- Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi mendesak Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi segera melakukan serah terima aset ke Dispora Kota Bekasi jelang Porprov Jabar pada November 2026 mendatang.
- Buruknya birokrasi lintas sektoral menyebabkan aset sarana olahraga daerah menganggur, sehingga para atlet Cabang Olahraga (Cabor) terpaksa mengeluarkan dana mandiri untuk menyewa tempat pemusatan latihan.
- Sebanyak 45 venue utama diklaim siap, namun infrastruktur penunjang masih menanti tindak lanjut dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi.
KOMISI 4 DPRD Kota Bekasi melayangkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang dinilai birokratis dan lamban dalam memproses administrasi aset.
Keterlambatan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengelolaan gedung ini berdampak langsung pada terhambatnya persiapan atlet jelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat, November 2026.
Akibat dari ego sektoral tersebut, banyak atlet dari berbagai Cabang Olahraga (Cabor) yang terpaksa menguras kas untuk menyewa lokasi Training Center (TC).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesiapan Porprov Jabar 2026 Terhambat Birokrasi Antar OPD Pemkot Bekasi
Mengapa Lambannya Serah Terima Aset Merugikan Atlet Kota Bekasi?
Keterlambatan proses administrasi antar instansi membuat deretan fasilitas gedung olahraga milik daerah belum bisa dikelola serta dioperasikan secara penuh oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi.
Tanpa kejelasan legalitas pemanfaatan aset, gedung-gedung yang sejatinya diperuntukkan bagi pembinaan olahraga tidak dapat diakses secara maksimal oleh atlet yang kini tengah berpacu dengan waktu jelang Porprov Jabar 2026.
Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Adelia, secara terang-terangan menyoroti buruknya komunikasi instansi terkait yang justru merugikan persiapan daerah.
”Dari komisi 4 itu kita berharapnya komunikasi antar dinas kan kita tahu, kadang antar dinas kan suka lempar-lemparan. Yang paling penting menurut saya segera serah terima aset supaya bisa dipakai oleh para cabang olahraga (Cabor),” kata Adelia kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com usai memimpin rapat koordinasi di lingkungan Pemkot Bekasi, Rabu (07/10/2026).
Apa Dampak Penundaan BAST Gedung Olahraga bagi Cabang Olahraga?
Dampak paling memprihatinkan dari penundaan BAST ini adalah membengkaknya biaya pembinaan operasional yang harus ditanggung para pengurus Cabor.
Alih-alih mendapatkan fasilitas prima dari Pemkot Bekasi, para atlet harus berlatih di lapangan komersial sewaan yang kualitas kelayakannya pun bervariasi, sementara gedung pemerintah terbiarkan kosong.
”Training Center (TC) banyak disampaikan oleh para Ketua Cabor termasuk Bang Anton perwakilan dari Ketua Cabor Voli yang menyampaikan banyak yang disewa, kita nyewa. Tapi satu sisi juga kita tidak bisa menyalahkan 100 persen terkait hal itu, Jangan sampai hal-hal yang bisa kita selesaikan segera, ditunda-tunda. Makanya yang tadi saya tekankan adalah bagaimana kita mengaktivasi gedung-gedung itu secara maksimal,” paparnya menegaskan.
Bagaimana Kesiapan Venue Porprov Jabar 2026 di Kota Bekasi Saat Ini?
Secara teknis, fasilitas inti (venue) pertandingan di Kota Bekasi diklaim telah mencapai tahap kesiapan yang memadai untuk menggelar kompetisi tingkat provinsi.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi, Arwani, menyatakan bahwa hambatan saat ini murni berada pada kelengkapan sarana pendukung yang merupakan wewenang OPD lain.
”Kalau venue kita secara umum sudah oke semua, cuma memang sarana pendukungnya saja seperti misalnya aksesnya, itu kan nanti ke dinas terkait,” ujar Arwani.
Sebagai langkah percepatan, Dispora Kota Bekasi mengaku terus berupaya meretas ego sektoral dengan intens menjalin koordinasi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dan instansi teknis lainnya. Pihaknya menegaskan bahwa kelayakan final sepenuhnya bergantung pada peninjauan tim provinsi.
”Tapi kita sudah komunikasi terus ke Dishub, DBMSDA, Perkimtan. Intinya itu, kita koordinasi dengan OPD terkait tentang sarana pendukungnya. Kalau venue-venue dari 45 Venue itu provinsi sudah tinjau, kan kelayakannya dari mereka bukan dari kita,” pungkasnya.
Pemkot Bekasi melalui perangkat daerahnya harus segera menyelesaikan sumbatan birokrasi ini agar kesiapan atlet tidak terus dikorbankan.
Sebagai tuan rumah, sinergi infrastruktur dan kelancaran administrasi adalah fondasi krusial jika Kota Bekasi ingin mendulang prestasi maksimal di ajang olahraga bergengsi Jawa Barat.
Bagaimana tanggapan Anda terkait kinerja OPD Pemkot Bekasi dalam mendukung persiapan atlet Porprov? Tinggalkan komentar Anda dan bagikan artikel ini. Dapatkan berita politik lokal, layanan publik, dan update eksklusif lainnya dengan mengikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar tidak tertinggal informasi terkini.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
