- Realisasi Fisik vs Operasional: Hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 83.363 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah berbadan hukum dan 28.240 gedung rampung 100 persen, namun baru sekitar 10.070 unit (12 persen) yang benar-benar siap beroperasi.
- Risiko KUD Jilid 2: Ketua Umum Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara (Waskita), Ahmad Gunawan, memperingatkan bahwa KDMP yang lahir secara top-down melalui Inpres Nomor 09 Tahun 2025 berisiko mengulangi kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) jika hanya dijadikan alat distribusi subsidi pemerintah, bukan perusahaan milik anggota.
- 5 Kunci Penyelamatan KDMP: Fokus pada satu produk unggulan desa (integrated farming hulu-hilir), menghidupkan kembali pendidikan kader (Akademi Koperasi & IKOPIN Jatinangor), meniru sistem federasi JA Group Jepang serta demokrasi Mondragon Spanyol, melawan produk China dengan nilai tambah (QR traceability), dan memisahkan secara ketat tiga pos keuangan (dana gedung Rp240 triliun, dana subsidi negara, serta dana anggota).
- Integrasi Ekosistem Pangan: Sinergi KDMP sebagai distributor desa bersama Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) di sektor hulu dan program Makan Bergizi Gratis (MBG)/SPPG di sektor hilir berpotensi menggerakkan nilai ekonomi peternak hingga Rp18,5 triliun per tahun.
PROGRAM KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai berada di persimpangan kritis antara menjadi penggerak ekonomi desa atau mengulangi kegagalan masa lalu.
Ketua Umum Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara (Waskita), Ahmad Gunawan, menyoroti fakta bahwa hingga Oktober 2026 baru sekitar 10.070 unit dari total 83.363 KDMP berbadan hukum yang siap menjalankan roda usaha meski ribuan gedung fisik telah berdiri.
Tanpa perombakan tata kelola yang mendasar melalui lima kunci strategis, proyek beranggaran pembangunan gedung Rp240 triliun tersebut dikhawatirkan hanya akan berakhir menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) jilid dua.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Evaluasi Kritis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Ancaman KUD Jilid 2
Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi perdesaan sejatinya berpijak pada fondasi konstitusional yang tepat, yakni Pasal 33 UUD 1945 yang memosisikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.
Di tengah melambatnya kapitalisme global serta masifnya gempuran barang impor berharga murah dari China, penguatan ekonomi komunal berbasis koperasi merupakan antitesa yang paling rasional.
Kendati demikian, visi besar yang lahir secara top-down lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 09 Tahun 2025 tentang KDMP tersebut menyimpan celah struktural di lapangan.
“Mimpi Presiden Prabowo membangun ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah mimpi yang benar. Pasal 33 UUD 1945 menaruh koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Di tengah lesunya kapitalisme dunia dan gempuran produk murah dari China, koperasi adalah antitesa yang paling masuk akal. Tapi mimpi yang benar bisa mati kalau caranya salah. Kita sudah pernah mengalami ini: KUD. Gedungnya megah, tapi koperasinya sepi. KUD mati bukan karena idenya salah, tapi karena ia berubah menjadi alat distribusi pemerintah, bukan perusahaan milik anggota,” kata Ahmad Gunawan kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com dalam analisis tertulisnya, Senin (16/11/2026).
Mengapa Koperasi Desa Merah Putih Berisiko Bernasib Sama Seperti KUD?
Koperasi Desa Merah Putih berisiko mengalami kelumpuhan operasional seperti KUD apabila pembangunannya hanya berorientasi pada proyek fisik gedung dan penyaluran barang subsidi pemerintah tanpa kesiapan model bisnis milik anggota.
Berdasarkan data pemantauan Waskita hingga Oktober 2026, ketimpangan antara pembangunan infrastruktur fisik dan kesiapan bisnis KDMP terlihat sangat mencolok:
- Total KDMP Berbadan Hukum: 83.363 unit koperasi di seluruh Indonesia.
- Pembangunan Fisik Rampung 100 Persen: 28.240 gedung koperasi.
- Kesiapan Operasional Riil: Baru sekitar 10.070 unit KDMP yang benar-benar siap beroperasi menjalankan usaha.
- Total Anggaran Pembangunan Gedung: Mencapai Rp240 triliun.
“KDMP hari ini berada di persimpangan yang sama. Sampai Oktober 2026, sudah 83.363 KDMP berbadan hukum, 28.240 gedung selesai 100 persen. Tapi baru sekitar 10.070 yang benar-benar siap beroperasi. Gedung jadi, usahanya belum jalan. Kalau tidak dikoreksi sekarang, KDMP akan menjadi KUD jilid 2. Ada lima kunci agar itu tidak terjadi,” tegas Ahmad Gunawan.
Bagaimana Cara Mengubah KDMP Menjadi Perusahaan Anggota dan Bukan Sekadar Warung Subsidi?
Transformasi Koperasi Desa Merah Putih menjadi perusahaan milik anggota yang mandiri harus dimulai dengan menetapkan satu komoditas unggulan desa yang dikelola secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, bukan menyeragamkan seluruh koperasi menjadi warung sembako.
“KDMP bukan proyek bansos, bukan kantor desa baru. Ia harus punya satu produk unggulan desa yang dikuasai dari hulu ke hilir. Kalau desanya padi, KDMP harus menjadi offtaker gabah, punya rice mill, punya beras kemasan sendiri. Kalau desanya kopi, ya kopi. Jangan semua desa disuruh jualan sembako yang sama. Kalau semua jualan sembako yang sama, mereka akan bunuh-bunuhan harga sendiri, dan yang menang bukan petani, tapi distributor besar,” ujar pria yang juga merupakan Calon Pengurus Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) Periode 2026–2031 tersebut.
Dalam kertas kerja Analisis Waskita Seri 2, Ahmad Gunawan turut memetakan skema Integrated Farming (Pertanian-Peternakan Terpadu) yang menghubungkan tiga elemen utama secara berkesinambungan:
- Sektor Hulu (Produksi): Peternak HPDKI serta petani dan pembudidaya ikan memproduksi komoditas dengan dukungan pakan murah dan pupuk organik. Kebijakan larangan impor (“1 kilogram pun tak boleh” sebagaimana ditekankan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 27 Oktober 2026) membuka peluang pasar domestik sebesar 7,4 juta ekor atau setara Rp18,5 triliun per tahun bagi peternak lokal.
- Sektor Tengah (Distribusi & Pengolahan): KDMP bertindak sebagai distributor desa dan offtaker resmi yang menyerap daging, susu kambing, beras, telur, pupuk organik, hingga pakan murah melalui kontrak kerja wajib (bukan sekadar MoU) dengan BUMN PT Berdikari yang dievaluasi setiap 3 bulan.
- Sektor Hilir (Pasar Pasti): Hasil olahan KDMP disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebutuhan aqiqah, kurban, serta pasar umum.
Mengapa Pemerintah Perlu Menghidupkan Kembali Akademi Koperasi dan IKOPIN?
Pemerintah wajib menghidupkan kembali institusi pendidikan kader koperasi seperti Akademi Koperasi di tingkat provinsi dan mengembalikan khittah Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, karena koperasi mustahil berkembang hanya dengan melatih staf pembukuan tanpa mencetak manajer berideologi koperasi.
Ahmad Gunawan mengingatkan bahwa sejarah Indonesia pernah mencatat ekosistem pendidikan koperasi yang sangat kokoh pada era dua presiden terdahulu:
- Era Presiden Soekarno: Mendirikan Akademi Koperasi di setiap provinsi besar karena menyadari koperasi tidak dapat berjalan tanpa kader dan penggerak daerah yang menguasai ilmu perkoperasian.
- Era Presiden Soeharto: Melahirkan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1982 sebagai satu-satunya institut pendidikan tinggi koperasi di Asia Tenggara yang mencetak para manajer penggerak KUD dan koperasi besar nasional.
“Lalu apa yang terjadi sekarang? Akademi-akademi koperasi itu hilang. IKOPIN berubah menjadi Universitas Koperasi Indonesia, tapi ruh ilmu koperasinya melemah. Dosen ilmu koperasi pensiun, tidak diganti. Prodi ditutup karena dianggap tidak laku. Akibatnya, yang bicara koperasi sekarang tinggal dua kelompok: praktisi yang tidak menulis teori, dan ekonom neoklasik yang mengukur koperasi dengan meteran PT. Padahal koperasi bukan PT yang mengejar dividen pemegang saham, tapi perusahaan milik anggota yang mengejar manfaat anggota,” jelas Ahmad Gunawan.
Untuk mengatasi krisis sumber daya manusia tersebut, ia merumuskan lima langkah konkret yang dapat langsung dieksekusi Presiden Prabowo tanpa harus memulai dari nol:
- Membuka kembali Pusat Studi Koperasi di lima universitas besar nasional.
- Menghidupkan kembali Akademi Koperasi di provinsi-provinsi besar.
- Mengembalikan IKOPIN Jatinangor pada khittahnya sebagai pusat pengembangan ilmu koperasi.
- Mengirim 100 kader untuk program magang selama 6 bulan ke Mondragon di Spanyol dan JA Group di Jepang.
- Membangun Sekolah Manajer KDMP secara khusus (“Mondragon lahir dari sekolah pada 1956, bukan dari gedung. Soekarno dan Soeharto paham itu. Kita tidak boleh lupa”).
Apa Pelajaran dari Koperasi JA Group Jepang dan Mondragon Spanyol untuk KDMP?
Koperasi Desa Merah Putih perlu mengadopsi tiga pilar utama dari kesuksesan koperasi dunia, yakni kekuatan jaringan federasi sekunder ala JA Group (Nogyo Kumiai) di Jepang, demokrasi ekonomi dan solidaritas antar-unit ala Mondragon di Spanyol, serta prinsip mutlak one member, one vote (satu anggota, satu suara).
| Parameter Komparasi | Eropa: Mondragon (Spanyol) | Jepang: JA Group (Nogyo Kumiai) | Indonesia: KDMP (Kondisi Saat Ini) |
| Awal Berdiri & Pendekatan | Lahir tahun 1956 dari sekolah vokasi (bottom-up) | Berbasis jaringan federasi petani yang kuat | Lahir 2025–2026 secara top-down (Inpres 09/2025) |
| Skala Keanggotaan & Unit | 71.000 pekerja sekaligus pemilik (worker-owners) | 694 koperasi regional dengan 10 juta anggota | 83.363 berbadan hukum (baru 10.070 siap operasi) |
| Kekuatan Finansial & Ekosistem | Omzet 11,3 miliar Euro; prinsip intercooperation (saling bantu) | Memiliki Bank Norinchukin, Asuransi JA Kyosai, dan Grosir Zen-Noh | Anggaran gedung Rp240 triliun; diusulkan akuisisi kembali Bank Bukopin (bunga 3%) |
| Tata Kelola & Ketahanan | Rasio gaji 1:9; survival rate 97% dalam 30 tahun; one member, one vote | Melawan produk China lewat branding & traceability, bukan perang harga | Ilmu koperasi melemah; rawan dicampur antara dana gedung, subsidi, dan anggota |
“Dari Jepang, tiru federasinya. JA Group bukan satu koperasi kecil, tapi jaringan 694 koperasi regional dengan bank sendiri, asuransi sendiri, dan grosir sendiri. KDMP tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Harus ada Federasi KDMP Kabupaten yang menjadi grosir, yang negosiasi pupuk, yang punya cold storage,” papar Ahmad Gunawan.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi kelembagaan koperasi nasional, termasuk menempatkan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) langsung di bawah Presiden, menerbitkan Perpu pembaruan UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, serta membentuk Bank Koperasi/Bank Pertanian dengan membeli kembali Bank Bukopin agar mampu menyalurkan pembiayaan berbunga rendah 3 persen per tahun seperti di Jepang dengan prinsip zero korupsi.
“Dari Mondragon Spanyol, tiru demokrasinya. Mondragon, koperasi pekerja terbesar dunia dengan 71 ribu pekerja dan omzet 11,3 miliar euro, menjaga rasio gaji terendah-tertinggi hanya 1:9. Koperasi yang rugi dibantu koperasi yang untung, pekerja dipindah, bukan dipecat. Inilah yang membuat survival rate Mondragon 97 persen dalam 30 tahun. Dan tiru satu prinsip: one member, one vote. Kalau ketua KDMP gajinya 20 kali anggota, itu bukan lagi koperasi, itu PT berkedok koperasi,” tambahnya.
Bagaimana Strategi KDMP Menghadapi Gempuran Produk Murah China dan Mencegah Korupsi Anggaran?
Untuk memenangkan persaingan melawan produk impor murah asal China sekaligus mencegah kebocoran anggaran, Koperasi Desa Merah Putih harus mengandalkan penciptaan nilai tambah (value added) berbasis pelacakan mutu digital serta memisahkan tiga rekening keuangan koperasi secara tegas.
Dalam menghadapi produk China yang selalu unggul dari sisi harga murah, KDMP tidak boleh terjebak dalam perang harga, melainkan harus bertumpu pada tiga keunggulan yang tidak bisa ditiru produk impor, yakni cerita asal (origin story), kepercayaan (trust), dan rantai logistik pendek:
- Penerapan QR Traceability & Jaminan Mutu: Setiap produk seperti beras KDMP wajib dilengkapi kode QR pelacakan asal-usul (ditanam petani siapa, berasal dari desa mana, dan diproses oleh KDMP mana), lulus uji kualitas, serta bergaransi bebas oplosan sebagaimana sistem kepercayaan JA di Jepang.
- Pemangkasan Rantai Tengkulak: Peran KDMP sebagai offtaker lokal memotong 3 hingga 4 lapis tengkulak sekaligus, sehingga otomatis menghemat biaya distribusi sebesar 20 hingga 30 persen tanpa perlu membanting harga di tingkat petani.
Lebih lanjut, alumni GMNI tahun 1986 ini menuturkan bahwa kunci kelima yang menjadi benteng terakhir agar KDMP tidak dijadikan bancakan oknum pengurus adalah pemisahan mutlak terhadap tiga jenis uang di dalam tubuh koperasi:
- Uang Pembangunan Gedung (Rp240 Triliun): Wajib diaudit secara terbuka dan transparan kepada publik.
- Uang Subsidi Negara: Penyaluran beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, hingga pupuk bersubsidi merupakan uang titipan negara yang sama sekali tidak boleh dicampur menjadi modal dagang koperasi.
- Uang Anggota: Berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang harus dikelola secara produktif agar terus tumbuh memberikan manfaat bagi anggota.
“Kalau tiga uang ini dicampur, ketua KDMP akan kaya, anggota akan curiga, dan koperasi akan mati seperti KUD dulu. Pada akhirnya, koperasi hidup kalau anggotanya merasa pemilik, bukan penerima bantuan. Kalau anggota merasa pemilik, ia akan menjaga koperasinya. Kalau ia hanya merasa penerima bantuan, ia akan menunggu bantuan berikutnya,” tutur Ahmad Gunawan.
Menutup analisisnya, Ahmad Gunawan menegaskan bahwa seluruh instrumen sejarah telah tersedia bagi pemerintahan saat ini untuk menentukan arah masa depan ekonomi desa.
“Prabowo sudah benar memilih jalan koperasi. Soekarno sudah membangun akademinya. Soeharto sudah membangun institutnya. Tinggal sekarang, apakah Prabowo mau menghidupkan kembali keduanya untuk KDMP? Kalau itu dilakukan, KDMP bisa menjadi JA-nya Indonesia. Kalau tidak, KDMP hanya akan menjadi KUD jilid 2,” pungkas Ahmad Gunawan.
Bagaimana pandangan Anda terkait efektivitas pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih di daerah Anda saat ini? Sampaikan opini Anda di kolom komentar, bagikan artikel analisis ini kepada rekan Anda, dan pastikan Anda selalu mendapatkan informasi pemerintahan, ekonomi, serta kebijakan publik terkini dengan mengikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan resmi berikut: Follow Whatsapp Channel Rakyat Bekasi Di Sini.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Penulis : Ketua Umum Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara (Waskita), Ahmad Gunawan
Editor : Bung Ewox


















