Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi mencatat sebanyak 33 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bekasi mengajukan izin cerai sepanjang tahun 2024.
Berbagai faktor menjadi alasan pengajuan perceraian tersebut, salah satunya adalah ketidakcocokan di antara pasangan.
Sekretaris BKPSDM Kota Bekasi, Henry Mayors, mengungkapkan bahwa kendala perceraian ini umumnya disebabkan oleh ketidakcocokan yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk jumlah yang mengajukan perceraian pada tahun 2024 sejumlah 33 orang,” ujarnya kepada wartawan pada Rabu (22/01/2025).
Henry menjelaskan bahwa setiap pengajuan perceraian tidak serta-merta disetujui.
Proses mediasi terlebih dahulu dilakukan oleh perangkat daerah tempat ASN tersebut bertugas.
Jika mediasi tidak berhasil mencapai titik temu, perangkat daerah tersebut akan mengusulkan perceraian ke BKPSDM.
Selanjutnya, BKPSDM akan melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak untuk meminta keterangan lebih lanjut.
Jika keputusan untuk bercerai tetap tidak berubah, akan dilakukan mediasi pada pemanggilan berikutnya.
“Apabila tidak terdapat kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi, usulan perceraian akan ditindaklanjuti melalui surat izin perceraian atau surat keterangan perceraian,” jelas Henry.
Henry menambahkan bahwa Pemkot Bekasi berusaha mempertahankan rumah tangga ASN melalui upaya mediasi yang berjenjang.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemkot Bekasi tidak memudahkan setiap ASN untuk bercerai.
“Kami pasti melakukan beberapa pemanggilan dan mediasi terhadap yang mengajukan,” pungkasnya.
Tingginya angka perceraian ini turut menjadi perhatian setelah ramai dibahas peraturan mengenai izin poligami bagi ASN.
Peraturan Gubernur (Pergub) DKI nomor 2 tahun 2025 yang memuat izin bagi ASN Jakarta untuk berpoligami telah dikeluarkan.
Di sisi lain, Kota Bekasi telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 48 tahun 2017 tentang pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS di lingkungan Pemkot Bekasi.
Setiap PNS yang akan mengajukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan PNS yang digugat perceraian wajib memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
Izin untuk beristri lebih dari satu orang dapat diberikan apabila memenuhi sekurangnya satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif.
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
