Poin Utama:
- Pemkot Bekasi berencana menerapkan WFH setiap hari Rabu bagi ASN guna menekan konsumsi BBM.
- DPRD Kota Bekasi pesimis WFH efektif turunkan mobilitas jika ASN justru bepergian di luar urusan dinas.
- Ketua Komisi 2 DPRD sarankan ASN pelat merah beralih menggunakan transportasi massal atau bike to work.
- DPRD menuntut adanya insentif khusus bagi ASN pelayanan publik agar tidak memicu kecemburuan sosial.
Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai sorotan tajam.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menilai WFH berpotensi hanya menjadi “liburan terselubung” jika tidak dibarengi pengawasan ketat terhadap mobilitas pegawai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alih-alih sekadar merumahkan ASN, ia justru mendesak jajaran eksekutif di bawah komando Wali Kota Bekasi untuk membudayakan penggunaan angkutan massal dan sepeda bagi para abdi negara tersebut dalam menjalankan rutinitas hariannya.
Kenapa ASN Pemkot Bekasi Disuruh Naik Transportasi Umum?
Penerapan WFH tidak memberikan jaminan absolut bahwa ASN akan benar-benar berdiam diri di rumah. Latu memandang bahwa peralihan moda transportasi jauh lebih logis dan terukur dalam menekan emisi serta konsumsi energi di wilayah Kota Patriot.
”Jika WFH diadakan harus didorong agar kebijakannya diarahkan untuk menggunakan kendaraan umum atau beralih kepada kendaraan ramah lingkungan seperti bike to work,” kata Latu Har Hary kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangan tertulisnya, Senin (30/03/2026).
Politisi PKS ini menekankan bahwa pemerintah daerah perlu meniru negara maju yang telah menjadikan kendaraan non-emisi sebagai gaya hidup birokrasi, bukan sekadar imbauan di atas kertas.
”Maka budaya kerja, dengan menggunakan transportasi umum bisa dicontoh seperti Belanda, seperti budaya bersepeda dalam transportasi dan ini sangat efektif dalam efisiensi BBM,” lanjut Latu.
Apakah ASN Pelayanan Publik Pemkot Bekasi Ikut WFH?
Implementasi WFH juga memunculkan dilema tersendiri, khususnya bagi pegawai yang bertugas di garda terdepan pelayanan masyarakat (seperti RSUD, puskesmas, atau kelurahan/kecamatan). Kebijakan populis ini diwanti-wanti jangan sampai memicu diskriminasi dan kecemburuan sosial antar abdi negara.
”Dimana harus diperhatikan, apakah mereka harus tetap memberikan pelayanan, sementara sebagian ASN lainnya melakukan WFH. Sehingga, harus ada kompensasi tambahan berupa insentif untuk mereka, agar tidak terjadi kecemburuan kerja,” tegas Latu.
Ia menambahkan, meski secara substansi kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat ini layak didukung, asas keadilan bagi seluruh ASN di lingkup Pemkot Bekasi harus menjadi prioritas utama.
Kapan Transportasi Umum Kota Bekasi Diperbaiki?
Dorongan untuk meninggalkan kendaraan pribadi jelas menuntut ketersediaan infrastruktur dan kelayakan armada yang memadai.
Latu menjadikan momen wacana penghematan energi ini sebagai tamparan bagi Pemkot Bekasi untuk segera mengevaluasi dan memodernisasi layanan angkutan kota (angkot) dan bus pengumpan yang ada.
”Sehingga masyarakat nyaman dalam menggunakan transportasi umum yang lebih modern dan terintegrasi. Hal ini bisa menjadi exercise bagi masyarakat Kota Bekasi untuk merubah pola pikir dan budaya dalam bertransportasi dari menggunakan kendaraan pribadi kepada penggunaan kendaraan umum (massal),” tutup Latu yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi ini.
Langkah efisiensi BBM yang diusung pemerintah pusat sudah sepatutnya menjadi momentum perbaikan tata kelola transportasi perkotaan, bukan sekadar merumahkan pegawai sehari dalam sepekan.
Bagaimana menurut Anda? Apakah ASN Pemkot Bekasi sudah saatnya wajib naik angkot ke kantor? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan baca terus berita politik serta pemerintahan terkini hanya di RakyatBekasi.Com!
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
