRD Sentil Pemkot Bekasi Agar Percepat Proses Pencairan Dana Hibah Rp100 Juta per RW

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x