BEKASI – Kabar mengkhawatirkan datang dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bekasi. Sejumlah siswa di SD Negeri 2 dan SD Negeri 3, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, dilaporkan mengalami gejala yang mengarah pada dugaan keracunan massal, Kamis (02/10/2025).
Insiden ini terjadi setelah para siswa menyantap menu makanan yang disediakan dalam program MBG.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi telah mengonfirmasi laporan tersebut dan segera menerjunkan tim untuk melakukan investigasi mendalam di lokasi kejadian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disdik Turun Tangan, Informasi Masih Dihimpun
Menanggapi laporan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana, menyatakan bahwa pihaknya bergerak cepat.
Tim dari bidang terkait telah diinstruksikan untuk segera menuju kedua sekolah guna memverifikasi informasi dan mengumpulkan data akurat.
“Kabid SD sedang ke lapangan untuk mencari informasi,” kata Warsim saat dikonfirmasi jurnalis rakyatbekasi.com, Kamis (02/10/2025) sore.
Hingga berita ini diturunkan, jumlah pasti siswa yang terdampak serta kondisi mereka masih dalam proses pendataan.
Pihak Disdik belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai gejala spesifik yang dialami para siswa maupun jenis makanan yang mereka konsumsi hari ini.
Kronologi Kejadian
Menurut informasi awal yang beredar, gejala seperti mual dan pusing mulai dirasakan oleh sejumlah siswa tidak lama setelah mereka menyantap menu MBG yang dibagikan pada jam istirahat.
Melihat kondisi tersebut, pihak sekolah diduga langsung berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan melaporkan kejadian ini ke dinas terkait.
Peringatan Wali Kota dan Pentingnya Pengawasan Berlapis
Ironisnya, insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memberikan peringatan khusus mengenai pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG.
Dalam sebuah pernyataan pada Senin (29/09/2025), ia menekankan bahwa pengawasan harus menjadi prioritas untuk mencegah insiden seperti keracunan.
”Ya, tentu dilakukan pendampingan terus. Kami melihat secara berjenjang, baik dari Dinas selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang punya simplifikasi,” ujar Tri Adhianto kala itu.
Evaluasi Menyeluruh dari Hulu ke Hilir
Wali Kota menjelaskan bahwa sistem pengawasan yang dirancang pemerintah bersifat menyeluruh dan melibatkan berbagai instansi untuk memastikan keamanan pangan dari hulu hingga hilir.
- Dinas Lingkungan Hidup: Bertugas mengawasi pengelolaan limbah di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
- Dinas Kesehatan: Bertanggung jawab atas standar gizi, kebersihan, dan proses pengolahan makanan yang higienis.
- Aparat Kewilayahan: Camat dan Lurah diinstruksikan untuk memantau langsung kondisi dapur di wilayahnya serta proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Kejadian di SDN Kota Baru 2 dan 3 ini akan menjadi ujian serius bagi efektivitas sistem pengawasan berlapis yang telah dicanangkan.
Publik kini menantikan hasil investigasi resmi dari pihak berwenang untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut dan langkah pertanggungjawaban yang akan diambil.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
