Pemkot Bekasi Fokus pada Lima Permasalahan Ini dalam Musrenbang RPJPD 2025 – 2045

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi secara resmi telah membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi 2025 – 2045, Kamis (25/04/2024) kemarin. Kegiatan tersebut bertujuan, guna mengekspos sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 20 tahun ke depan. Pada kesempatan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelibangda) Kota Bekasi mencatat ada lima indikator permasalahan di Kota Bekasi yang mesti segera ditangani oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

“Ada beberapa permasalahan yang ada di Kota Bekasi baik di Bidang Ekonomi, Infrastruktur, Tata Kelola, Lingkungan dan Sosial Budaya,” ucap Kepala Bapelitbangda Kota Bekasi Dinar Faisal Badar dalam paparannya di acara musyawarah RPJPD Kota Bekasi 2025 – 2045 di Hotel Santika Mega Hypermall Bekasi, Kamis (25/04/2024) kemarin.

Dinar mengatakan, Kelima indikator tersebut, kata Dinar, adalah pokok permasalahan daerah yang tentunya perlu mendapat perhatian khusus oleh seluruh Stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemerintah Kota Bekasi.

“Musrenbang ini dalam rangka perencanaan jangka panjang per 5 tahunan. Berbagai daerah melaksanakannya bersamaan dengan RKPD 2025, tetapi kita ingin melaksanakannya secara terpisah, mengingat bahwa kita harus menerima aspirasi dari berbagai kalangan,” jelasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junedi menekankan pentingnya dorongan kepada para tim untuk bekerjasama dan berkolaborasi agar kita ke depannya mampu menghadapi pokok-pokok permasalahan di Kota Bekasi.

“Ya itu tadi sesuai dengan visi, tinggal tim bekerja, karena ini kan sudah ada timnya dari konsultan Bapelibangda. Tentunya terkait dengan RPJPD ini, yaitu tadi ada tahapannya,” ucap Junaedi saat diwawancarai RakyatBekasi.Com secara terpisah di lokasi kegiatan.

Adapun sejumlah pokok permasalahan dalam pembahasan RPJPD, lanjut Junaedi, tentunya sangat berguna sehingga menjadi tolak ukur bagi siapapun yang nantinya menjadi Kepala Daerah Kota Bekasi terpilih pada Pilkada 2024. “Tentunya ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Wali Kota Bekasi terpilih untuk menyelaraskan keberpihakan RPJPD kepada masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya.