- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berencana berkantor di tingkat RW mulai Januari 2027 untuk menyerap aspirasi secara langsung.
- Langkah taktis ini bertujuan mengawasi alokasi dana Rp100 juta per RW melalui Program Lingkungan Masyarakat Kota Bekasi Keren (Lingkar Keren).
- Fokus utama pembangunan mencakup pemerataan infrastruktur lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.
- Rencana strategis ini disampaikan pada Forum Dialog Kebangsaan di RW 24 Kemang Pratama, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Sabtu (19/09/2026).
WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO mengambil langkah proaktif dengan merencanakan berkantor langsung di tingkat Rukun Warga (RW) mulai Januari 2027.
Keputusan strategis ini diambil demi mengawal ketat realisasi dana Rp100 juta per RW dalam Program Lingkungan Masyarakat Kota Bekasi Keren (Lingkar Keren).
Pemkot Bekasi berharap inisiatif blusukan gaya baru ini dapat memecahkan persoalan infrastruktur secara akurat di setiap sudut wilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rencana tersebut diutarakan langsung saat menghadiri Forum Dialog Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia di hadapan para tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan setempat.
Pembangunan sebuah kota metropolitan dinilai harus selalu berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di akar rumput.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Kawal Langsung Dana Lingkar Keren
Persoalan yang dihadapi setiap RW tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pemkot Bekasi mencatat bahwa tantangannya bervariasi, mulai dari perbaikan infrastruktur lingkungan yang krusial hingga urgensi kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Mulai Januari 2027, saya berencana berkantor di RW-RW. Kita ingin melihat, mendengar dan mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai pemerintah membuat program, tetapi ternyata tidak menjawab persoalan yang dihadapi warga,” kata Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Sabtu (19/09/2026).
Mengapa Wali Kota Bekasi Memilih Berkantor di Tingkat RW?
Alasan utama Wali Kota Bekasi memilih berkantor di tingkat RW adalah untuk memastikan pemerataan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota.
Pendekatan ini merupakan manifestasi dari semangat program Lingkar Keren yang mengalokasikan dana segar sebesar Rp100 juta bagi setiap RW.
“Melalui Lingkar Keren, kita ingin memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Setiap RW memiliki kebutuhan dan persoalan yang berbeda. Karena itu, anggaran yang tersedia harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan warga,” tegasnya.
Apa Peran Strategis Ketua RW dalam Program Pemkot Bekasi?
Peran Ketua RW sangat krusial karena mereka adalah ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan warga setiap hari.
Pemkot Bekasi memperkuat posisi para pengurus lingkungan agar usulan musyawarah tidak sekadar menjadi daftar angan-angan, melainkan dieksekusi berdasarkan skala prioritas yang paling mendesak.
“Ketua RW harus tahu apa yang sedang dihadapi warganya. Apakah jalan lingkungannya perlu diperbaiki, apakah saluran airnya bermasalah, atau apakah masyarakatnya membutuhkan ruang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan pemberdayaan. Kita ingin kebutuhan itu dibicarakan dan dicarikan solusinya bersama,” ungkapnya.
Di sisi lain, keberhasilan pembangunan tidak akan maksimal tanpa adanya keterlibatan aktif masyarakat.
Pemerintah telah menyiapkan stimulus dana dan pendampingan, namun nyawa dari program ini adalah semangat gotong royong warga dalam menjaga hasil pembangunan.
“Gotong royong harus kita hidupkan dalam tindakan nyata. Ketika warga ikut menjaga lingkungan, terlibat dalam pembangunan, dan peduli terhadap persoalan tetangganya, di situlah nilai kebangsaan hadir dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
Bagaimana Dampak Program Lingkar Keren bagi Warga?
Dampak utama dari Program Lingkar Keren dan kebijakan berkantor di RW adalah terwujudnya hubungan dua arah yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Aspirasi warga kini dijamin menjadi penentu utama arah kebijakan dan pembangunan infrastruktur lingkungan mereka sendiri.
“Prinsipnya sederhana, kita datang, kita dengarkan, kita lihat persoalannya, lalu kita cari jalan keluarnya. Pembangunan harus dirasakan masyarakat sampai ke lingkungan tempat mereka tinggal,” pungkas Tri.
Masyarakat Kota Bekasi kini menanti gebrakan nyata dari kebijakan ini. Transparansi dan pengawalan ketat di tingkat RW diharapkan mampu meminimalisasi kebocoran anggaran dan memaksimalkan kemajuan wilayah secara merata.
Jangan lewatkan informasi eksklusif dan berita pemerintahan terbaru lainnya! Silakan bagikan artikel ini, tinggalkan komentar Anda, dan pastikan Anda sudah bergabung di Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar selalu update.
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
