- Mahasiswa GMNI Ubhara Jaya berunjuk rasa di Kantor Kemendikdasmen RI, Jakarta, pada Kamis (23/07/2026).
- Aksi ini merupakan buntut kekecewaan massa yang sebelumnya diabaikan oleh Disdik dan Wali Kota Bekasi pada pekan lalu.
- Mahasiswa menyerahkan laporan dugaan kecurangan SPMB 2026, termasuk manipulasi kuota dan ‘jalur siluman’.
- Laporan resmi diterima oleh Dirjen Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, beserta perwakilan inspektorat untuk ditindaklanjuti.
Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI di Jakarta, Kamis (23/07/2026).
Langkah eskalasi tingkat nasional ini terpaksa diambil usai aspirasi mereka terkait dugaan manipulasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tidak digubris oleh Pemerintah Kota Bekasi.
Mahasiswa secara resmi menyerahkan bukti-bukti kecurangan pendidikan agar segera dievaluasi oleh pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekecewaan Terhadap Wali Kota Bekasi Berujung Laporan ke Pusat
Mengapa GMNI Membawa Kasus SPMB ke Kemendikdasmen?
GMNI membawa kasus ini ke tingkat kementerian karena upaya penyampaian aspirasi di tingkat daerah tidak membuahkan hasil.
Laporan pengaduan ini merupakan hasil investigasi langsung di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMB 2026 di Kota Bekasi melanggar prinsip objektivitas dan keadilan.
Dalam dokumen yang diserahkan, mahasiswa membongkar sejumlah dugaan pelanggaran krusial. Temuan tersebut mencakup rekayasa verifikasi administrasi pada Jalur Prestasi Non-Akademik dan Jalur Mutasi.
Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian antara kuota awal dengan jumlah siswa yang diterima, hingga dugaan adanya kuota titipan oknum legislatif melalui mekanisme pendaftaran offline.
Apa Saja Tuntutan Mahasiswa untuk Perbaikan Pendidikan?
Berangkat dari temuan investigasi tersebut, Ketua DPK GMNI Ubhara Jaya, Arya Akmal, menegaskan bahwa pihaknya menyusun sejumlah desakan perbaikan sistem pendidikan.
“Penyerahan berkas laporan ini adalah bentuk kontrol sosial masyarakat untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ucap Ketua DPK GMNI Ubhara Jaya, Arya Akmal kepada jurnalis rakyatbekasi.com di depan Kantor Kemendikdasmen RI Jakarta, Kamis (23/07/2026)
Berikut adalah enam tuntutan utama yang disodorkan GMNI kepada Kemendikdasmen RI:
- Usut tuntas skandal dugaan kecurangan pelaksanaan SPMB 2026 di tubuh Disdik Kota Bekasi.
- Berantas seluruh oknum yang terbukti terlibat dalam manipulasi data penerimaan peserta didik baru.
- Mendesak Disdik Kota Bekasi untuk segera membuka transparansi data pelaksanaan SPMB 2026 ke ruang publik.
- Batalkan seluruh status siswa yang lolos melalui ‘jalur siluman’ dalam proses seleksi.
- Bongkar dugaan praktik titipan dari oknum Anggota DPRD Kota Bekasi.
- Mendesak Kemendikdasmen segera turun gunung ke Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Bagaimana Respons Kemendikdasmen Terhadap Laporan Ini?
Pemerintah pusat merespons positif kedatangan para demonstran ke Jakarta. Aksi unjuk rasa tersebut ditutup dengan mediasi antara perwakilan mahasiswa, Dirjen Kemendikdasmen Gogot Suharwoto, dan tim inspektorat kementerian.
”Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap proses penerimaan peserta didik harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga masyarakat memperoleh kejelasan dan keadilan,” tegas Koordinator Aksi Wahyudin Ardinsyah kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di depan Kantor Kemendikdasmen RI Jakarta, Kamis (23/07/2026).
Pihak kementerian berjanji akan segera mempelajari temuan indikasi kecurangan tersebut. Dirjen Gogot Suharwoto berkomitmen penuh untuk mem-follow up dokumen pengaduan mahasiswa ini ke tingkat pimpinan sebagai dasar langkah penindakan selanjutnya.
Langkah berani mahasiswa dalam mengawal keadilan di sektor pendidikan ini patut dikawal agar tidak ada lagi hak masyarakat kecil yang dirampas oleh oknum mafia pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas sistem adalah kunci kemajuan sumber daya manusia.
Bagaimana pendapat Anda mengenai lambatnya respons pemerintah daerah yang berujung pada turun tangannya pemerintah pusat ini?
Jangan ragu untuk membagikan artikel ini guna mendukung transparansi pendidikan, dan tinggalkan komentar Anda di bawah! Terus pantau update berita Bekasi terakurat hanya di RakyatBekasi.com.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
