Polemik Lahan Parkir Ruko SNK, Komisi 3 Segera Panggil Pihak Berseteru

- Jurnalis

Senin, 28 Oktober 2024 - 21:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim (kiri) dan Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan (kanan) saat sedang mengikuti Sidang Paripurna beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim (kiri) dan Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan (kanan) saat sedang mengikuti Sidang Paripurna beberapa waktu lalu.

Komisi 3 DPRD Kota Bekasi dalam waktu dekat segera menjadwalkan untuk mengundang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Bekasi PT Mitra Patriot dan Paguyuban Warga Ruko Sentra Niaga Kalimalang (SNK) guna menyelesaikan persoalan polemik lahan parkir di lokasi setempat.

Pemanggilan itu sendiri, karena kepemilikan lahan parkir yang dikelola oleh PT Mitra Patriot, kini tengah dipersoalkan oleh paguyuban warga.

“Ya kita akan coba undang untuk melihat dari pihak warga paguyuban seperti apa dan dari pihak BUMD nya juga seperti apa,” ucap Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (28/10/2024) Sore.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Arif mengatakan, bilamana Pemerintah Daerah melihat mengenai keberadaan BUMD PT Mitra Patriot, sudah sepatutnya untuk mereka bisa menengahi dan menggarisbawahi atas kepemilikan lahan dan pengelolaan parkir yang sudah ditugaskan.

“Pertama yang mesti digarisbawahi apakah Pemkot Bekasi masih melihat mengenai keberadaan BUMD tersebut dalam mengelola lahan parkir atau tidak,” jelasnya.

“Ini kan tinggal bagaimana didiskusikan dengan warga di sana. Apa sih yang mau diinginkan masyarakat, misal mulai dari kerapihan, ya harus disupport, harus diseimbangkan. Kalau Pemerintah tidak mau menguasai lahan secara full,” tambahnya.

Oleh sebab itu, lanjut Arif, menyoal polemik lahan parkir di Ruko SNK dapat diselesaikan dengan menyalaraskan antara keinginan masyarakat dan keinginan pemerintah.

“Kalaupun nanti sudah mendapatkan penghasilan, tentu masyarakat juga dikembalikan penghasilan itu berbentuk apa? Seumpamanya uang kas lingkungan atau perapihan infrastruktur, ini juga harus diperbincangkan. Jadi masyarakat juga tidak semena-mena,” cetusnya.

Meski demikian, Arif berpandangan bahwa lahan itu adalah area yang termasuk kategori lingkungan. Ada Regulasi mengenai Perundang-undangan yang mengatur bahwa itu ada hak yang juga menjadi kewenangan daripada Pemerintah Daerah.

“Disitu yang harus diterima kebijakannya. Jadi semuanya harus difasilitasi, Jadi kami di Komisi 3 akan mengundang pihak BUMD untuk menjelaskan problemnya seperti apa, kalau ini memang menguntungkan Pemerintah, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ya kita harus support,” tuturnya.

Sebab, kata dia, Legislator juga mempunyai kewajiban untuk pembangunan wilayah Kota Bekasi. Apalagi, melalui lingkup permasalahan ini juga masuk dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komisi 3 sebagai mitra kerja yang membidangi BUMD.

“Tetapi cara kerjanya ini harus lebih, yang sudah dikelola oleh swasta dulu. Jangan lebih berkurang dan jangan ada tindakan-tindakan swasta yang kira-kira merugikan warga di sana. Ya dia harus dikembalikan, seperti bentuk kenyamanannya, kerapihan infrastrukturnya, dan hal-hal lainnya yang harus diseimbangkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Arif mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba menengahi polemik kepemilikan lahan parkir tersebut setelah Komisi 3 menyelesaikan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah, sebagai program kerja.

“Dalam waktu dekat (usai kunker), selepas ini diundang secara bertahap (untuk diselesaikan secara baik),” pungkasnya.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

GMNI Tolak Keras PDIP Duduki Kursi Wakil Bupati Bekasi: Fokus Saja Benahi Internal, Jangan Haus Kekuasaan!
Tak Ingin Sekadar Hadir Saat Butuh Suara, DPC Partai Gerindra Kota Bekasi Instruksikan Kader Turun Beri Solusi Nyata bagi Warga
Kursi Kosong Pendamping Asep Surya Atmadja: Adu Kuat 3 Calon Wakil Bupati Bekasi dari Kandang Banteng
Fraksi Gerindra Tantang Pemuda Bekasi Kawal Asta Cita Presiden Prabowo
Musda Golkar Kota Bekasi Memanas: Gus Shol Masuk Radar DPP Jadi Poros Tengah
Bursa Calon Wakil Bupati Bekasi Memanas: Tarik Ulur Koalisi PDIP, PPP, dan PBB, Sosok Waras Wasisto Jadi Sorotan!
Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran
Tak Sekadar Manuver Politik, Ketua DPC PPP Kota Bekasi Gus Nawal Salurkan Kursi Roda untuk Warga Bantargebang
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 13:25 WIB

GMNI Tolak Keras PDIP Duduki Kursi Wakil Bupati Bekasi: Fokus Saja Benahi Internal, Jangan Haus Kekuasaan!

Senin, 2 November 2026 - 19:12 WIB

Tak Ingin Sekadar Hadir Saat Butuh Suara, DPC Partai Gerindra Kota Bekasi Instruksikan Kader Turun Beri Solusi Nyata bagi Warga

Rabu, 28 Oktober 2026 - 08:01 WIB

Kursi Kosong Pendamping Asep Surya Atmadja: Adu Kuat 3 Calon Wakil Bupati Bekasi dari Kandang Banteng

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:07 WIB

Fraksi Gerindra Tantang Pemuda Bekasi Kawal Asta Cita Presiden Prabowo

Senin, 26 Oktober 2026 - 14:57 WIB

Musda Golkar Kota Bekasi Memanas: Gus Shol Masuk Radar DPP Jadi Poros Tengah

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x