Pemerintah Kota Bekasi melaporkan tengah menunggu arahan lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemangkasan anggaran, sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini menyusul Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Kami masih menunggu Surat Edaran dari Kemendagri terkait tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran ke Pemerintah Daerah,” ucap Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi, Lusi Silawati, saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, telah menginstruksikan kepada setiap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar sejalan dengan instruksi Pemerintah Pusat.
Raden Gani juga menunggu teknis laporan efisiensi anggaran dari setiap OPD yang tengah dilakukan pencermatan atas substansi yang akan dipangkas.
Lusi menyatakan bahwa pihaknya belum bisa berbicara lebih jauh terkait hal ini karena Pemerintah Daerah baru saja melakukan pemetaan terhadap OPD-OPD mana saja yang akan dilakukan pencermatan efisiensi anggaran.
“Kami sudah memetakan, tapi masih menunggu arahan dari Kemendagri yang akan mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan efisiensi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD), Sudarsono, menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1/2025, telah dibuat Surat Edaran Wali Kota yang dikirimkan ke setiap OPD dan ditembuskan ke Ketua DPRD.
“Untuk selanjutnya, silakan menghubungi Bappelitbangda,” tambahnya singkat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari target Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun melalui pemangkasan belanja perjalanan dinas dan uang honor, baik di Kementerian/Lembaga (K/L) maupun di Pemerintah Daerah (Pemda).
Pertama, Prabowo memangkas anggaran belanja K/L senilai Rp256,1 triliun.
Kedua, ia juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Namun, Prabowo menekankan bahwa penghematan hanya dilakukan dari belanja yang tidak terlalu urgent seperti perjalanan dinas, sedangkan pengeluaran untuk gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos) tetap diutamakan.
Prabowo meminta para menterinya untuk segera membahas rencana penghematan anggaran ini dengan DPR RI dan melaporkannya paling lambat 14 Februari 2025.
Dengan adanya arahan dari Kemendagri, diharapkan Pemerintah Kota Bekasi dapat melaksanakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden, sehingga anggaran dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
