Kontrak TPST Bantargebang Segera Habis, DPRD dan Pemkot Bekasi Siapkan Draf Tolak Pengurangan Kompensasi

- Jurnalis

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Koordinasi (Rakor) Anggota DPRD Kota Bekasi bersama tim eksekutif Pemkot Bekasi saat membahas penyusunan draf terbaru jelang berakhirnya kontrak kerja sama TPST Bantargebang di Ruang Rapat Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Rabu (07/10/2026).

Rapat Koordinasi (Rakor) Anggota DPRD Kota Bekasi bersama tim eksekutif Pemkot Bekasi saat membahas penyusunan draf terbaru jelang berakhirnya kontrak kerja sama TPST Bantargebang di Ruang Rapat Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Rabu (07/10/2026).

  • ​Kontrak kerja sama TPST Bantargebang antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta akan segera berakhir pada 26 Oktober 2026.
  • ​DPRD Kota Bekasi melalui Komisi 1 dan Komisi 2 tengah membedah draf perjanjian baru tanpa perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus).
  • ​Anggota DPRD menolak tegas skema kompensasi berbasis tonase sampah yang dianggap merugikan masyarakat Kecamatan Bantargebang.
  • ​Pemkot Bekasi mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk fokus memperbaiki kerusakan ekologis dan tidak memangkas dana kompensasi bagi warga terdampak.

​MENJELANG BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA SAMA Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada 26 Oktober 2026, DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai membedah draf perjanjian baru.

Rapat Koordinasi (Rakor) antara legislatif dan tim eksekutif Pemkot Bekasi ini digelar secara alot guna merumuskan klausul yang berpihak kepada masyarakat Kecamatan Bantargebang, terutama terkait penolakan wacana pengurangan dana kompensasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

​Pemkot Bekasi dan DPRD Susun Draf Kontrak TPST Bantargebang Tanpa Pansus

​Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, mengonfirmasi bahwa pihak legislatif telah menerima surat usulan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pembahasan difokuskan pada penyusunan draf legal dan substansi perjanjian yang akan diajukan ke Pemprov DKI Jakarta.

​”Ya, memang Wali Kota Bekasi sudah bersurat ke DPRD untuk melakukan pembahasan terkait dengan perjanjian kerja sama Bantargebang. Hari ini kita tugaskan Komisi 1 berkaitan dengan legal drafting perjanjiannya dan Komisi 2 berkaitan dengan substansi perjanjiannya,” kata Sardi Efendi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (07/10/2026).

​Sardi menjelaskan bahwa perumusan masukan dari legislatif ini murni dibahas secara komprehensif di internal komisi terkait.

Oleh sebab itu, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) urung dilakukan karena dinilai tidak diperlukan dalam tahapan pengkajian saat ini.

​”Di peraturan kerja sama yang sudah kita sahkan itu dibahas oleh komisi terkait, bukan pansus. Setelah kita kaji aturannya, tidak perlu pakai pansus karena ini hanya masukan dari DPRD. Setelah Pemerintah Kota Bekasi dengan Gubernur membuat draf kerja sama seperti apa dan disampaikan ke DPRD, nanti dimatangkan oleh Pemda lagi, baru disampaikan ke DKI Jakarta,” jelasnya.

​Lebih lanjut, penyamaan persepsi antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta menjadi faktor krusial.

Terlebih lagi, sebelumnya sempat mencuat desas-desus mengenai wacana pemangkasan biaya kompensasi (uang bau) yang menjadi hak mutlak warga di sekitar TPST Bantargebang.

​”Tim yang dibentuk oleh Pak Wali, hari ini timnya juga hadir. Sehingga nanti tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi maupun Tim dari Gubernur DKI Jakarta ini harus menyamakan pandangan berkaitan dengan perjanjian kerja sama Bantargebang yang memang harus berpihak ke masyarakat,” tuturnya.

​Mengapa DPRD Tolak Skema Tonase di Kontrak Baru TPST Bantargebang?

​DPRD Kota Bekasi menolak keras sistem kompensasi pembuangan sampah berbasis tonase karena dinilai memiliki rekam jejak yang merugikan hak-hak masyarakat Bantargebang.

Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Anton, mengungkapkan bahwa negosiasi pembahasan draf bersama tim eksekutif masih menemui jalan buntu.

​”Sampai sejauh ini masih alot. Dari DKI belum ada keputusannya secara resmi. Tapi, saya juga sebagai putra daerah di Bantar Gebang memastikan supaya hak-hak masyarakat Bantargebang itu dipenuhi. Agar tidak juga melalui tonase, tidak melalui mekanisme yang seperti kemarin,” kata Anton kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com usai mengikuti rapat di lokasi yang sama, Rabu (07/10/2026).

​Apa Dampak Ekologis Terbesar dari TPST Bantargebang bagi Warga Bekasi?

​Dampak ekologis yang krusial seperti pencemaran udara, penurunan kualitas air tanah, serta kerusakan lingkungan hidup menjadi alasan utama Pemkot Bekasi menuntut ganti rugi maksimal.

Pemprov DKI Jakarta didesak untuk turun tangan secara komprehensif menyikapi kerusakan alam di Kecamatan Bantargebang, alih-alih mengutak-atik skema pembayaran secara kuantitas buangan.

​”Karena dampak ekologinya banyak. Jadi jangan lagi ada yang namanya bentuk tonase dan segala macamnya. Hari ini kita berfokus kepada bagaimana dampak ekologi yang tercemar udara, air, tanah supaya bisa diperbaiki lagi oleh DKI,” imbuhnya.

​Penderitaan sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh warga telah berlangsung selama puluhan tahun.

Berbagai data empiris menunjukkan degradasi parah pada lingkungan yang berdampak langsung pada kelayakan hidup warga di sekitar area penampungan sampah ibu kota tersebut.

​”Sehingga dampak ekologis tersebut, tidak turut menjadi dasar bagi DKI Jakarta mengurangi biaya kompensasi terhadap masyarakat Bantargebang dan itu yang juga harus diperhatikan oleh DKI Jakarta,” pungkasnya.

​Pemkot Bekasi dan DPRD kini berpacu dengan waktu guna menyelesaikan draf draf kerja sama (PKS) final sebelum tenggat waktu perpanjangan habis pada akhir bulan ini.

Publik Bekasi, khususnya warga terdampak, kini menanti langkah konkret dari Pemprov DKI Jakarta dalam merespons tuntutan keadilan ekologis tersebut.

​Jangan lewatkan kabar terbaru seputar kebijakan publik di Kota Bekasi! Bagikan artikel ini, sampaikan aspirasi Anda di kolom komentar, dan ikuti terus perkembangannya melalui Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar senantiasa update setiap harinya.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gelar Reses di Dapil II Kabupaten Bekasi: Anggota DPRD Jiovanno Nahampun Perjuangkan 6 Sektor Krusial Warga
​Wanti-Wanti Pemkot Bekasi Soal Truk Sumbu Tiga, Komisi II: Jangan Abaikan Rekomendasi Pengawasan!
Cegah Eksekusi Prematur, Pansus 13 DPRD Tahan Peleburan DPPPA dan DPPKB Kota Bekasi hingga 2028: Dana Transfer Pusat Jadi Taruhan!
Serapan APBD Kota Bekasi 2026 Baru 62,45 Persen, Ketua DPRD Sardi Efendi Semprot Kinerja OPD dan Desak TAPD Evaluasi Menyeluruh
Jangan Sekadar Tambah Kursi Direksi! Pansus 13 Tagih Jaminan Mutu di Balik Perubahan Status RSUD CAM Jadi UOBK
DPRD Sorot Tajam Proyeksi Investasi Kota Bekasi Rp 18 Triliun: Jangan Sampai Warga Lokal Cuma Jadi Penonton!
Kecelakaan Truk Bertonase Besar Terus Berulang di Bekasi Timur, DPRD Desak Dishub Berani Putar Balik Angkutan Tak Laik Jalan
Klaim Sekolah Gratis di Pondokgede dan Jatiasih Masih Pungut Rp2,4 Juta, DPRD Desak Skema All In 2027!
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 15:47 WIB

Gelar Reses di Dapil II Kabupaten Bekasi: Anggota DPRD Jiovanno Nahampun Perjuangkan 6 Sektor Krusial Warga

Jumat, 13 November 2026 - 17:21 WIB

​Wanti-Wanti Pemkot Bekasi Soal Truk Sumbu Tiga, Komisi II: Jangan Abaikan Rekomendasi Pengawasan!

Jumat, 13 November 2026 - 14:04 WIB

Cegah Eksekusi Prematur, Pansus 13 DPRD Tahan Peleburan DPPPA dan DPPKB Kota Bekasi hingga 2028: Dana Transfer Pusat Jadi Taruhan!

Jumat, 13 November 2026 - 09:23 WIB

Serapan APBD Kota Bekasi 2026 Baru 62,45 Persen, Ketua DPRD Sardi Efendi Semprot Kinerja OPD dan Desak TAPD Evaluasi Menyeluruh

Kamis, 12 November 2026 - 07:22 WIB

Jangan Sekadar Tambah Kursi Direksi! Pansus 13 Tagih Jaminan Mutu di Balik Perubahan Status RSUD CAM Jadi UOBK

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x