APINDO Kota Bekasi Tunggu Permenaker, Nasib UMK 2025 di Ujung Pena

- Jurnalis

Rabu, 4 Desember 2024 - 15:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua APINDO Kota Bekasi, Farid Elhakamy.

Ketua APINDO Kota Bekasi, Farid Elhakamy.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi belum menentukan sikap atas kebijakan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2025 mendatang.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen.

Sementara itu, turunan regulasinya melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) rencananya akan terbit hari ini, Rabu (04/12/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sisi lain, kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Bekasi tahun 2025 tentunya juga akan berdampak selepas penetapan UMP. Hal ini akan bergantung pada Dewan Pengupahan Kota (Depeko).

Terlebih, apabila Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) telah diterbitkan, Depeko kabupaten atau kota hingga provinsi bisa mulai merundingkan upah minimum.

Jika naik 6,5 persen, Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi akan naik dari Rp5.343.430 menjadi Rp5.690.752.

Selain itu, dalam usulan mengenai upah, juga tengah diperjuangkan pasca putusan MK 168 adalah Upah Minimum Sektoral (UMSK).

Ketua APINDO Kota Bekasi, Farid Elhakamy, mengatakan bahwa pengusaha belum punya sikap terhadap pidato Presiden karena tidak ada dasar hukumnya. Sedangkan, payung hukumnya baru akan diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). “Setelah ada dasar hukumnya baru APINDO bersikap,” ucap Farid saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com, Selasa (03/12/2024) malam.

Menurutnya, usulan angka 6,5 persen tersebut dinilai sangat berat bagi pengusaha, terlebih akan diikuti dengan UMSK. Setelah mendengar respon dari pengusaha, APINDO berharap Menaker memiliki angka yang lebih kecil persentasenya.

“Kepmenaker memberikan kewenangan kepada dewan pengupahan dalam menetapkan UMK. Jadi setelah adanya Kepmenaker, kita akan rundingan di dalam Depeko. Disitulah hasil finalnya,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Koordinator Buruh Bekasi Melawan (BBM), Hadi Maryono, menyatakan bahwa serikat buruh meyakini apa yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto didasari oleh data.

Namun, ucapan tersebut tidak serta-merta bisa dilaksanakan tanpa adanya dasar hukum.

“Saat ini kami semua di seluruh wilayah ini menunggu data yang dikeluarkan oleh Menteri. Sehingga itulah yang ditunggu-tunggu oleh dewan pengupahan kabupaten dan kota. Dinas tenaga kerja pun pasti menunggu angka dari kementerian,” imbuhnya.

Menurutnya, serikat pekerja di Bekasi turut mendorong perwakilan pihaknya di Depeko untuk bisa berkomunikasi dengan APINDO terkait dengan UMK dan UMSK sebelum Permenaker terbit.

“Agar kita tidak membuang energi dalam perundingan,” ulasnya.

Selain itu, mengenai Permenaker yang rencananya terbit Rabu (04/12/2024), pihaknya berharap semua pihak bisa mentaati putusan MK 168.

Sekaligus, memperbaiki komponen perhitungan upah, komponen perhitungan inflasi, dan pertumbuhan ekonomi untuk memperbaiki daya beli kaum pekerja.

“Sehingga harapan kami untuk kenaikan UMK tahun 2025 besok itu sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi seratus persen,” pungkasnya.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hari Ini Giliran Eks Dirut PT Migas Kota Bekasi ZA Diperiksa Jampidsus Kejagung
Mafia Gas Bermain? Wali Kota Bekasi Panggil Pertamina Atasi Harga LPG 3 Kg yang Mencekik Warga
Awas Terjebak! Menteri P2MI Ingatkan Warga Kota Bekasi Bahaya TPPO Berkedok Lowongan Kerja Instan
Kementerian P2MI dan Kadin Buka 2.700 Lowongan Kerja ke Turki, Seleksi Digelar di Bekasi
Mangkir Panggilan Kejagung! Wali Kota Bekasi Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan Kasus Korupsi KSO PT Migas dan Pertamina EP
Tenggat Makin Mepet! Depeko Godok UMK Kota Bekasi 2027, Disnaker Fokus Hitung KHL dan Nilai Alfa
Konstruksi Selesai, Operasional JPO Stasiun Bekasi Menunggu Izin SLF
​Molor Berkali-kali, Wisata Air Kalimalang Dibuka Besok oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:02 WIB

Hari Ini Giliran Eks Dirut PT Migas Kota Bekasi ZA Diperiksa Jampidsus Kejagung

Selasa, 17 November 2026 - 18:46 WIB

Mafia Gas Bermain? Wali Kota Bekasi Panggil Pertamina Atasi Harga LPG 3 Kg yang Mencekik Warga

Selasa, 17 November 2026 - 15:19 WIB

Awas Terjebak! Menteri P2MI Ingatkan Warga Kota Bekasi Bahaya TPPO Berkedok Lowongan Kerja Instan

Selasa, 17 November 2026 - 15:03 WIB

Kementerian P2MI dan Kadin Buka 2.700 Lowongan Kerja ke Turki, Seleksi Digelar di Bekasi

Selasa, 17 November 2026 - 13:02 WIB

Mangkir Panggilan Kejagung! Wali Kota Bekasi Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan Kasus Korupsi KSO PT Migas dan Pertamina EP

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x