Warga Serbu Dinas Sosial Kota Bekasi urus Suket DTKS buat Daftar PPDB 2024

- Jurnalis

Rabu, 22 Mei 2024 - 09:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padatnya antrian masyarakat di Kantor Dinas Sosial untuk mengurus Suket DTKS sebagai salah satu syarat dokumen yang diperlukan untuk mendaftar di sekolah negeri melalui jalur Afirmasi, Selasa (21/05/2024).

Padatnya antrian masyarakat di Kantor Dinas Sosial untuk mengurus Suket DTKS sebagai salah satu syarat dokumen yang diperlukan untuk mendaftar di sekolah negeri melalui jalur Afirmasi, Selasa (21/05/2024).

KOTA BEKASI – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi melaporkan saat ini banyak masyarakat mulai melakukan kepengurusan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai salah satu syarat dokumen dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP di Kota Bekasi.

Baca Juga:  Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buka Posko Pengaduan Pendaftaran PPDB

Saat ini, administrasi persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai dokumen persyaratan pendaftaran melalui jalur afirmasi sudah tidak lagi berlaku dan telah diganti dengan Suket DTKS.

Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin (Gulmakin) Dinsos Kota Bekasi, Yeyen Kusmiati mengatakan, sudah mulai banyak masyarakat yang hendak mendaftar di sekolah negeri melalui jalur Afirmasi menyambangi Kantor Dinas Sosial mengurus Suket DTKS.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Oleh sebab itu kami telah mempersiapkan pelayanan dokumen ini untuk keperluan PPDB. Sembari, Dinsos telah mengirimkan surat ke seluruh kecamatan untuk menyiapkan operator DTKS di masing-masing kelurahan untuk memverifikasi permohonan masyarakat,” ucap Yeyen kepada rakyatbekasi saat ditemui di kantornya, Selasa (21/05/2024) sore.

Baca Juga:  Disdik Imbau Orang Tua dan Wali Murid Lengkapi Dokumen Pra Pendaftaran PPDB Sesuai Ketentuan

Menurut Yeyen, berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang PPDB 2024, pemerintah di tingkat kelurahan akan mengeluarkan Suket yang dilampiri tangkapan layar aplikasi Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kemensos RI sebagai tanda bukti terdaftar.

“Jadi satu orang itu ada dua (lembar dokumen), Suket dan Screenshot aplikasi SIKS-NG untuk yang mau mendaftar di SD dan SMP,” jelasnya

Yeyen menambahkan, sedangkan kepada para calon siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK Negeri. Pihaknya, membuka pelayanan di kantor Dinsos maupun secara online melalui aplikasi pesan singkat.

Baca Juga:  Dinas Pendidikan Kota Bekasi Resmi Buka Pra Pendaftaran PPDB 2024

Adapun terhadap, para orang tua calon siswa hendak mendaftarkan dapat meminta bukti terdaftar DTKS sebagai persyaratan mendaftar di SMA/SMK negeri.

Pelayanan via online, kata dia tentunya dapat diakses melalui nomor 0852 1230 0301 dan 0859 5989 4409. Pemohon akan mendapatkan file informasi DTKS lewat cara ini.

“Kita membagi (lokasi pelayanan) itu supaya tidak membludak. Jadi yang SD dan SMP silahkan ke kelurahan, yang SMA silahkan by WA yang sudah kita Share nomornya atau data langsung ke kantor Dinsos,” sambungnya.

Sementara itu berdasarkan Laporan Kementerian Sosial (Kemensos) RI tak kurang dari 884.022 jiwa warga Kota Bekasi yang terdaftar dalam DTKS di Kemensos yang tercatat pada tahun 2024.

Baca Juga:  Kadisdik Sibuk "Nyalon" Wali Kota, Pj Gani Instruksikan Stakeholder Sosialisasikan PPDB 2024

Tingginya permintaan pelayanan Suket DTKS menyusul Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telah membuka Pra Pendaftaran PPDB tingkat SD dan SMP Negeri terhitung dari tanggal 20 Mei kemarin hingga 20 Juni mendatang.

“Sejak kemarin (mulai ramai), karena pendaftaran dimulai tanggal 20 Mei 2024. Kalau pelayanan via online sudah kita sosialisasikan sejak tanggal 13,” pungkasnya.

Berita Terkait

Revo Mall Bekasi Kebakaran, Api Diduga Berasal dari Restoran Gokana
Buntut Hattrick WDP, Mahasiswa Desak Disdik Klarifikasi Penggunaan Anggaran
Komandan Kodim 0507/Bekasi Peringatkan seluruh Jajarannya agar Hindari Judi Online
Bertentangan dengan Permendagri 22/2020, Pemkot Bekasi Batalkan Pemenang Lelang Proyek PSEL
Soal Hutang Kompensasi Pasar Jatiasih, Komisi III: Harus Kasih Deadline Pelunasan
Manfaatkan Libur Idul Adha, Tren Penumpang di Terminal Induk Bekasi Naik 10 Persen
Anggota Main Judi Online? Polres Metro Bekasi Kota Siap Jatuhkan Sanksi
Mendagri Godok Sanksi bagi ASN soal Judi Online, Pemkot Bekasi Respon dengan Pembinaan
Berita ini 189 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 20:19 WIB

Revo Mall Bekasi Kebakaran, Api Diduga Berasal dari Restoran Gokana

Sabtu, 22 Juni 2024 - 10:14 WIB

Buntut Hattrick WDP, Mahasiswa Desak Disdik Klarifikasi Penggunaan Anggaran

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:38 WIB

Komandan Kodim 0507/Bekasi Peringatkan seluruh Jajarannya agar Hindari Judi Online

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:34 WIB

Bertentangan dengan Permendagri 22/2020, Pemkot Bekasi Batalkan Pemenang Lelang Proyek PSEL

Jumat, 21 Juni 2024 - 07:37 WIB

Soal Hutang Kompensasi Pasar Jatiasih, Komisi III: Harus Kasih Deadline Pelunasan

Berita Terbaru