BEKASI – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi mengakui bahwa ketersediaan tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau Puskesmas di wilayahnya masih jauh dari kata ideal.
Hingga saat ini, Puskesmas di Kota Bekasi belum mampu memenuhi standar paripurna yang mensyaratkan ketersediaan 13 jenis layanan dasar.
Masalah kekurangan formasi ini menjadi tantangan serius dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesenjangan Layanan: Baru 9 dari 13 Layanan Terpenuhi
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, mengungkapkan fakta bahwa dari 13 layanan wajib yang seharusnya ada di Puskesmas, Kota Bekasi baru mampu menyediakan 9 layanan.
Kekurangan nakes ini berdampak pada absennya beberapa layanan strategis, seperti layanan kesehatan jiwa, psikologi klinis, hingga optimalisasi poli khusus lainnya.
”Idealnya ada 13 layanan, namun kita baru bisa memenuhi 9. Kondisi kekurangan nakes ini bukan hanya dialami Kota Bekasi, tetapi memang menjadi isu nasional yang terjadi di hampir seluruh Puskesmas di Indonesia,” jelas Satia dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).
Program Internship Sebagai Solusi Taktis
Untuk memitigasi krisis SDM ini tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan, Dinkes Kota Bekasi mengambil langkah taktis dengan mengoptimalkan Program Internship Dokter.
Satia menjelaskan, program ini merupakan skema pengabdian wajib bagi dokter muda yang baru lulus. Mereka ditempatkan di fasilitas kesehatan untuk mempraktikkan ilmu medisnya secara langsung di bawah supervisi.
”Kami akan manfaatkan program-program internship secara maksimal. Jadi, dokter yang baru lulus sekolah kedokteran ini sifatnya sudah profesional, hanya tinggal menjalani masa pengabdian (wajib kerja dokter) selama dua tahun sebelum status penuhnya,” tuturnya.
Strategi ini diharapkan dapat menambal kekosongan tenaga medis di lini pelayanan dasar sembari menunggu solusi jangka panjang.
Kendala Anggaran dan Upskilling Pegawai
Tantangan lain yang dihadapi Pemkot Bekasi adalah tingginya beban belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini membuat penambahan pegawai baru tidak bisa dilakukan secara serta-merta.
Oleh karena itu, selain mengandalkan dokter internship, Dinkes juga melakukan strategi upskilling atau peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan yang sudah ada (eksisting).
”Karena belum bisa memenuhi formasi baru, langkah kami adalah meningkatkan kompetensi nakes yang ada. Mereka dilatih agar multitasking dan mampu menangani kekurangan di layanan kesehatan lain yang beririsan,” tambah Satia.
Menunggu Kebijakan Pusat dan Wali Kota
Meski langkah mitigasi telah berjalan, Satia menegaskan bahwa solusi permanen tetap membutuhkan kebijakan politik anggaran.
Pihaknya terus mendorong Wali Kota Bekasi untuk mengajukan usulan kebutuhan formasi tenaga kesehatan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), terutama untuk menggantikan nakes yang memasuki masa pensiun.
”Kami berharap kepada Pak Wali Kota agar nakes yang pensiun bisa segera diganti untuk mengisi kekosongan. Meskipun kita tahu anggaran belanja pegawai sudah tinggi, ini adalah kebutuhan dasar masyarakat yang mendesak,” pungkasnya.
Layanan ideal Puskesmas yang mencakup Poli Umum, Poli Anak, Dokter Gigi, hingga Promosi Kesehatan (Promkes) harus tetap berjalan optimal demi menjamin derajat kesehatan warga Kota Bekasi.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
