Alamak! 8.289 KK di Kota Bekasi Berstatus Miskin Ekstrem

- Jurnalis

Jumat, 31 Mei 2024 - 01:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padatnya antrian masyarakat di Kantor Dinas Sosial untuk mengurus Suket DTKS sebagai salah satu syarat dokumen yang diperlukan untuk mendaftar di sekolah negeri melalui jalur Afirmasi, Selasa (21/05/2024).

Padatnya antrian masyarakat di Kantor Dinas Sosial untuk mengurus Suket DTKS sebagai salah satu syarat dokumen yang diperlukan untuk mendaftar di sekolah negeri melalui jalur Afirmasi, Selasa (21/05/2024).

KOTA BEKASI – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi mencatat sebanyak 8.289 Kepala Keluarga (KK) di wilayahnya masuk dalam kategori warga berstatus miskin ekstrim. Pemerintah Daerah kini tengah melakukan upaya penanggulangan.

Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin (Gulmakin) Dinsos Kota Bekasi, Yeyen Kusmiati mengatakan, delapan ribuan KK tersebut terhimpun melalui hasil data verifikasi dan validasi warga miskin ekstrim. Kini, data tersebut menjadi dasar dalam menentukan penerima manfaat kebijakan pemerintah.

Sebagai catatan, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diterima pada awal tahun 2024 oleh Dinsos kemarin kurang lebih berjumlah 163.530 KK, atau 686.544 jiwa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dengan, Data warga miskin yang tergolong dalam desil 1 menjadi dasar Verifikasi dan Validasi (Verval) Dinsos, dilakukan dengan mendatangi alamat masing-masing KK. Akhirnya kita Verval data itu, dapat 8.289 KK,” ujar dia saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com dikutip, Kamis (30/05/2024).

Menurutnya, dari hasil Verval tersebut, tersaring data warga yang sudah masuk dalam kategori pindah, meninggal dunia, maupun yang tidak dapat ditemukan alamatnya.

Terlebih, data P3KE ini sesuai instruksi presiden yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial. Setelah ditetapkan oleh Wali Kota Bekasi, data tersebut nantinya akan dipergunakan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program yang telah disusun.

“Sudah banyak (yang meminta data hasil Verval) setelah SK penetapan keluar. Seperti dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan, Dukcapil untuk program mereka,” jelasnya

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

RUPS Setujui Pengunduran Diri Direktur Utama PT Mitra Patriot Ucu Asmara Sandi
Gercep, Dirut PT Security Phisik Dinamika (SPD) Turun Gunung Bayarkan Gaji Ratusan Sekuriti Pakuwon Mall Bekasi
Jadi Syarat SPMB 2025, Disdukcapil Kota Bekasi Imbau Orang Tua dan Wali Murid untuk Urus Kartu Identitas Anak (KIA)
Disdukcapil Kota Bekasi Perkuat Verifikasi Data Adminduk untuk Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis NIK
Jelang SPMB 2025: Lulusan SD Berkurang Tiga Ribu, Disdik Kota Bekasi Usulkan Tambah Jumlah Rombel
Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Divonis Dua Tahun Penjara atas Kasus Gratifikasi
Gaji Dibayar Telat dalam 4 Bulan Terakhir, Disnaker Kota Bekasi Minta Sekuriti Pakuwon Mall Segera Lapor
Gajinya Dibayar Telat dan Dicicil dalam 4 Bulan Terakhir, Ratusan Sekuriti Pakuwon Mall Bekasi Bakal Mogok Kerja

Berita Terkait

Jumat, 18 April 2025 - 00:41 WIB

RUPS Setujui Pengunduran Diri Direktur Utama PT Mitra Patriot Ucu Asmara Sandi

Kamis, 17 April 2025 - 17:57 WIB

Gercep, Dirut PT Security Phisik Dinamika (SPD) Turun Gunung Bayarkan Gaji Ratusan Sekuriti Pakuwon Mall Bekasi

Kamis, 17 April 2025 - 14:34 WIB

Jadi Syarat SPMB 2025, Disdukcapil Kota Bekasi Imbau Orang Tua dan Wali Murid untuk Urus Kartu Identitas Anak (KIA)

Kamis, 17 April 2025 - 14:01 WIB

Disdukcapil Kota Bekasi Perkuat Verifikasi Data Adminduk untuk Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis NIK

Kamis, 17 April 2025 - 13:15 WIB

Jelang SPMB 2025: Lulusan SD Berkurang Tiga Ribu, Disdik Kota Bekasi Usulkan Tambah Jumlah Rombel

Berita Terbaru

error: Content is protected !!