BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi menegaskan kesiapannya dalam melakukan pengawasan dan pendampingan dari sisi hukum terhadap perencanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau yang dikenal sebagai PLTSa Sumurbatu.
Langkah ini diambil untuk memastikan mega proyek yang berlokasi di Kota Bekasi tersebut berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, transparan, dan akuntabel.
Kesiapan Kejari Kota Bekasi dalam Pengawasan PSN
Kepala Kejari Kota Bekasi, Sulvia Triana Hapsari, menyatakan bahwa pengawalan maupun pendampingan hukum terhadap PLTSa Sumurbatu dapat dilakukan sepanjang terdapat permohonan resmi dari pihak terkait. Hal ini sesuai dengan fungsi Kejaksaan dalam mendukung pembangunan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami bisa melakukan pemantauan apabila ada pengajuan yang dimohonkan kepada kami. Pasti akan kami telaah dan pertimbangkan terlebih dahulu untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion),” ujar Sulvia dalam keterangan resminya, Kamis (18/12/2025).
Mekanisme Pendampingan Hukum dan Telaah Kajian
Sulvia menekankan bahwa Kejari tidak dapat melakukan pendampingan pelaksanaan secara otomatis tanpa adanya permohonan dari instansi terkait. Setelah permohonan diterima, pihaknya akan melakukan kajian hukum mendalam untuk menentukan sejauh mana pendampingan dapat diberikan.
“Jika hasil telaah menunjukkan kegiatan tersebut layak didampingi, maka kami akan mengawal prosesnya. Tidak menutup kemungkinan dilakukan pengawasan melekat selama semua berjalan sesuai regulasi,” tuturnya menambahkan.
Pendampingan ini bertujuan untuk meminimalisir potensi permasalahan hukum di masa depan, seperti sengketa lahan atau penyimpangan prosedur administrasi yang kerap muncul dalam proyek skala besar.
Target Groundbreaking dan Persiapan Lahan
Proyek PLTSa Sumurbatu ditargetkan untuk memulai tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking pada tahun 2026 mendatang. Saat ini, fokus utama Pemerintah Kota Bekasi adalah melakukan percepatan penyiapan lahan.
Tugas berat kini menanti Wali Kota Bekasi dan jajaran dinas terkait untuk memastikan status lahan clean and clear agar proyeksi pembangunan fisik dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan sosial maupun hukum.
Peran Strategis Kejaksaan dalam Pembangunan Daerah
Kehadiran Kejaksaan dalam proyek strategis ini bukan sekadar pengawasan, melainkan bentuk mitigasi risiko. Melalui peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) atau Intelijen, Kejaksaan berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Tujuan utama dari pengawasan ini adalah:
- Menjamin Transparansi: Memastikan setiap tahapan tender dan kontrak berjalan terbuka.
- Kepastian Hukum: Memberikan payung hukum bagi pengambil kebijakan agar tidak ragu dalam bertindak selama sesuai aturan.
- Efisiensi Anggaran: Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.
Dengan adanya pengawasan hukum yang ketat dari Kejari Kota Bekasi, diharapkan pembangunan PLTSa Sumurbatu dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi krisis sampah perkotaan dan penyediaan energi ramah lingkungan di Kota Bekasi.
Bagaimana pendapat Anda mengenai peran Kejaksaan dalam mengawal proyek pemerintah? Tuliskan komentar Anda di bawah ini dan bagikan artikel ini agar lebih banyak masyarakat yang teredukasi.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
