Kinerja Disorot, DPRD Semprot Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi

• ​Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi mengkritik lemahnya pengawasan Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Bhagasasi dalam rapat kerja, Senin (03/08/2026).
• ​Pemanggilan dipicu polemik internal berupa mosi tidak percaya karyawan terhadap Direktur Umum serta adanya ancaman mogok kerja.
• ​DPRD menyoroti tingkat kehilangan air (NRW) yang melampaui 60 persen dan tren utang perusahaan yang terus membengkak.

​Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi secara tajam mengkritik kinerja Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Bhagasasi dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (03/08/2026).

Pemanggilan ini dipicu oleh minimnya fungsi pengawasan Dewas terhadap berbagai polemik internal dan masalah operasional di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

Kegagalan administratif hingga ancaman mogok kerja para karyawan menjadi sorotan utama para wakil rakyat yang hadir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Krisis Internal dan Evaluasi Kinerja Dewas Perumda Tirta Bhagasasi

​Mengapa DPRD Kabupaten Bekasi Mengevaluasi Kinerja Dewas?

​Pemanggilan dan evaluasi ini kuat dugaan dilatarbelakangi oleh polemik internal karyawan yang memberikan mosi tidak percaya kepada Direktur Umum (Dirum) Perumda Tirta Bhagasasi.

Situasi memanas karena karyawan mengancam akan melakukan mogok kerja secara massal apabila tuntutan mereka kepada Koalisi Pemilik Modal (KPM) tidak segera diakomodir.

​Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, secara khusus menyoroti lemahnya soliditas Dewas.

Hal ini terbukti dari adanya dokumen analisis Dewan Pengawas yang dinilai cacat administratif karena hanya ditandatangani oleh dua dari empat anggota.

​“Bagaimana Dewas mau tegas kalau kompak saja kagak? Apapun yang dikeluarkan oleh jabatan yang melekat itu produk lembaga, harusnya tertata secara administratif. Jangan terlihat seperti LSM di luar. Kita butuh kehadiran lembaga resmi untuk memperbaiki situasi di PDAM,” kata Ridwan Arifin kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (03/08/2026).

​Apa Saja Masalah Utama di Tubuh Perumda Tirta Bhagasasi Saat Ini?

​Selain ancaman pergerakan pegawai, Komisi I juga membeberkan sejumlah kebobrokan operasional dan finansial yang membelit perusahaan.

Tingkat kebocoran air dan manajemen utang menjadi rapor merah yang menuntut intervensi serta perbaikan sistemik dengan segera.

​”Fungsi Dewas ini yang harusnya menjadi filter dan memberikan analisis yang memaksa untuk perbaikan, bukan malah dibiarkan,” ujarnya.

​Beberapa poin krusial yang menjadi temuan evaluasi DPRD meliputi:

• ​Tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) yang sangat fatal, melampaui 60 persen.
• ​Rendahnya efektivitas kerja Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Kebocoran Air di lapangan.
• ​Tren utang perusahaan yang terus menunjukkan grafik peningkatan.

​Bagaimana Tanggapan Dewas Terkait Kritik DPRD?

​Merespons berbagai kritik tajam dari jajaran legislatif, perwakilan Dewas berdalih telah menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka sesuai dengan regulasi, yakni Permendagri Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BUMD.

​Anggota Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi, Ani Gustini, mengklaim bahwa langkah pembinaan dan evaluasi terhadap jajaran direksi selalu berjalan rutin.

Proses tersebut diakuinya mencakup pemantauan berkala terhadap realisasi target Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perusahaan.

​”Kita sudah lakukan per triwulan untuk melaporkan kepada KPM (Kuasa Pemilik Modal),” kata Ani Gustini kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (03/08/2026).

​Sengkarut manajerial, konflik internal, hingga tingginya tingkat kebocoran air ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan demi menjaga kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat. Pemkab Bekasi diharapkan mengambil langkah tegas guna memulihkan stabilitas perusahaan.

​Bagaimana menurut Anda kinerja Perumda Tirta Bhagasasi saat ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar dan baca terus berita terkait kebijakan publik, infrastruktur, dan politik daerah lainnya hanya di RakyatBekasi.Com.