Delapan Fraksi di DPR Tolak Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024

- Jurnalis

Rabu, 4 Januari 2023 - 01:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas menunjukkan contoh surat suara Pemilu 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Petugas menunjukkan contoh surat suara Pemilu 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (13/12/2018).

JAKARTA – Mayoritas fraksi di DPR menyatakan sikap bersama menolak sistem proporsional tertutup untuk diterapkan pada Pemilu 2024 mendatang.

Sebanyak delapan fraksi diwakili masing-masing ketua dan sekretaris, meneken surat pernyataan bersama di tengah proses uji materi sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedelapan fraksi tersebut yakni Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP. Ini Berarti, hanya PDI Perjuangan yang tidak ikut pernyataan bersama mendukung sistem proporsional terbuka tetap diterapkan pada Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi membenarkan pernyataan sikap tersebut. Kendati demikian, dia mengingatkan, seluruh fraksi nantinya bakal mengikuti apapun keputusan MK terhadap uji materi Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

“Tapi nanti apa pun putusan MK, kami ikuti,” tambahnya.

Sebagai informasi, ada tiga pernyataan yang disuarakan mayoritas fraksi di Senayan. Pertama menyatakan komitmennya mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju.

Kedua meminta MK konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU Pemilu sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia.

Sedangkan poin ketiga yakni, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja sesuai amanat undang-undang, independen, tidak mewakili kepentingan siapa pun kecuali kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Adapun perwakilan dari delapan fraksi yang menandatangani pernyataan sikap bersama tersebut ialah:

  1. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Kahar Muzakir
  2. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung
  3. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzan
  4. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J. Mahesa
  5. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Robert Rouw
  6. Sekretaris Fraksi Nasdem DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa
  7. Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal
  8. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin
  9. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono
  10. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Hasan
  11. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini
  12. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay
  13. Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi
  14. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua DPRD Kota Bekasi Rekomendasikan Pj Gani Agar Tak Segan Evaluasi Kinerja UPTD Pajak dan Retribusi
Tim Ridho: Soal Netralitas ASN, Anggota TP5 Wali Kota Bekasi jadi Kuasa Hukum Paslon 01 di MK
Pj Wali Kota Bekasi Belum Terima Laporan Apapun Terkait Tudingan Dua ASN Tak Netral dalam Pilkada 2024
Tim Pemenangan Ridho Yakin Mahkamah Konstitusi Bakal Tolak Gugatan Paslon 01
Dikawal Selusin Advokat, KPU Kota Bekasi Siapkan Materi Jawaban untuk Sidang Kedua di MK
Tim Pemenangan Ridho Nilai Gugatan Heri-Sholihin ke MK Hanya Formalitas Belaka
Ketua DPRD Dorong Disdukcapil Lakukan Pemutakhiran Data Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025
Pelanggaran Sengketa Hasil Pilkada yang Bersifat TSM dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

Berita Terkait

Rabu, 15 Januari 2025 - 10:29 WIB

Ketua DPRD Kota Bekasi Rekomendasikan Pj Gani Agar Tak Segan Evaluasi Kinerja UPTD Pajak dan Retribusi

Selasa, 14 Januari 2025 - 14:37 WIB

Tim Ridho: Soal Netralitas ASN, Anggota TP5 Wali Kota Bekasi jadi Kuasa Hukum Paslon 01 di MK

Selasa, 14 Januari 2025 - 11:44 WIB

Pj Wali Kota Bekasi Belum Terima Laporan Apapun Terkait Tudingan Dua ASN Tak Netral dalam Pilkada 2024

Minggu, 12 Januari 2025 - 14:31 WIB

Tim Pemenangan Ridho Yakin Mahkamah Konstitusi Bakal Tolak Gugatan Paslon 01

Minggu, 12 Januari 2025 - 13:28 WIB

Dikawal Selusin Advokat, KPU Kota Bekasi Siapkan Materi Jawaban untuk Sidang Kedua di MK

Berita Terbaru

error: Content is protected !!