Sekolah Rakyat Dibuka, DPRD Desak Pemkot Bekasi Prioritaskan Warga Miskin

Harapan baru bagi pendidikan masyarakat kurang mampu di Kota Bekasi mulai terbuka. Dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar (KBM) di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Sentra Terpadu Pangudi Luhur, DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menjadikan warga miskin sebagai prioritas utama dalam penerimaan peserta didik.

Inisiatif sekolah rakyat ini dipandang sebagai solusi konkret untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata, terutama bagi mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Solusi Pendidikan di Tengah Keterbatasan Ekonomi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kehadiran Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) di Kecamatan Bekasi Timur untuk tahun ajaran 2025/2026 disambut dengan optimisme. Program yang didukung pemerintah pusat ini dirancang khusus untuk memberikan kesempatan belajar gratis bagi anak-anak dari keluarga yang menghadapi kendala ekonomi.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemkot Bekasi untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

“Terkait sekolah rakyat, ini adalah program Pemerintah Pusat yang harus menjadi prioritas di daerah,” ujar Evi dalam keterangannya, Rabu (16/07/2025). “Sekolah ini diperuntukkan bagi masyarakat berbasis data DTKS dan mereka yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi.”

Suara dari Legislator: Prioritaskan Siswa dari Data DTKS

Evi Mafriningsianti, yang juga seorang akademisi, meminta agar Pemkot Bekasi tidak hanya mendukung secara seremonial, tetapi juga proaktif dalam memastikan alokasi kursi di sekolah rakyat tepat sasaran. Menurutnya, penggunaan DTKS sebagai acuan utama adalah langkah paling adil dan akurat.

“Mohon ini juga menjadi prioritas bagi Kota Bekasi,” tegasnya. “Kami berharap Pemkot dapat merealisasikan aspirasi ini demi keadilan pendidikan.”

Berdasarkan Data Angka Kemiskinan BPS

Dorongan dari DPRD ini bukan tanpa alasan. Evi menyoroti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi tahun 2024 yang menjadi dasar urgensi program ini.

• Jumlah Penduduk Miskin: Terdapat hampir 128 ribu jiwa penduduk miskin di Kota Bekasi.
• Persentase: Angka tersebut setara dengan sekitar 5% dari total populasi Kota Bekasi yang mencapai 2,5 juta jiwa.

“Artinya, ada sekitar 5 persen masyarakat di Kota Bekasi yang sangat membutuhkan pelayanan dasar, selain kesehatan, yaitu pendidikan,” jelas Evi. “Kelompok inilah yang harus menjadi sasaran utama dari program sekolah rakyat.”

Harapan dan Langkah Konkret ke Depan

Dengan data yang jelas dan fasilitas yang sudah tersedia, kini bola berada di tangan Pemkot Bekasi. DPRD berharap ada langkah konkret untuk memformulasikan kebijakan penerimaan siswa yang berpihak pada warga miskin.

“Mohon ini menjadi catatan dan prioritas. Bila memungkinkan, prioritaskan sekolah rakyat ini untuk masyarakat yang membutuhkan, terutama di kelompok 5 persen tadi,” pungkas Evi.

Masyarakat Kota Bekasi kini menantikan realisasi dari program mulia ini. Implementasi yang tepat sasaran akan menentukan apakah sekolah rakyat benar-benar menjadi jawaban atas permasalahan akses pendidikan bagi warga kurang mampu.